Berita DeputiBeritaDeputi 6

Kawal HPM Nikel, Tim Satgas Tegaskan Pengawasan Transaksi Jual Beli dan Verifikasi Kualitas Bijih Nikel

Dibaca: 27 Oleh Kamis, 3 Desember 2020Tidak ada komentar
Kawal HPM Nikel, Tim Satgas Tegaskan Pengawasan Transaksi Jual Beli dan Verifikasi Kualitas Bijih Nikel
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Septian Hario Seto selaku Ketua Pelaksana Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan HPM Nikel menyampaikan bahwa tim satgas HPM Nikel telah menerima banyak laporan komplain dari pihak pembeli terhadap pihak surveyor terkait kegiatan transaksi dan verifikasi mineral logam, khususnya nikel.

“Pihak penjual telah melaporkan adanya perselisihan dalam hasil verifikasi kualitas dan kuantitas bijih nikel yang dikeluarkan oleh pihak surveyor,” kata Seto pada hari Rabu (02-12-2020). Ia juga menambahkan bahwa keluhan lain yang juga diterima adalah pihak surveyor memakan waktu yang sangat lama dalam menerbitkan Certificate of Analysis (COA).

“Untuk itu, kita akhirnya mengundang seluruh surveyor untuk meminta penjelasan dan menegaskan kembali aturan yang ada di Permen ESDM” tambah Seto.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2020, apabila terdapat perbedaan hasil verifikasi kualitas mineral logam antara Pemegang IUP(K) Operasi Produksi Mineral Logam dengan pihak pembeli di dalam negeri, maka penentuan kualitas mineral logam mengacu pada hasil pengujian yang dilakukan oleh pihak ketiga yang disepakati bersama sebagai wasit (umpire).

Baca juga:  Menko Luhut : Permasalahan Sampah dan Limbah di Sungai Citarum Akan Kita Bereskan

“Setiap kegiatan pelaksanaan jual beli dan verifikasi kualitas bijih nikel harus mengikuti standar internasional dan jika ada dispute harus menggunakan mekanisme yang diatur dalam Permen ESDM dengan menggunakan wasit,” kata Seto.

Seto kemudian menegaskan bahwa seluruh permasalahan antara surveyor dengan pihak penjual yang saat ini ada harus sudah selesai dalam satu minggu ke depan. Begitu pula dengan COA yang masih belum terbit diluar jangka waktu periode dalam kontrak, harus segera diterbitkan dalam kurun waktu satu minggu.

“Tidak boleh ada kesalahan dalam COA, semua harus diselesaikan sesuai target timeline. Kami selaku Tim Satgas akan terus monitor perkembangan aktivitas para surveyor. Apabila ditemukan kesalahan yang disengaja, maka kami tidak akan segan merekomendasikan pencabutan izin operasi,” tegas Seto.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Gambar hanya sebagai ilustrasi. Sumber: Katadata (2020)

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel