FotoBerita DeputiDeputi 5

Kawal Pembangunan DPSP Borobudur yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Kemenko Marves Petakan Lima Fokus Isu Utama

Dibaca: 28 Oleh Sabtu, 24 April 2021Tidak ada komentar
Kawal Pembangunan DPSP Borobudur yang Berkualitas dan Berkelanjutan, Kemenko Marves Petakan Lima Fokus Isu Utama
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-274/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Semarang, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Borobudur menjadi Destinasi yang Berkualitas dan Berkelanjutan di, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (23-04-2021).

“Pada rakor ini kita akan mengetahui bahwa dalam proses penataan kawasan DPSP Borobudur dan wilayah Joglosemar ini kita dihadapkan dengan permasalahan apa, kemudian mencari solusi bersama, serta menciptakan roadmap dari penyelesaian isu tersebut,” papar Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Odo R.M. Manuhutu saat pemimpin rapat.

Deputi Odo melanjutkan bahwa dalam rakor ini lima isu utama yang akan menjadi bahasan antara lain adalah dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan event di DPSP Borobudur, pemetaan wisata ekonomi kreatif dalam travel pattern Joglosemar, penataan, pengelolaan dan pemasaran desa wisata dan homestay di DPSP Borobudur, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) pariwisata lokal, dan penataan kawasan Candi Borobudur.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Koordinasi Tarif PJP2U

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Even Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Rizki Handayani menjelaskan soal tren perubahan pola perjalanan wisatawan saat pandemi khususnya wisatawan mancanegara.   Untuk itu, salah satu strategi pengembangan DPSP Borobudur akan mencakup rebranding kawasan Jawa Tengah yang selama ini telah lekat dengan Borobudur, serta melakukan diversifikasi produk pariwisata.

“Dari segi market, kita akan lihat existing market yang sekarang itu siapa saja. Kemudian kita juga akan mengembagikan special interest market, yang pada dasarnya sudah ada namun masih kecil jumlahnya. Complimentary product pun akan dikembangkan, dan existing product akan diperkuat,” lanjutnya.

Disisi lain, Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hilmar Farid mengatakan bahwa dalam konteks penataan kawasan Candi Borobudur, yang menjadi fokus utama adalah konservasi. Menurutnya, wisata berbasis warisan dan pembangunan berkelanjutan adalah kekuatan Borobudur dan wilayah Jawa Tengah.

“Ada perbedaan yang sangat penting antara atraksi dan destinasi. Candi Borobudur adalah atraksi, bukan destinasi. Destinasinya sendiri sangat bergantung pada kemampuan kita dalam membuat atraksi. Jika atraksinya hanya Candi Borobudur, maka destinasinya juga hanya Candi Borobudur. Tapi kalau atraksinya itu adalah Borobudur, Pawon, dan 19 candi lainnya, maka destinasinya adalah seluas itu,” pungkas Dirjen Hilmar.

Baca juga:  Kemenko Marves Rakor Bahas Pembangunan PLTA Kaltara

Menambahkan, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Peni Rahayu yang hadir mewakili Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan bahwa penataan kawasan Borobudur tidak semata-mata berbentuk pembangunan fisik. Penataan tersebut akan berjalan secara menyeluruh dan mencakup aspek seni, budaya, serta partisipasi masyarakat. Di satu sisi, pemerintah daerah juga secara khusus akan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penataan Candi Borobudur yang umurnya kini telah mencapai 1.195 tahun.

“Landasan pembangunan Borobudur adalah berdasarkan falsafah Jawa, memayu hayuning bawana. Falsafah tersebut menjadi dasar ilmu lingkungan hidup yang harus diimplementasikan guna menjaga keseimbangan dengan menjaga kelestarian lingkungan. Maka, budaya akan tetap ada dan menjadi identitas atau ciri khas budaya di suatu tempat,” lanjut Asisten Peni.

Terkait dengan desa wisata, Kementerian Desa PDTT akan melakukan identifikasi kelayakan pada 14 desa wisata di wilayah Joglosemar, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pengembangan objek wisata di sekitar desa wisata. Metode pembayaran QRIS bagi desa wisata dan homestay juga akan digencarkan untuk memperkuat digitalisasi.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Mengenai Energi Terbarukan di Kantor Maritim

“Pemerintah tengah mempersiapkan pedoman bagi pembangunan desa wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Selanjutnya, akan dilakulan sinkronisasi antar kementerian dan lembaga terkait dalam pembangunan desa wisata ini, untuk mencapai target terbentuknya 20 desa wisata di DPSP Borobudur dan 100 desa wisata di 5 DPSP pada tahun 2023,” jelas Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves Kosmas Harefa.

Turut hadir dalam rakor ini adalah perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta jajaran Pemerintah Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Banjarnegara, Kota Surakarta, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel