Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kebijakan Green Port Untuk Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

B2005111-A8CE-4794-9BE3-4229E3EAD6C8

Maritim – Kaltim, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mewakili Deputi Bidang SDA dan Jasa, Asisten Deputi (Asdep) Lingkungan dan Kebencanaan Maritim Sahat Panggabean melaksanakan sosialisasi dan pemberian penghargaan Green Port kepada Pupuk Kaltim (PKT) di Ruang Pirus Hotel Equator, Bontang, Kaltim, Rabu (27/03). Dalam hal ini, Asdep Sahat memaparkan pentingnya kebijakan Green Port itu sendiri, disamping mengacu kepada pembangunan berkelanjutan, ketahanan energi dan konservasi SDA serta pengelolaan sampah dengan 3R dan menunjang pengurangan sampah (termasuk sampah plastik) dari kegiatan perkapalan dan kepelabuhan.

“Jadi mengenai Green Port itu sendiri merupakan salah satu upaya dalam pengurangan sampah di Indonesia. Hal ini berawal dari Presiden Joko Widodo di Leaders Retreat Sesi II, Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Hamburg Jerman, Jumat 7 Juli 2017, yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai poros maritim dunia berkomitmen untuk melakukan pengurangan sampah dengan reduce-reuse-recycle sebesar 30%,” kata Asdep Sahat di lokasi.

Untuk hal itu, Kemenko Maritim berfikir harus ada konsep yang menjawab, dengan salah satunya menerapkan Green Port di Pelabuhan Indonesia, dengan menetapkan target mengurangi sampah plastik laut (marine plastic debris) sebagai kontribusi terhadap pengurangan sebesar 70% hingga tahun 2025 dari kegiatan perkapalan dan kepelabuhanan.

“Dengan adanya Green Port di PKT ini, komponen yg akan kita coba kawal terutama mengenai penanganan limbah, bagaimana limbah akibat aktivitas PKT dan di sekitar pelabuhan ini. Kemudian polusi udara, isu perubahan iklim ini salah satunya polusi akibat aktivitas kapal bisa kita kurangi salah satunya dengan penerapan shore power ,” jelasnya.

Selain penanangan limbah, difokuskan juga mengenai ekosistem khususnya di Lingkungan Bontang. Asdep Sahat berharap pelabuhan dengan konsep Green Port berkontribusi dalam upaya pemelihara lingkungan termasuk kontribusi dalam community development perlu ditingkatkan lagi, karena masih banyak masyarakat sekitar pkt yang perlu di bantu.

“Kebijakan Kemenko Maritim mendorong pelabuhan utama di Indonesia menerapkan ISO 14001 dan Green Port dengan target capaian di tahun 2019 yakni bersihnya kolam pelabuhan dan daratan dari limbah sampah (termasuk sampah plastik), kemudian Implementasi Port Waste Management System di Pelabuhan melalui INAPORTNET dan Penghijauan (penanaman mangrove dengan CSR) di dalam lingkungan pelabuhan dan sekitarnya,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, Kemenko Maritim mengucapkan selamat kepada PKT karena telah menjadikan pelabuhan khusus bertaraf Internasional melalui program Green Port, yakni pelabuhan bertaraf internasional yang efektif dan efisien serta ramah lingkungan.

“Kita sebagai poros maritim dunia, kita harus bisa menjaga pelabuhan kita, pantai kita, laut kita, lingkungan kita, ini yang perlu kita beritahu ke dunia. Perlu komitmen dari operator pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dalam pelaksanaan Green Port, sehingga perlu adanya kesepakatan bersama dengan pemerintah sebagai regulator. 2-3 bulan ke depan saya akan kemari, lihat progresnya bagaimana. Saat ini memang ada kurang sana sini, tapi masih bisa kita perbaiki ke depannya,” tutup Asdep Sahat.

Di lokasi yang sama, Direktur Utama PKT Bakir Pasaman mengungkapkan alasan Green Port penting khususnya bagi PKT karena pelabuhan export di beberapa negara diharuskan telah menerapkan Green Port.

“Jadi seperti Australia dan New Zealand , setiap export, mereka sudah menanyakan apakah sudah Green Port atau belum? Jadi saya pikir ini kalau kita belum Green Port, ya agak repot. Alhamdulillah ini sejalan dengan misi pemerintah, dan kalau ini jadi Green Port pertama, akan bagus untuk Bontang,” pungkas Bakir.

Kirim Komentar/Pertanyaan

Kebijakan Green Port Untuk Mendukung Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia