BeritaBerita Deputi

Kemenko Kemaritiman Dorong Percepatan Izin Kapal Ikan

Kemenko Kemaritiman Dorong Percepatan Izin Kapal Ikan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Jakarta, Asosiasi nelayan telah melaporkan masalah perizinan kapal ikan kepada Menko Maritim Luhut Pandjaitan dalam rapat pada bulan Februari lalu. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa menindaklanjuti dalam rapat koordinasi pembahasan usulan penambahan alokasi BBM Solar Bersubsidi untuk Kapal Ikan <30GT, Jumlah Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Perizinan Kapal Ikan serta Penetapan Hari Nelayan, di Jakarta (08 Maret 2019).

Diskusi yang dilakukan secara panel tersebut dipandu oleh Kepala Bidang Sumber Daya Hayati Gladys Peuru. Diskusi panel ini membahas dua tema yakni masalah perizinan kapal ikan dan usulan penetapan Hari Nelayan Nasional.

WhatsApp_Image_2019-03-10_at_6.00.33_AM

Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) mengadukan lamanya pengurusan izin kapal ikan. Menurutnya, hal ini disebabkan KKP belum mengeluarkan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria). Padahal, sempat terhambatnya pengeluaran NSPK dimaksud, disebabkan pemerintah tengah menyesuaikan seluruh data perizinan dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Meskipun demikian, KKP menegaskan bahwa pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran ke semua Provinsi ke seluruh Indonesia mengenai OSS atau proses perizinan satu pintu ini. Lebih lanjut,  dijelaskan bahwa terkait kapal ikan ukuran <30GT, sesuai Peraturan Menteri Nomor 30 tahun 2012 dan Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2012 telah tercantum bahwa tidak ada surat rekomendasi yang keluar dari KKP, semua perizinan untuk kapal dengan ukuran <30 GT sudah bisa selesai prosesnya di Provinsi.

Kasubdit Kapal Perikanan KKP Syaiful Umar menjelaskan dalam paparannya bahwa proses OSS pelayanan perizinan ini juga dipermudah dengan pelayanan online yang sudah bisa diakses melalui kanal www.perizinan.kkp.go.id

Kemenko Kemaritiman akan memantau pelayanan perizinan dan terus mendorong penyelesaian masalah izin kapal ikan melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait, baik dengan Pemerintah Provinsi, Kementerian Perhubungan juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kepala Bidang Sumber Daya Hayati Gladys Peuru terkait percepatan perizinan kapal ikan menyarankan setidaknya diperlukan 3 hal unduk mendorong percepatan perizinan, “(1) Perlunya peningkatan SDM, karena sampai dengan saat ini proses penerbitan izin masih berjalan lambat. (2) Perlunya penambahan personil untuk membantu kelancaran penerbitan izin tersebut dan (3) perlunya koordinasi yang baik antara KKP, BKSDM dan PTSP di daerah”. Tegasnya.

Pada kesempatan ini, HNSI juga menyerahkan naskah akademis usulan penetapan Hari Nelayan Nasional. Naskah Akademis ini diterima oleh Asdep Bidang Energi, Sumber Daya Mineral dan Non Konvensional Amalyos mewakili Kemenko Kemaritiman. ***

 

*

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel