Berita DeputiPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Jelang Pergantian Tahun, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim Adakan Evaluasi Kinerja

Dibaca: 106 Oleh Rabu, 19 Desember 2018Januari 10th, 2019Tidak ada komentar
Jelang Pergantian Tahun, Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Kemenko Maritim Adakan Evaluasi Kinerja
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam (SDA) dan Jasa melaksanakan rapat evaluasi kinerja dan kegiatan 2018 serta perencanaan kinerja tahun 2019. Pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 3 (tiga) hari tersebut (17 – 19 Desember 2018) dilaksanakan di Hotel Ibis Style, Bogor, Jawa Barat.

WhatsApp_Image_2019-01-10_at_06.48.36__1_Pelaksanaan rapat dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi SDA dan Jasa Agung Kuswando serta dihadiri oleh para Asisten Deputi, Sekretaris Deputi dan para pejabat eselon III, IV dan pelaksana di lingkungan Deputi SDA dan Jasa. Deputi Agung dalam paparan menyampaikan arahan kepada jajaran di bawahnya untuk fokus dalam penyelesaian regulasi/ kebijakan yang belum selesai.

“Sebagai contoh PP atau Perpres turunan dari UU no 32/2014, masih banyak yang belum ada. Oleh sebab itu agar para Asisten Deputi tidak hanya membuat regulasi tetapi juga menjalankan rencana aksi yang sudah ada dengan tema kemaritiman,” ungkap Deputi Agung.

“Dan diingatkan bahwa tahun 2019 adalah tahun politik, untuk itu kepada ASN tidak ikut dalam politik praktis,” jelasnya.

Baca juga:  Kemenko Maritim Pelopor K/L Yang Luncurkan Program Pengelolaan Sampah Bertanggung Jawab di Area Perkantoran

Dalam kegiatan ini, turut hadir memberikan pencerahan terkait pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP yaitu Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Nafta.

WhatsApp_Image_2019-01-10_at_06.48.38“Saya mengingatkan bahwa Presiden meminta agar perencanaan program dan kegiatan yang disusun harus money follow program, melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan penggunaan teknologi (e-government), fokus pada kinerja bukan pada spj (pertanggung jawaban keuangan saja),” ujar Asdep Nafta.

Menurut Nafta, tantangan pelaksanaan RB di setiap K/L dan Pemda adalah rendahnya komitmen pimpinan dan rendahnya kemampuan SDM dalam mengelola kinerja, Remunerasi belum dilandaskan pada capaian/ukuran kinerja individu serta belum adanya keselarasan antara ukuran kinerja organisasi dan ukuran kinerja individu.

Selanjutnya untuk pelaksanaan evaluasi RB, metode yang digunakan Kemenpan RB tidak hanya penilaian RB di tingkat Kementerian saja namun akan hingga unit kerja. Tahun 2019 disarankan agar Kemenko Bidang Kemaritiman mengusulkan 1 (satu) unit kerja untuk menjadi wilayah zona integritas.

Baca juga:  Indonesia, FAO dan Negara Peserta Hasilkan Rekomendasi Bali untuk Jaring 'Hantu'

     WhatsApp_Image_2019-01-10_at_06.48.38__1_      WhatsApp_Image_2019-01-10_at_06.48.36

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel