Berita

Kawal Pelaksanaan UU Cipta Kerja, Kemenko Marves Bersinergi Bersama 7 K/L dan Penguruan Tinggi

Dibaca: 33 Oleh Sabtu, 6 November 2021November 8th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 04 at 5.55.15 PM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-699/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves—Yogyakarta, Dalam rangka penyelarasan penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu dilakukan sinergitas antar Kementerian/Lembaga agar mencapai hasil maksimal atas area penataan peraturan perundang-undangan dalam agenda reformasi birokrasi 7 Kementerian/Lembaga. Dalam koordinasi Kemenko Marves melalui Biro Hukum, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan Rapat Koordinasi Antar Kementerian/Lembaga Lingkup Kemenko Kemaritiman Dan Investasi Pada Kamis-Sabtu, 4-6 November 2021 Di Yogyakarta guna memastikan program legislasi seluruh turunan UU Cipta Kerja telah selesai penyusunanya sesuai target waktu yang telah ditetapkan.

“Ini adalah agenda tetap yang selalu kita lakukan setiap tahun untuk mensinergikan bagaimana kami (Kemenko Marves) punya peran dan senatiasa hadir untuk memenuhi dalam melayani berbagai kepentingan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di tujuh kementerian yang kita koordinasikan,” kata Budi Purwanto, Kepala Biro Hukum dalam sambutannya membuka rakor tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi bertugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah dibidang kemaritiman dan investasi.

Baca juga:  Petambak Garam Harus Kita Lindungi, Industri Kita Juga Harus dilindungi

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengambilan, Pengawasan, dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Tingkat Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah, Kementerian Koordinator diberikan tugas dan kewenangan untuk mengoordinasikan setiap kebijakan yang bersifat strategis dan lintas sektoral atau berimplikasi luas pada kinerja Kementerian atau Lembaga lain yang mempunyai dampak luas kepada masyarakat perlu mendapatkan pertimbangan sebelum kebijakan tersebut ditetapkan.

“Perguruan tinggi yang membantu dalam pembentukan kebijakan oleh Pemerintah. Salah satu pertimbangannya karena perguruan tinggi sangat strategis dalam memberikan saran, masukan, kritik yang membangun terhadap penyusunan berbagai kebijakan dan khususnya peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam rapat koordinasi ini kami juga mengundang kawan-kawan dari perguruan tinggi untuk hadir dan berpartisipasi,” tambah Karo Budi.

Kepala Bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan, Raden Rara Rima Eryani menyampaikan ada 10 agenda yang akan dibahas dalam rapat koordinasi ini dan berfokus pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

“Hasil dan output yang diharapkan dan sama-sama ingin kita capai dari kegiatan ini adalah pemahaman bersama dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, capaian, tantangan dan kendala pembentukan peraturan perundang-undangan di masing-masing kementerian dapat terinventarisir, terevaluasi, serta tercipta ide dan gagasan baru sebagai solusi komitmen bersama dalam peningkatan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang,” ungkap Kabag Rima.

Baca juga:  Forses dan Forsesdasi Perkuat Sinergitas Demi Kemajuan Pembangunan

“Terima kasih atas dedikasi dan loyalitas luar biasa yang telah diberikan yang bisa membantu berbagai kegiatan yang kita lakukan bersama-sama. Kami berharap pertemuan rakor ini akan ditindaklanjuti, oleh karena itu harus kita sinkronkan kebijakan-kebijakan dilevel yang lebih tinggi dengan kebijakan yang kita diskusikan hari ini,” tutup Karo Budi.

Hadir perwakilan dari tujuh Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Marves dan sebagai narasumber materi dalam acara ini yaitu Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Sekretariat Negara Ibu Lydia Silvanna Djaman, S.H., LL.M, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kabinet Ibu Ir. Agustina Murbaningsih, M.Si, Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, Bapak Prof. Dr. Benny Riyanto, S.H., M.Hum atau yang mewakili, Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum atau yang mewakili, Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Bapak Lambock V. Nahattands.

Selain itu, turut hadir perwakilan dari Fakultas Hukum beberapa perguruan tinggi di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Universitas Diponegoro, Universitas Jendral Soedirman, dan Universitas Sebelas Maret. Rakor ini juga diselenggarakan di Yogyakarta karena kita saat ini sedang dalam kondisi pemulihan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor pariwisata dan UMKM . Acara ini juga bekerja sama dengan UMKM lokal untuk mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Baca juga:  Menko Luhut Targetkan Bandara Silangit Rampung September 2017

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel