ArtikelPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Kemenko Bidang Kemaritiman Dorong Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik

Kemenko Bidang Kemaritiman Dorong Percepatan Implementasi Keterbukaan Informasi Publik
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim-Jakarta, Dalam rangka melaksanakan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, serta merujuk pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 8 tahun 2016 tentang Standar Prosedur Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman melalui Biro Informasi dan Hukum mengadakan Rapat Penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (17-01-2019).

Undang-undang tersebut menegaskan bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

“Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan pencerahan maupun wawasan terhadap tindak perencanaan ke depan seperti apa. KIP ini berkaitan ke pelaksanaan kinerja Kemenko Bidang Kemaritiman sehari-hari,” jelas Kepala Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman Latief Nurbana dalam sambutannya.

Dalam Kesempatan ini, turut hadir pula Tenaga Ahli Komisi Informasi Pusat Fathul Ulum sebagai Narasumber. Beliau menuturkan bahwa Komisi Informasi Pusat telah mengadakan monitoring dan evaluasi terkait KIP dan bertujuan untuk mengetahui apakah keterbukaan ini sudah diimplementasikan oleh Badan Publik atau tidak.

“Hanya 15 badan publik yang masuk target normatif, dengan nilai yang tinggi lebih dari 90. Sekarang, persoalannya bagaimana kita memahami proses undang-undang KIP ini,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kemenko Bidang Kemaritiman Anjang Bangun Prasetio menyarankan adanya ruang khusus dengan infrastruktur yang lengkap seperti Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menunjang perkembangan implementasi nilai KIP di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sebagai informasi, presentasi Penilaian KIP oleh Komisi Informasi Pusat yang berlaku di tahun 2018 memiliki empat indikator yaitu Indikator pengembangan website, Indikator Pengumuman Informasi Publik, Indikator Pelayanan Informasi Publik dan Indikator Penyediaan Informasi Publik. ***

WhatsApp_Image_2019-01-17_at_10.12.56WhatsApp_Image_2019-01-17_at_10.12.57WhatsApp_Image_2019-01-17_at_10.12.55__1_WhatsApp_Image_2019-01-17_at_10.12.51

Biro Informasi dan Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel