Berita

Jawab Fungsi Sebagai Koordinator, Kemenko Maritim Adakan Benchmarking Implementasi RB-SAKIP di Pemda DIY

Dibaca: 159 Oleh Senin, 22 April 2019April 26th, 2019Tidak ada komentar
WhatsApp_Image_2019-04-26_at_06.56.27
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Yogyakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengundang Pemerintah Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam acara Benchmarking, Implementasi Reformasi Birokrasi-Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Validasi Data Kinerja Tri Wulan I Tahun 2019 di Yogyakarta pada hari Senin, 22 April 2019. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agus Purwoto hadir membuka acara tersebut dan dilanjutkan paparan materi dari Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Istimewa Yogyakarta, YB. Jarot Budi Harjo, dan Kepala Bidang Pengendalian, Badan Perencana Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Daerah Istimewa Yogyakarta, Andreas Avelinus Suwantara.

Dalam acara ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memilih Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai benchmark terkait RB-SAKIP. Nilai yang diperoleh Pemda DIY sendiri adalah AA.

“Nah, alasan kenapa kami memilih dari Daerah Istimewa (Yogyakarta) ini sebagai benchmark, salah satunya memang dengan predikat double A sebagai bekal kami untuk menjawab tiga fungsi kami the bottlenecking, accelerator, dan inisiator,” kata Sektetaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agus Purwoto.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Revitalisasi Pushidros TNI AL

Agus menambahkan ketika ada masalah di Kementerian atau Lembaga, maka fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah menyelesaikan masalah tersebut, maka disebutnya sebagai Kementerian Koordinator. Maka, perlu adanya benchmark untuk menjawab tiga fungsi dari Kemenko Maritim, sebagai pemecah the bottlenecking problem, sebagai akselerator ini untuk memperpendek rantai birokrasi, waktu, dan efektifitas untuk pembiayaan, dan termasuk juga sebagai inisiator untuk pilot project karena kita tidak bisa secara sektoral untuk memandang satu masalah.

Hal ini juga menjadi salah satu upaya Kemenko Maritim membedah upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini juga merupakan salah satu kunci dari Kementerian Koordinator dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2017 untuk mengkoordinasika dan mengendalikan tidak hanya kementerian teknis dibawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

“Nah, implementasinya juga ke Pemda. Bila kami bisa mendapatkan masukan dari DIY sebagai benchmark, insyaAllah ini akan menjadi rujukan pemerintah daerah yang lain,” harap Agus Purwoto.

Selain itu, Kepala Biro Perencanaan, Suparman juga menambahkan harapan agar nilai RB-SAKIP Kemenko Maritim bisa segera menyusul Pemda DIY karena untuk sementara nilai RB-SAKIP dari Kemenko Maritim baru mencapai nilai B.

Baca juga:  Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan Pimpin Jalannya Ratas Penanganan Sungai Citarum

“Mudah-mudahan setelah selesai acara ini, ada banyak gambaran yang kami peroleh bagaimana caranya supaya Kemenko Bidang Kemaritiman yang hampir menjelang 5 tahun ini bisa segera mengejar Pemprov DI Yogyakarta,” kata Suparman.

Turut hadir dalam acara ini, Kepala Biro Informasi dan Hukum, Latief Nurbana, Kepala Biro Umum, Djoko Hartoyo, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa, Tito Setiawan dan Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Arief Rahman.

Biro Informasi dan Hukum
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel