Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Indonesia, Papua Nugini, Solomon Island dan Timor Leste Kerja Sama Nominasikan Sunda Kecil dan Bismarck Solomon Sebagai Bentang Laut Prioritas

IMG-20180420-WA0037
Maritim-Jakarta, Pemerintah Indonesia bersama Papua Nugini, Solomon Island dan Timor Leste mengusulkan Sunda Kecil meliputi Bali, NTT, NTB dan Timor Leste (Lesser Sunda) dan Bismarck Solomon Island yang mencakup wilayah utara Papua dan Kepulauan Solomon sebagai Bentang Laut Prioritas (Seascape Priority) Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food security (CTI CFF).
CTI CFF adalah kesepakatan yang ditandatangani pada tahun 2009 antara 6 negara, Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon dan Timor Leste, dimana dalam kesepakatan ini, 6 negara ini bersatu untuk menangani ancaman krusial pada sumber daya pesisir dan laut kawasan Coral Triangle yang luasnya sekitar 2.3 juta sqm yang mecakup zona ekonomi eksklusif masing-masing negara.
Ditemui usai mengikuti Multilateral Meeting on The Nomination of Lesser Sunda and Bismarck Solomon as Priority Seascape yang dihadiri oleh perwakilan ke 6 negara anggota CTI CFF, digelar di Jakarta pada hari Jumat (20 April 2018),  Asisten Deputi Bidang Jasa Maritim Kemenko Bidang Kemaritiman Okto Irianto mengatakan ada alasan kuat melatarbelakangi pengusulan kedua wilayah tersebut. “Pertama, apabila suatu wilayah laut sudah ditetapkan sebagai Bentang Laut Prioritas CTI-CFF, maka kegiatan CTI-CFF seperti misalnya pengelolaan perikanan, konservasi, pengelolaan iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan difokuskan di wilayah laut tersebut dengan disertai payung hukum yang kuat. Kedua, berbagai masalah dalam pengelolaan laut sebenarnya merupakan masalah lintas negara, sehingga diperlukan kerja sama antar negara yang wilayah lautnya berdekatan. Ketiga, alasan yang merupakan akibat langsung dari alasan pertama adalah bahwa pendanaan atas kegiatan CTI-CFF akan lebih difokuskan pada proyek, studi, maupun implementasi kebijakan yang dilakukan di Bentang Laut Prioritas.”
Dokumen bentang laut adalah dokumen resmi CTI-CFF yang mengatur tentang penentuan tata kelola dan pengembangan bentang laut untuk menampung kegiatan pemanfaatan multisektor dan adanya berbagai pendekatan pengelolaan kawasan maritim yang berbeda-beda di negara anggota CTI-CFF.
Asdep Okto juga menjelaskan,  “Pertemuan sekarang ini kita membicarakan apa yang harus dilakukan dan kita ingin memastikan bahwa teman-teman kita dari Papua Nugini, Kepulauan Solomon dan Timor Leste setuju. Kita bersyukur dalam pertemuan ini mereka mendukung dan setuju melengkapi berbagai data tambahan. Indonesia, dalam hal ini dengan Kementerian/Lembaga lain seperti KKP dan Kemenlu sudah sangat mendukung dan mempersiapkan proposalnya, dan ada dua proposal yang sudah kita kerjakan bersama dengan partner-partner NGO kita antara lain CTI (Coral Triangle Initiative), WWF (World Wide Fund) dan WCS (Wildlife Conservation Society)” terangnya.
Perwakilan pemerintah Kepulauan Solomon, Mr. Ronnelle Panda mengatakan pengusulan nominasi ini sangatlah penting, khususnya untuk negaranya, karena dapat sekaligus mempromosikan daerahnya, namun yang terpenting, lanjut Mr. Panda, apabila terwujud, maka hal ini dapat mempersatukan berbagai negara disekitarnya. “Kami juga akan melengkapi data kami agar pihak Indonesia dapat menambahkan dalam draft proposal pengusulan nominasi terbaru. Kita menyadari bahwa data kita belum termasuk dalam proposal ini. Kami meminta waktu untuk melengkapi data sekaligus untuk pengkinian data-data kami, kemudian ada berbagai hal yang akan kami garis bawahi, diantaranya overfishing dan lainnya. Kita akan lengkapi dalam  waktu yang telah ditentukan,” tegasnya.
Selanjutnya, dalam dua bulan ke depan, terhitung sejak bulan April ini, ditargetkan seluruh data pelengkap dari berbagai negara sekitar Lesser Sunda dan Bismarck Solomon Island  sudah lengkap. Saat ini data yang ada baru  data pemerintah Indonesia saja. Data tambahan akan dimasukkan dalam update proposal lalu dikirimkan ke negara-negara terkait untuk mendapatkan persetujuan.
Pada pertemuan lanjutan yang dijadwalkan pada bulan Agustus 2018, proposal ini akan dinilai oleh Seascapes Working Group (SWG). SWG akan membahas apakah proposal pengusulan ini diterima atau tidak. Hasil pembahasan SWG akan dilaporkan di event Senior Officer Meeting (SOM) yang diagendakan berlangsung pada bulan November 2018. ***

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Indonesia, Papua Nugini, Solomon Island dan Timor Leste Kerja Sama Nominasikan Sunda Kecil dan Bismarck Solomon Sebagai Bentang Laut Prioritas