ArtikelBerita Deputi

Indonesia Harus Jeli Ambil Peluang Guna Datangkan Cruise Ukuran Besar

Oleh 21 Mei 2019 Mei 29th, 2019 Tidak ada komentar
WhatsApp_Image_2019-05-21_at_8.14.37_PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim — Singapura, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur menghadiri acara Maiden Call Celebration of Spectrum of the Seas di Marina Bay Cruise Center, Singapura pada hari Selasa (21-05-2019).

Spectrum of the Seas yang dinahkodai oleh Captain Charles (asal Norwegia) adalah anggota dari Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) asal Amerika Serikat. Kapal pesiar ini mampu membawa 5.622 penumpang dan 1.551 awak kapal, serta merupakan salah satu cruise termahal karena fasilitas mewahnya seperti ruang theater, premium restaurant, pusat perbelanjaan, wahana anak-anak, bahkan simulasi sky diving.

Asisten Deputi Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Deputi BK Infrastruktur sekaligus Ketua Task Force Cruise, Rahman Hidayat yang hadir mewakili Kemenko Bidang Kemaritiman merasakan acara ini cukup istimewa karena dihadiri oleh berbagai negara. Menurutnya kejelian dalam menangkap peluang dari sisi Pemerintah Singapura dan sektor swasta inilah yang bisa membuat Royal Caribbean membawa cruise-nya melayari Indonesia melalui hub di Singapura. “Nah, Indonesia itu merupakan salah satu harapan besar dan kita harus menangkap peluang ini menurut saya,” kata Rahman.

Rahman menegaskan ada tiga isu yang menjadi perhatian terkait industri cruise ini. Pertama, terkait infrastruktur di Indonesia untuk menerima kedatangan kapal cruise. Ia menambahkan bahwa Pemerintah Indonesia telah bekerja serius dalam 2,5 tahun terakhir guna mewujudkan kesiapan infrastuktur pelabuhan dalam menerima cruise berukuran besar. Selain itu adapula masalah terkait regulasi. Menurutnya beberapa hal sudah bisa menyesuaikan dengan kebutuhan pihak cruise misalnya imigration on ship yang menjadi terobosan dan menghemat waktu.

Isu tarif juga masih menjadi pekerjaan rumah untuk Pemerintah Indonesia. Rahman menjelaskan bahwa tarif jasa kepelabuhan terbagi atas komponen tarif yang di kelola oleh Kantor Syahbandar/Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan tarif yang dikelola oleh operator pelabuhan (untuk pelabuhan-pelabuhan umum komersial). KSOP adalah satker di Kementerian Perhubungan yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Kemaritiman, sedangkan operator pelabuhan hampir semua adalah BUMN, yaitu Pelindo dan lainnya. Sehingga tidak langsung di bawah kebijakan satu kementerian.

Rahman mengharapkan untuk kedepannya dapat menghasilkan sinergi yang lebih baik antara Pemerintah sebagai regulator, Operator Pelabuhan, dan swasta (operator dan agen cruise) terkait ketiga isu tersebut, yaitu infrastuktur, regulasi, dan tarif yang memang menjadi satu kesatuan. “Mudah-mudahan kedepan ini akan terus menjadi lebih baik. Kebijakan bagaimana untuk mensinergikan sisi teknis maupun yang terkait dengan aspek di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan itu bisa bersinergi juga dengan yang ada di Kementerian BUMN. Karena kalau kita lihat di kawasan regional ASEAN ini saja, tarif pelabuhan-pelabuhan kita tergolong yang paling mahal,” tutup Rahman.

Pada acara ini hadir pula Deputi Bidang Pemasaran I, Rizki Handayani, dan Jubilar Paskoro, Kabid Australia, Kementerian Pariwisata. Setelah pelaksanaan acara seremonial, di atas kapal delegasi RI juga melakukan pertemuan dengan pihak manajemen Royal Caribbean Cruise Line, yaitu Angie Stephen (Manager Asia Pacific Area), James Ngui (Manager, Port Operations Southeast Asia), serta Richard Andre (Government Relation). Dalam pertemuan tersebut dibahas beberapa topik terkait peluang kunjungan kapal-kapal RCCL ke sejumlah pelabuhan/destinasi di Indonesia, termasuk evaluasi atas empat kali kunjungan kapal RCCL Voyager of the Seas ke Bintan pada awal hingga pertengahan Mei lalu.

Biro Informasi dan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel