Siaran PersBerita DeputiDeputi 5

Kemenko Marves Dukung Penuh Pengembangan Pariwisata dan UMKM

Dibaca: 28 Oleh Rabu, 2 September 2020September 22nd, 2020Tidak ada komentar
Kemenko Bidang Marves Dukung Penuh Pengembangan Pariwisata dan UMKM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS 

No.SP-124/HUM/ROKOM/SET-MARVES/VI/2020

Marves-Jakarta, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) tengah berupaya memulihkan sektor pariwisata yang terdampak pandemi virus corona (Covid-19). Salah satu upaya yang dilakukan ialah membuka akses bantuan permodalan bagi UMKM sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf).

Terkait hal ini, Asisten Deputi Akses Permodalan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves, Suparman, mengatakan terdapat sejumlah akses permodalan yang dapat dijangkau oleh pelaku UMKM sektor Parekraf. Misalnya, dana Bantuan Insentif Pemerintah (BIP) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan dana Program Kemitraan Pertamina.

“Di tahun 2020 pemerintah akan menyalurkan Rp24 miliar untuk enam sub-sektor ekonomi kreatif dan sektor pariwisata. Peserta yang bisa mengikuti proses seleksi BIP tahun 2020 diharuskan memilih salah satu dari dua kategori berdasarkan kondisi persyaratan dan kriteria usaha yaitu reguler dan afirmatif,” kata Asdep Suparman di Jakarta, Rabu (2-9-2020).

Asdep Suparman menjelaskan, adapun kriteria reguler akan mendapatkan bantuan maksimal Rp200 juta dan jenis afirmatif maksimal Rp100 juta. Sementara itu, pesertanya dibatasi pada enam subsektor ekonomi kreatif yakni, aplikasi game developer, kriya, fesyen, kuliner, film, dan sektor pariwisata (seperti homestay dan usaha pariwisata khusus di lokasi desa wisata). Tujuan dari program bantuan ini adalah untuk penambahan modal kerja atau investasi dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha dan produksi pelaku usaha ekonomi kreatif dan pariwisata.

Baca juga:  Rembuk Nasional

Program BIP ini menurut dia telah dimulai sejak 2017 dan diberikan kepada 34 penerima, 19 di antaranya berasal dari sektor kuliner dan 15 sektor aplikasi digital. Penerima BIP tahun 2018 meningkat, yaitu diberikan kepada 52 sektor penerima yang terdiri dari 14 sektor kuliner dan 12 sektor aplikasi digital dan pengembangan game (AGD), 13 sektor fesyen, 13 sektor kriya. Sementara di tahun 2019 diberikan kepada 62 penerima sektor kuliner, AGD, fesyen, kriya, dan film.

Sedangkan tentang Program Kemitraan Pertamina, Asdep Suparman mengatakan bahwa ini telah berjalan sejak 1993. “Hingga kini jumlah mitra yang terlibat sebanyak 62.000 UMKM dan dana yang dikucurkan sebesar Rp3,5 triliun,” sebutnya. Detilnya, dana program kemitraan ini merupakan pinjaman dana bergulir dengan nilai maksimal Rp200 juta. Sementara itu, pada tahun 2020 pinjaman dana bergulir ini akan diberikan kepada UMKM mitra binaan di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) dengan jumlah total Rp 100 miliar.

Di samping memberikan pinjaman modal usaha, Asdep menambahkan, Pertamina juga akan melakukan bimbingan lanjut terhadap UMKM tersebut agar bisa meningkatkan usahanya sehingga pada akhirnya mampu mengembalikan dana program kemitraan tepat waktu. Jasa administrasi yang dikenakan pada pinjaman tersebut, salah satunya digunakan untuk biaya bimbingan ini.

Baca juga:  Menko Luhut Terima Taruna/Taruni Akademi Angkatan Laut

“Untuk kedua jenis bantuan tersebut, Pertamina dan BIP sangat memerlukan keseriusan pemohon untuk melengkapi persayaratan dan fasilitasi, serta bantuan atau pendampingan oleh Pemda setempat,” ujarnya.

Menurut dia, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung perkembangan dan kemajuannya. Apalagi di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini karena itu pihaknya menyelenggarakan audiensi dan sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi UMKM yang terdampak Covid-19 dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan program percepatan kemitraan CSR Pertamina.

“Tujuannya untuk menyosialisasikan program kemitraan dan pembiayaan permodalan kepada stakeholder di NTT,” tuturnya.
Lebih jauh ia melanjutkan, bahwa dengan adanya sosialisasi ini Pemerintah NTT bisa mendorong semua kabupaten/kota di wilayahnya untuk lebih intensif menfasilitasi atau menginventarisir pelaku UMKM yang berminat dengan Program Kemitraan tersebut. Selain itu mendapatkan informasi peluang kabupaten di luar NTT yang berminat dan prosfektif untuk mengikuti Program Kemitraan.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel