ArtikelSiaran Pers

Indonesia Masuk Kriteria White List Tokyo MOU

Dibaca: 76 Oleh Rabu, 23 Juni 2021Tidak ada komentar
Indonesia Masuk Kriteria White List Tokyo MOU
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-388/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VI/2021

Marves – Jakarta, Kapal berbendera Indonesia kini resmi masuk dalam kriteria white list dalam  Tokyo MOU Port State Control in the Asia-Pacific. Masuknya Indonesia dalam kriteria white list ini berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Sekretariat Tokyo MOU Port State Control in the Asia-Pacific pada tahun 2020.

Laporan tahunan Tokyo MOU ini berisi uraian aktivitas dan perkembangan Port State Control (PSC) pada Tokyo MOU yang diterbitkan setiap tahun. Laporan tahunan ini juga mencakup data statistik aktivitas PSC dan analisis hasil inspeksi yang dilakukan oleh Port State Control Officer (PSCO) negara anggota terhadap kapal asing yang masuk ke wilayahnya setiap tahunnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Hukum Laut Kemenko Marves Okto Irianto mengatakan sebelumnya Indonesia berada pada posisi grey list dan black list.  “Kita punya sejarah buruk karena kita selalu black list. Kita bergabung dengan Tokyo MoU tahun 1993 dan kita selalu black list. Baru pada tahun 2019 kita naik ke grey list,” kata SAM Okto kepada humas Marves, Rabu (23-06-2021).

Lebih lanjut, SAM Okto menjelaskan, status white list ini tentunya berdasarkan hasil pemeriksaan PSCO Asing terhadap kapal berbendera Indonesia terhadap pemenuhan fungsi Flag State Control kapal berbendera Indonesia, yaitu pemenuhan kondisi dan sertifikasi kapal terhadap aturan Konvensi Maritim Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, maupun aturan nasional negara yang dikunjungi selama kurun waktu 3 tahun terakhir.

Baca juga:  Adakan Lunch Meeting, Menko Luhut Temui Para Duta Besar Uni Eropa

“Tokyo MOU ini merupakan organisasi Port State Control (PSC) untuk regional Asia Pasifik dengan anggota mencapai 21 Negara. Dimana Indonesia termasuk di dalam keanggotaan organisasi ini bersama dengan 20 Negara yang lain seperti Australia, Kanada, Chile, China, Fiji, Hong Kong (China), Japan, Republic of Korea, Malaysia, Marshall Islands, New Zealand, Panama, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russian Federation, Singapore, Thailand, Vanuatu dan Vietnam,” jelas SAM Okto.

Keluarnya posisi Indonesia dari black list lalu beralih ke grey list dan sekarang sudah menjadi white list menurut SAM Okto memberikan banyak manfaat terutama dapat menekan biaya logistik. Selain itu kualitas kapal, pelaut Indonesia, pelabuhan dan pemeriksa maritim akan makin baik. “Kapal-kapal di Indonesia juga akan semakin dipercaya membawa muatan ke mancanegara, juga semakin dipercaya dari keselamatan dan keamanan pelayaran di Indonesia,” kata SAM Okto.

Selanjutnya, SAM Okto mengatakan ke depannya yang akan dilakukan Tim Pokja Peningkatan Performa Teknis Kapal Berbendera Indonesia, Klasifikasi Nasional, dan Pelayaran Indonesia adalah bagaimana mempertahankan status agar tahun depan Indonesia masih bertahan di kriteria white list ini. Salah satu upayanya adalah dengan memacu kinerja KPLP selaku PSCO Indonesia, dan PT. BKI selaku RO harus tetap prima.

Baca juga:  Hadapi Era Ekonomi Biru, Pelestarian Lingkungan dan Peningkatan Kesejahteraan di Sektor Kelautan dan Perikanan Menjadi Prioritas

“Salah satu target jangka pendek yang ingin kita raih adalah memperbaiki kinerja, kemudian seandainya ada kapal berbendera Indonesia yang didetensi/tertahan di luar negeri. Kita ingin waktu tindak lanjut semakin singkat, sehingga biaya sandar dan service kapal bisa semakin menurun. Untuk itu kita akan membuat aplikasi tindak lanjut secara online,” Kata SAM Okto.

Menurut SAM Okto, sejak awal tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) telah menginisiasi pembuatan aplikasi Help Desk (bantuan informasi) Port State Control (Pengawasan Negara atas Pelabuhan). Aplikasi ini berfungsi sebagai desk bersama untuk memonitor kapal berbendera Indonesia di luar negeri, mempercepat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, serta penanganan jika terdapat kasus kapal berbendera Indonesia yang tertahan/didetensi di luar negeri.

Selanjutnya, SAM Okto mengungkapkan para pihak yang terlibat dalam aplikasi Help Desk PSC sesuai dengan Tim Pokja Peningkatan Performa Teknis Kapal Berbendera Indonesia, Klasifikasi Nasional, dan Pelayaran Indonesia di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Nasional Single Window (LNSW), Indonesia Ship Owners’ Association (INSA), dan PT. Biro Klasifikasi Indonesia selaku RO (Recognized Organization).

Baca juga:  Biro Komunikasi Sigap Benahi Pengelolaan Pelayanan Publik, Layanan Aspirasi, dan Pengaduan Lingkup Kemenko Marves

Pembuatan aplikasi Help Desk PSC, lanjut SAM Okto, dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu penyusunan Standard Operation Procedure (SOP) aplikasi guna merinci prosedur penanganan pelaporan detensi kapal berbendera Indonesia di luar negeri, serta mendesain prototype aplikasi.

“Dalam hal ini, PT. BKI dan LNSW yang bertanggungjawab dalam mendesain prototype tampilan aplikasinya. Adapun penyempurnaan SOP dan prototype aplikasi dilakukan melalui rapat rutin bulanan dan kosinyering yang melibatkan semua pihak,” tutur SAM Okto.

Terakhir SAM Okto mengatakan, sejak dirancang pada 2020 lalu, aplikasi ini diharapkan dapat mulai beroperasi pada akhir bulan Juli 2021 mendatang.

Biro Komunikasi

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel