Berita DeputiFotoDeputi 4

Kawal Program Rehabilitasi Mangrove, Menko Marves Targetkan 150.000 Ha untuk Tahun 2021

Dibaca: 32 Oleh Senin, 25 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Kawal Program Rehabilitasi Mangrove, Menko Marves targetkan 150.000 Ha untuk tahun 2021
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-32/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Jakarta, Upaya pengelolaan ekosistem mangrove nasional terus dikawal oleh pemerintah. Dipimpin oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), berbagai Kementerian dan Lembaga terkait melakukan koordinasi pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove pada hari Senin (25-01-2021).

Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Perpres nomor 120 tahun 2020, dengan target seluas 600.000 Ha yang akan dilaksanakan pada 9 Provinsi pada tahun 2021 hingga 2024. Sementara target untuk tahun 2021 ini, diharapkan sebesar 150.000 Ha sudah bisa dilaksanakan rehabilitasinya.

“Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 Ha dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan dalam rapat yang dilaksanakan secara virtual ini. Terkait hal tersebut, kriteria usulan provinsi yang menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port / CSR perusahaan.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Waste to Energy

Saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di tahun 2021 ialah sebesar 182.313 Ha. Mengacu pada data tersebut, Menko Luhut menegaskan perlunya One Map Mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.

Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove, ditargetkan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan non APBN yang antara lain berasal dari dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti World Bank.

Menko Luhut kemudian menyampaikan bahwa untuk mendukung program rehabilitasi mangrove, akan dilakukan persemaian dalam skala besar. “Kita lakukan persemaian mangrove skala besar sesuai arahan Presiden. Juga persemaian mangrove yang ada di Mangrove Center serta penyediaan propagul atau bibit mangrove oleh masyarakat,” ujar Menko Luhut.

Untuk melancarkan program rehabilitasi mangrove ini, diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari Pemerintah Daerah. “Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja,” ujar Menko Luhut.

Baca juga:  Menko Luhut Memberikan Ceramah Kepada Peserta PPRA LX dan PPRA LXI Lembaga Ketahanan Nasional

Selanjutnya, Menko Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, KLHK akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project untuk carbon trading dan sedang dipersiapkan pula regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan bahwa program ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada climate change agenda.

“Berita gembiranya di climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus,” ungkap Menteri Siti.
“Tadi ada arahan Pak Menko untuk One Map Mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja,” tambahnya.

Menutup rapat, Menko Luhut mendelegasikan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan untuk melakukan koordinasi detail di lapangan untuk merampungkan pelaksanaan. “Kita lakukan evaluasi sebulan sekali atau dua kali agar jangan sampai melenceng dari program yang sudah kita susun ini,” tutup Menko Luhut.

Baca juga:  Menko Luhut Rakor Relaksasi Transportasi Untuk Ekonomi dan Pariwisata

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel