Penguatan Implementasi Reformasi BirokrasiArtikel

Kemenko Bidang Kemaritiman  Implementasikan Reformasi Birokrasi Dengan SOP Mumpuni

Kemenko Bidang Kemaritiman  Implementasikan Reformasi Birokrasi Dengan SOP Mumpuni
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Biro Hukum melaksanakan rapat penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Kamis lalu di Bogor (03-10-2019). Penyusunan SOP merupakan salah satu rekomendasi hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2018 yang harus ditindaklanjuti dan membutuhkan kerja sama yang solid semua unit kerja.

“Untuk mendukung penyusunan SOP telah ditetapkan Task Force yang melibatkan semua unit kerja, sehingga diharapkan semua unit kerja melakukan identifikasi semua SOP yang harus dibuatkan serta dicek yang sifatnya sama antara unit kerja” ucap Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono, sekaligus membuka rapat penyusunan SOP dengan menggunakan pakaian adat. Plt. Sesmenko Agung juga mengatakan bahwa identifikasi perlu dilakukan agar tidak ada SOP yang tertinggal.

“Buatkan inovasi pembuatan SOP berbasis teknologi informasi sehingga bisa mudah diakses, mudah dalam dilakukan penyesuaian sesuai dengan tuntutan zaman serta terintegrasi” tambah Plt. Sesmnko Agung.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari dukungan penguatan implementasi Reformasi Birokrasi pada area perubahan Penataan Tatalaksana dan sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP” Ucap Kepala Biro (Karo) Hukum, Budi Purwanto, dalam sambutannya.

“Biro Hukum akan menfasilitasi dan mendampingi unit kerja dalam melakukan penyusunan SOP yang berjumlah 485” tambah Karo Budi.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh penyelenggara, Rapat penyusunan SOP yang akan dilaksanakan sampai dengan 5 Oktober 2019 ini, dihadiri lebih dari 60 orang perwakilan dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim, Deputi Bidang Koordiansi Sumber Daya Alam dan Jasa, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur, Deputi Bidang Koordinasi IPTEK, SDM dan Budaya Maritim, Biro Umum, Biro Perencanaan dan Informasi, Biro Hukum dan Inspektorat.

Pihak penyelenggara juga menginformasikan bahwa rapat penyusunan SOP ini merupakan tindaklanjut hasil identifikasi kebutuhan SOP di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang telah diselenggarakan pada Juni 2019 di Jakarta yang salah satu hasilnya menyepakati jumlah kebutuhan SOP yang baru sejumlah 114.

Terkait format SOP dan batas waktu penyusunan, Plt. Sesmenko Agus Mengatakan, “SOP yang dibuat harus singkat, padat dan jelas dalam arti harus sesuai kaidah Bahasa Indonesia yang baik serta disederhanakan kalimatnya. Kepada Task Force agar menyelesaikan penyusunan SOP pada minggu ke 3 Oktober 2019” ujarnya.

Task Force agar bekerja dengan hati untuk melayani dengan berbasis regulasi yang jelas. Untuk keakraban kita akan lakukan jam pimpinan sebagai sarana diskusi antara pimpinan dan bawahan” tegas Plt. Sesmenko Agus sekaligus mengakhir sambutannya.

Menurut informasi yang diberikan oleh penyelenggara, rapat tersebut menghasilkan 3 (tiga) tindaklanjut yaitu semua unit kerja akan menyelesaikan semua kebutuhan SOP yang baru pada minggu ke-3 Oktober 2019. Kedua, SOP yang telah disusun akan diklasifikasikan jenisnya (Makro, Mikro dan Generik) sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP. Ketiga, Biro Hukum Biro Hukum akan melakukan penomoran SOP, memberikan QR Code di SOP yang kemudian file Asli SOP bertandatangan diserahkan kepada masing-masing Unit Kerja.

Biro Perencanaan dan Informasi

Kemenko Bidang Kemaritiman

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel