Berita DeputiFotoDeputi 1

Kawal Proses Penyelarasan dan Penyederhanaan Regulasi Kepelautan, Pemerintah Koordinasi Intensif dengan seluruh Kementerian Lembaga dan Stakeholders

Dibaca: 16 Oleh Selasa, 15 Desember 2020Tidak ada komentar
Kawal Proses Penyelarasan dan Penyederhanaan Regulasi Kepelautan, Pemerintah Koordinasi Intensif dengan seluruh Kementerian Lembaga dan Stakeholders
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) kembali menegaskan komitmennya mengenai penyelarasan tumpang tindih peraturan dan penyederhanaan regulasi Peraturan Perundang-Undangan Maritim Nasional. Hal ini terutama terkait implementasi peraturan maritim internasional yang telah disahkan maupun tindak lanjut  peraturan internasional yang dalam proses pengesahan. Hal tersebut memerlukan koordinasi dan sinkronisasi lebih lanjut antar-Kementerian/Lembaga terkait. Merujuk pada hal tersebut, Deputi Koordinasi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelarasan Peraturan Perundang-undangan Maritim Nasional Terhadap Peraturan-Peraturan Maritim Internasional di Bogor Pada Senin-Selasa, 14-15 Desember 2020.

Menurut Plt. Asisten Deputi Hukum dan Perjanjian Maritim Nixson F.L.P Silalahi, ada beberapa peraturan maritim internasional seperti MLC 2006, STCFW-F 1995, CTA 2012, ILO No.188 yang perlu diselaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang, maupun beberapa yang perlu dilakukan percepatan agar segera disahkan. “Hal ini agar seluruh peraturan yang ada dapat berjalan dan ditegakan dengan maksimal dan kehadiran negara dapat dirasakan oleh seluruh warga negara khususnya para pelaut yang akhir-akhir ini sering menjadi sorotan terkait beberapa kasus kekerasan yang terjadi di Perairan Nasional maupun Internasional,” jelasnya saat memberikan paparan.

Baca juga:  Kemenko Marves Hadiri Peresmian dan Penandatanganan Rencana Pendirian Politeknik Industri Logam di Kabupaten Konawe

“Penyelarasan peraturan internasional di bidang kemaritiman yang dibahas kali ini menyorot lebih kepada pelindungan awak kapal Indonesia dan persyaratan mengenai spesifikasi Kapal Berbendera Indonesia, untuk memastikan aturan-aturan yang berlaku dapat ditegakkan secara pasti,” lanjut Plt. Asdep Nixson. Melalui kolaborasi berbagai Kementerian dan Lembaga terkait ini diharapkan akan mempercepat proses penyelarasan peraturan-peraturan tersebut. Selanjutnya, rapat ini akan membahas satu persatu peraturan hukum laut internasional terkait dan akan dibedah mulai dari isi peraturan, K/L penanggung jawab, peraturan pengesahan, dan peraturan turunan serta berbagai kebutuhan lainnya.

Sebagai bagian dari pembahasan, peraturan internasional pertama yaitu Maritime Labour Convention 2006 yang merupakan konvensi yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO) di Genewa Swiss bertujuan untuk memastikan hak-hak para pelaut khususnya kapal niaga di seluruh dunia. Perjanjian ini memberikan pedoman standar bagi setiap negara untuk menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Pemerintah telah melakukan ratifikasi MLC ini melalui UU No. 15 tentang pengesahan MLC 2006. Akan dilakukan tindak lanjut terkait melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perhubungan.

Selanjutnya, tambah Plt. Asdep Nixson, STCW-F yang merupakan konvensi yang mengatur standar Pendidikan dan pelatihan, sertifikasi awak kapal, dan tugas jaga pada kapal ikan dengan dimensi 24 M atau lebih telah diratifikasi melalui Perpres No. 18 tahun 2019 tentang pengesahan International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel, 1995. “Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mempersiapkan Draf Permen KP aturan turunan dari Perpres tersebut,” jelas PLT. Asdep Nixson. Tetapi, tambahnya, hal ini membutuhkan pemantauan lanjut mengenai progress penyusunan draf dan bagaimana implementasi kedepannya di tingkat pemangku kepentingan terkait.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 30 Oktober 2018

Sedangkan untuk persiapan pengesahan Cape Town Agreement on Safety of Fishing Vessel CTA 2012 yang membahas tentang kepentingan perlindungan keselamatan dan keamanan ikan dan bertujuan untuk memenuhi standar pada perairan internasional untuk kapal lebih dari 24 M atau 200 GT, Pemerintah melalui KKP sedang menyiapkan timeline Rencana Kerja dan terjemahan resmi naskah terkait. Kemenko Marves berupaya untuk mendorong KKP untuk segera mengirimkan timeline terkait proses percepatan ratifikasi, dan melakukan rapat tindak lanjut terkait ratifikasi yang akan dilakukan.

Peraturan internasional terakhir yang dibahas yaitu Konvensi ILO No.188 tahun 2007 yang berisi tentang Pekerjaan dalam penangkapan ikan yang bertujuan untuk memastikan awak kapal mempunyai kondisi kerja yang layak, meliputi pesyaratan layanan, akomodasi makanan, pelindungan Kesehatan serta jaminan sosial. Kemenko Marves telah melakukan pengalihan proses ratifikasi dari K/L terkait dan akan merekomendasikan rapat level Eselon I untuk membahas otoritasi kompentensi terkait UU yang ada. Dalam hal ini, Kemenko Marves telah bersurat kepada Presiden.

Demi berjalannya koordinasi dengan maksimal, Kemenko Marves turut mengundang Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, Kantor Staf Presiden, TNI Angkatan Laut, BAKAMLA, POLAIRUD, Komisi Pemberantasan Korupsi, OMBUDSMAN, Biro Klasifikasi Indonesia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, dan DPP INSA.

Baca juga:  Menko Marves Luhut B. Pandjaitan Melaksanakan Rakor Persiapan MotoGP Mandalika 2021 Secara Virtual

Plt. Asdep Nixson berharap seluruh pemangku kepentingan terkait dapat berkordinasi secara maksimal dan mempercepat proses pengadopsian peraturan hukum laut internasional tersebut menjadi peraturan perundangan maritim nasional demi keamanan dan keselamatan awak kapal Indonesia.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel