BeritaBerita DeputiPenguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Kemenko Kemaritiman dan KemenPANRB Bahas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Kemenko Kemaritiman dan KemenPANRB Bahas Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Jakarta, Memasuki tahun kelima Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman (Kemenko Kemaritiman) tetap konsisten dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Sesuai Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi, Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi, dalam rangka mencapai sasaran, yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Agus Purwoto memimpin rapat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2018 pada hari Jumat, 22 Maret 2019 di Ruang Rapat Lantai 4, Kantor Kemenko Maritim, Jakarta. Dalam rapat bersama dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III Naptalina Sipayung, Kepala Biro Perencanaan Suparman  dan Inspektur Ajum Muhtar hadir sebagai pembicara. Rapat juga dihadiri oleh Kepala Biro Informasi dan Hukum Latief Nurbana, Sekretaris Deputi Bidang SDM, Iptek dan Budaya Maritim Elvi Wijayanti dan pejabat-pejabat Eselon II,III dan IV Kemenko Kemaritiman.

Dalam rapat, dijelaskan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah mengalami kenaikan Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Meskipun telah melakukan berbagai upaya untuk kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungannya, ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman, seperti sosialisasi dan internalisasi nilai organisasi PATEN kepada seluruh pegawai, agen perubahan belum memahami tentang tugas dan fungsi agen perubahan serta tatacara penyusunan rencana aksi agen perubahan, penyusunan dan internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi serta Quickwins Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman belum melibatkan seluruh unit organisasi (masih terbatas Tim RB), dan sebagainya.

Kementerian PANRB  memberikan 14 rekomendasi kepada Kemenko Kemaritiman untuk  meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain secara berkala melakukan monitoring terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, menyampaikan kepada seluruh unit organisasi agar dalam melakukan hubungan antar unit kerja mengacu kepada proses bisnis organisasi dan SOP serta disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi dan efektifitas birokrasi.***

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel