SIARAN PERS
No.SP-45/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021
Marves – Sumedang, Kejar target penyelesaian tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) di tahun 2021, pemerintah yang dikoordinasikan oleh Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar sebuah rapat koordinasi (Rakor) lintas kementerian/lembaga pada Hari Jumat (29-1-2021)
Mewakili Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Tenaga Ahli Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Niki Ekos Kosasih mengatakan bahwa salah satu tujuan rakor tersebut adalah pembahasan tanah kas desa (TKD) dan tanah wakaf di seksi 1,2, dan 3 dari 6 seksi Tol Cisumdawu.
Sebagai informasi, Rakor yang digelar di Sumedang ini diikuti oleh Sekda Kabupaten Sumedang, Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumedang, PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu seksi 1, Para Camat dan Kepala Desa yang wilayahya terkena penggusuran untuk Tol Cisumdawu seksi 1.
Secara spesifik, Niki mengatakan bahwa rakor ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembebasan tanah wakaf dan tanah kas desa (TKD). Hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan masalah permasalaham pembebasan lahan yang ada di Cisumdawu. Target penyelesaian pembebasan lahan tol Cisumdawu untuk seksi 1,2, dan 3 adalah awal sampai pertengahan Bulan Februari. “Sementara untuk seksi 4,5, dan 6 ditargetkan sebagian besar mulai dilakukan konstruksi,” jelas Niki.
Cisumdawu menurutnya menjadi perhatian yang cukup penting/prioritas dalam Pemerintah sebagai kunci bisa aktifnya bandara Kertajati dan sumber kemajuan Jawa Barat. “Permasalahan TKD tidak hanya di Cisumdawu saja. Ruas Tol lain juga terdapat permasalahan TKD dan wakaf,” ujarnya.
Untuk permasalahan pengalihan TKD dan tanah wakaf, Niki mengatakan, pemerintah akan dibantu oleh beberapa tokoh kunci untuk menyamakan persepsi terkait tanah wakaf yang terkena dampak Jalan Tol Cisumdawu.
Tol Cisumdawu adalah salah satu proyek super prioritas pemerintah. Di dalam rakor tersebut terdapat sepuluh bidang tanah wakaf yang dibahas secara detail permasalahan yang terkait dengan Tol Cisumdawu. Pembahasan tentang lahan TKD dan wakaf ini ditargetkan selesai pada minggu ke-4 Bulan Januari untuk mengejar target konstruksi pada tahun 2021.
Sekda Kabupaten Sumedang Herman Surya yang hadir dalam rakor itu berharap agar permasalahan status tanah untuk pembangunan Tol Cisumdawu dapat segera diselesaikan. “Jalan tol sepanjang 60 km yang melewati Kabupaten Sumedang ini bukan semata-mata menjadi kepentingan Pemerintah Pusat saja, namun menjadi kepentingan bersama,” ujarnya.
Diapun lantas menyebutkan, bila Tol Cisumdawu dapat dipergunakan maka akses menuju Bandara Kertajati akan menjadi lebih mudah. “Ini akan berdampak pada perkenomonian regional dan nasional,” tambah Herman.
Terakhir, Niki menyebutkan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi dan memetakan masalah dari 22 bidang TKD dan 10 tanah wakaf yang terkena dampak pembangunan Tol Cisumdawu Tahap 1 sampai 6. “Minggu depan mudah-mudahan ada keputusan strategis karena semua ini akan disampaikan ke level Menteri,” urainya. Diapun berharap agar pemerintah daerah segera memproses perizinan terkait pembangunan Tol Cisumdawu untuk pemasalahan terkait yang ada di level daerah.
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI
