FotoBerita DeputiDeputi 6

Kawal Kabupaten Banggai dalam Open Government Partnership, Kemenko Marves Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan

Dibaca: 102 Oleh Jumat, 23 Oktober 2020Tidak ada komentar
Kawal Kabupaten Banggai dalam Open Government Partnership, Kemenko Marves Lakukan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Investasi dan Pertambangan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Banggai, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan lakukan monitoring dan evaluasi kebijakan untuk mendorong arus investasi Indonesia Bagian Timur, khususnya Kabupaten Banggai pada hari Jumat (23-10-2020) di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan terpilihnya Kabupaten Banggai dalam Open Government Partnership 2020.

Open Government Partnership (OGP) merupakan inisiatif beberapa negara yang bertujuan mewujudkan pemerintah negara dan pemerintah lokal atau daerah yang mendukung pemerintahan yang terbuka, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan korupsi, dan pemanfaatan teknologi dalam penguatan pemerintahan. Terpilihnya Kabupaten Banggai sebagai anggota OGP tersebut merupakan bukti pengakuan Pemerintah Pusat dan dunia internasional terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Banggai untuk membangun transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas pemerintahan.

“Banggai ini spesial, mutiara dari timur. Dengan kapasitas birokrasi yang bagus, layanan publik yang baik dan rekognisi nasional dan bahkan yang terakhir internasional dalam OGP. Maka selayaknya sejalan dengan kinerja investasinya.
Untuk itu kita akan pantau dan petakan potensi serta akselerasi reform Kabupaten Banggai. Kita dorong pertumbuhan Industri dan investasinya dengan prinsip-prinsip open government,” ujar Asisten Deputi (Asdep) Investasi Strategis Bimo Wijayanto.

Baca juga:  Menko Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan Bilateral Meeting bersama Minister of Urban Development and Construction Ethiopia

Sebagaimana diketahui, investasi merupakan instrumen penting dalam memulihkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), khususnya di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, diperlukan terobosan untuk membenahi dan membangun iklim investasi di Indonesia.

“Melalui UU Cipta Kerja, kita selaraskan kebijakan pusat dan daerah, buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, serta berikan perlindungan bagi UMKM dan koperasi,” tambah Asdep Bimo.

Agenda diskusi ini juga turut dilakukan bersama BAPPEDA LITBANG Kabupaten Banggai, OPD Lingkup Pemkab Banggai dan perwakilan dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) selaku organisasi pendamping Kabupaten Banggai dalam OGP.

“Banggai menjadi perwakilan luar Jawa sekaligus pioneer dalam Open Government Partnership. Dan OPG ini dapat menjadi jembatan merah kepercayaan terhadap pemerintah dan pertumbuhan ekonomi inklusif,” ujar Ramli, Kepala BAPPEDA Litbang Kabupaten Banggai.

“Inti dari Open Government adalah meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap daerah kita. Diharap nama Banggai bisa menonjol di level nasional dan internasional. Kita ingin secara jangka panjang kepercayaan masyarakat meningkat dan pelayanan publik meningkat, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi secara inklusif,” ujar Sugeng, Direktur Eksekutif INFID.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Vidcon Rakor Percepatan Pembangunan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Melalui agenda ini, dilakukan pula peninjauan langsung ke berbagai perusahaan industri setempat, salah satunya pabrik galangan kapal serta perusahaan pengelola perikanan, untuk melihat potensi dan kendala yang dihadapi. Selanjutnya, akan dilakukan tindak lanjut rancangan aksi untuk mendorong kemajuan di Kabupaten Banggai.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel