BeritaBerita DeputiDeputi 4

Indonesia Kuatkan Komitmennya Dalam Implementasi EPR

Dibaca: 21 Oleh Kamis, 22 Juli 2021Juli 23rd, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 07 22 at 10.25.46 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-451/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VII/2021

Marves, Jakarta – Dalam rangka menegakkan inisiatif dan mengimplementasikan komitmen produsen terkait tanggung jawab produsen yang diperluas khususnya dalam konteks kemasan daur ulang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bersama National Plastic Action Partnership Indonesia (NPAP), indonesia Packaging Recovery Organisation (IPRO), dan EU-German berkolaborasi menyelenggarakan sesi dalam rangkaian lokakarya the 4th Indonesia Circular Economic Forum (ICEF) 2021 yang bertajuk Advancing The Extended Producer Responsibility (EPR) For Packaging In Indonesia Towards The Implementation Of The Roadmap For The Waste Reduction By Producer pada Kamis, 22 Juli 2021. Lokakarya ini diselenggarakan selama 3 hari pada tanggal 21-23 Juli 2021.

Dalam lokakarya ini, Menko Marves yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti menekankan pentingnya penguatan konsep ekonomi sirkular dalam masa pandemi demi pemulihan ekonomi masyarakat. “Kita perlu sama-sama berinovasi dan berkolaborasi antar sektor demi mewujudkan hal ini,” ungkapnya.

Lokakarya yang terdiri dari berbagai panel tiap harinya pada hari kedua juga turut mengundang Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah, Rofi Alhanif untuk menjelaskan lebih lanjut terkait konsep tersebut,” Pentingnya untuk kita semua menyadari ancaman baru bagi lingkungan karena adanya situasi pandemi ini, kita harus mengintegrasikan semua sektor untuk mengurangi polusi sampah yang ditimbulkan,” ungkapnya.

Baca juga:  Tips Sukses Ala Menko Rizal

Linear dengan panel yang ada, sesi khusus yang diinisiasikan oleh Kemenko Marves bersama NPAP, IPRO, dan EU-German ini menitikberatkan pada regulasi EPR yang mampu memberikan solusi bagi industri manufaktur untuk turut andil dalam mengurangi sampah plastik di laut.

“Peranan ekonomi sirkular begitu penting dalam implementasi regulasi ini, kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam mendorong semua sektor untuk berkolaborasi dalam mengurangi sampah plastik di laut,” ungkap Rendra Kurnia, selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Kemenko Marves. Menurutnya, EPR menjadi salah satu kunci penting bagi pengurangan sampah di laut. Sektor industri yang mampu mengurangi produksi sampah plastiknya menjadi langkah konkret yang didukung oleh semua pihak.

EPR merupakan tanggung jawab produsen yang mengatur regulasi pengelolaan kemasan khususnya bagi kemasan yang tidak dapat di daur ulang. Regulasi ini ditetapkan melalui UU No.18 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Tanggung jawab produsen ini juga di elaborasikan pada Peraturan Presiden No.81 Tahun 20212 terkait manajemen sampah rumah tangga, juga tercantum pada Peraturan Menteri LHK No.75 Tahun 2019 mengenai peta jalan pengurangan sampah. Regulasi ini memberikan arahan yang komprehensif mengenai manufaktur, para vendor makanan dan minuman, dan usaha-usaha lainnya untuk mengurangi produksi plastik mereka dengan menghapusnya atau membatasinya secara perlahan, serta menggiatkan usaha daur ulang dan penggunaan kembali.

Baca juga:  Jadi Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim, Menko Luhut Minta Kebijakan Ekspor Benih Lobster Dievaluasi

“Forum ini menjadi wadah bagi kita semua untuk mengerti bagaimana kolaborasi mampu membereskan manajemen pengelolaan sampah dari hulu ke hilir,” tambah Kabid Rendra. Tuti Hadiputranto, selaku ketua NPAP juga menegaskan bagaimana Indonesia kini sudah lebih peduli terhadap persoalan sampah di Indonesia, “Sudah banyak sekali pihak yang mau membantu dan mengedepankan masalah ini, kita patut untuk kerja keras bersama agar budaya daur ulang, usaha mengurangi plastik akan menjadi bagian dari budaya kita semua,” ungkapnya.

Dalam sesi forum ini, narasumber yang turut hadir berasal dari berbagai penggiat daur ulang baik dari penggiat industri, akademisi, NGO, hingga pemerintah. Tidak hanya berasal dari dalam negeri, forum ini juga turut mengikutsertakan para ahli dan perwakilan pemerintah dari luar negeri. Forum ini turut mengundang beberapa pembicara, yaitu Rocky Pairunan dari GIZ Indonesia, Mr. Phan Tuấn Hùng selaku Director General, Department of Legal Affairs, Ministry of Natural Resources and Environment Vietnam, Novrizal Tahar selaku Direktur Solid Waste Management, Karyanto Wibowo, Chairperson PRAISE, Zul Martini, General Manager IPO, Christine Hakim selaku Chairperson ADUPI, Arisman selaku Direktur Eksekutif Center for Southeast Asia Studies (CSEAS) Indonesia.

Baca juga:  Bahas Isu Strategis Integritas Kepemimpinan, Menko Luhut: Buat Keputusan Yang Cepat dan Tepat dalam Keadaan Tertekan

Dari diskusi ini, ada beberapa hal menarik dari berbagai narasumber, “EPR merupakan sesuatu yang baru bagi Indonesia dan dunia, sehingga dibutuhkan upaya-upaya kolaboratif demi terciptanya integrasi dari hulu ke hilir,” ungkap Reza Andreanto. Christine Halim dari Adupi menyampaikan bahwa peluang ekonomi dalam mendaur ulang begitu besar dari berbagai sektor, masalah sampah masih begitu banyak dari berbagai industri, “Kita harus bangun dan menyadari kenyataan manajerial kita yang harus ditingkatkan, demi pengelolaan sampah yang lebih baik,”.

“Diskusi ini diharapkan mampu memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus melanjutkan niat baik kita dalam menyelamatkan Indonesia,” tutur Kabid Rendra sebagai penutup. Diskusi ini berlangsung dengan baik dan interaktif, serta mampu memberikan banyak masukan dan meningkatkan wawasan tiap pihak khususnya dalam konteks EPR. Diharapkan kedepannya berbagai aksi nyata mampu diimplementasikan oleh tiap-tiap sektor yang ada demi terwujudnya Indonesia bebas plastik.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel