Artikel

Indonesia Siap Hadapi Isu Ballast Water

Oleh 19 Mei 2019 Mei 31st, 2019 Tidak ada komentar
WhatsApp_Image_2019-05-31_at_8.11.57_AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim — London, Pemerintah Republik Indonesia mengirim delegasinya pada Sidang International Maritime Organization (IMO) – Marine Environmental Protection Committee (MEPC) ke-74 yang dilaksanakan di Kantor Pusat IMO di London, Inggris pada Senin (13-5-2019) hingga Jumat (17-5-2019) yang membahas isu-isu bidang kemaritiman, salah satunya adalah implementasi Konvensi Manajemen Air Ballast (BWM Convention).

Sebagai ketua delegasi Republik Indonesia, Asisten Deputi Bidang Lingkungan dan Kebencanaan Maritim, Sahat Panggabean mengatakan terkait isu ballast water, dikhawatirkan adanya hewan-hewan atau spesies lain (baru) yang akan masuk ke wilyah Indonesia dan bisa mengganggu biota laut yang ada di perairan Indonesia. Ia menambahkan bahwa sebenarnya Pemerintah Indonesia telah memiliki kesepakatan dan siap untuk menangani isu ini.

“Nah, itu yang sudah berlaku tahun ini (terkait) ballast water dan saya pikir kita semua ready untuk itu,” kata Sahat.

Sahat menambahkan bahwa teman-teman dari Indonesia National Shipowners’ Association (INSA) juga siap membantu dan informasi sudah disampaikan pada INSA untuk mengikuti aturan yang disepakati pada sidang IMO kali ini.

“INSA ini pemilik kapal dari Indonesia tapi pemilik-pemilii kapal sedunia ini sudah sama semua. Jadi, seluruh asosiasi pemilik kapal di masing-masing negara kumpul di sini. Sehingga, apapun yang diputuskan di sini sudah masuk informasinya ke pemilik-pemilik kapal yang ada di dunia ini termasuk yang ada di Indonesia. Sehingga Informasinya sama dan kegiatannya juga akan sama sehingga aktivitas kapal di dunia ini pun akan sama,” tambah Sahat.

Indonesia adalah pihak yang turut berperan dalam Konvensi Internasional untuk Pengendalian dan Pengelolaan Air Ballast dan Sedimen Kapal, 2004 (Konvensi BWM) dan Konvensi Internasional tentang Pengendalian Sistem Anti-fouling Berbahaya di Kapal (Konvensi AFS).

Indonesia telah meratifikasi Konvensi BWM melalui Peraturan Presiden No. 132 Tahun 2015 dan Konvensi AFS melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2014. Sebelum aksesi ballas water dan perjanjian anti fouling, Indonesia di tingkat nasional telah menerapkan peraturan tentang aspek-aspek terkait melalui UU Pelayaran No. 8 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lingkungan Laut.

Indonesia berkomitmen penuh untuk implementasi kedua konvensi tersebut, dengan melibatkan Proyek Marine Environment Protection of the South East Asian Seas (MEPSEAS) (MEPSEAS), sebuah platform yang diluncurkan pada tahun 2018 oleh IMO & NORAD dengan tujuh negara penerima ASEAN, termasuk Indonesia, membantu berpartisipasi mengembangkan negara-negara menangani isu-isu lingkungan laut prioritas tinggi terkait dengan kapal dan perkapalan khususnya, yang mengimplementasikan konvensi-konvensi lingkungan internasional utama IMO.

Untuk program 2019, MEAPSEAS akan mengejar untuk mempromosikan pengembangan hukum dan kebijakan nasional dan peningkatan kapasitas terkait dalam inspeksi pelabuhan dan bendera negara untuk mendukung penegakan Konvensi yang dipilih. Proyek ini juga diharapkan untuk mendukung pelatihan survei dasar biologis pelabuhan khusus.

Biro Perencanaan dan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Komentar

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel