Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kemenko Maritim Antisipasi Perubahan Iklim dan Pengentasan Kemiskinan

WhatsApp_Image_2018-08-25_at_09.05.53

Maritim – Medan, Indonesia adalah negara ke-85 yang meratifikasi Persetujuan Paris (Paris D’accord/Paris Agreement) 26 agustus 2018. Persetujuan Paris dibuat sebagai komitmen dunia untuk menanggulangi dampak perubahan iklim. Di Indonesia, Persetujuan Paris telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan Iklim.

Paris Agreement membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh dukungan internasional bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Terkait hal ini pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman memiliki komitmen kuat mengantisipasi dampak perubahan iklim. Salah satunya adalah melalui pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan.

Penasehat Khusus Menko Maritim Bidang Perubahan Iklim, Pengentasan Kemiskinan dan Isu Gender Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman DR. Kartini Sjahrir didampingi oleh Staf Ahli Menko Maritim Bidang Antropologi Maritim DR. Tukul Rameyo Adi, Ketua Tim Ahli, Kantor Utusan Khusus Presiden untuk Pengendalian Perubahan Iklim dan Manager Climate Reality Indonesia Amanda Katili Niode dan Peneliti Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2KK-LIPI) DR. Dedi S.Adhuri melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara untuk mengikuti pertemuan dengan berbagai kelompok aktivis lingkungan, pemberdayaan perempuan dan pegiat penguatan ekonomi lokal.

Lokasi yang dikunjungi adalah kebun kopi lintong di Kabupaten Humbang Hasundutan, Taman Eden 100 Sipinsur di Kabupaten Toba Samosir dan komunitas perempuan Muara Tanjung dan KSU Muara Baibai yang berhasil mengelola mangrove di Kabupaten Serdang Bedagai (22-24 Agustus 2018)

Dalam kunjungannya di kebun kopi Lintong yang jadi salah satu produk hasil bumi andalan Sumatera Utara, Kartini Sjahrir mengatakan “90% petani kopi adalah perempuan. Dari pembibitan, panen, pengolahan hasilnya hampir semuanya dilakukan oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan telah berdaya sejak dulu, tetapi posisinya tetap terpinggirkan,” keluhnya. Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor mengatakan peran perempuan dalam produksi kopi memang luar biasa, “Memetik biji kopi harus dilakukan oleh tangan perempuan yang biasanya jauh lebih telaten daripada laki-laki” Bupati Dosmar menambahkan bahwa mungkin itu juga yang membuat Kopi Lintong menjadi kopi yang terenak di dunia, katanya setengah berpromosi.

Menyinggung kunjungan kerja sebelumnya, di daerah Pantura Jawa Tengah, Kartini yang telah menemui komunitas nelayan perempuan juga menemui keterpurukan yang serupa. “Keterpurukan pada nelayan perempuan tidak hanya dalam hal ekonomi, tetapi juga pada tingginya tingkat kejahatan serta kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual,” kisahnya.

Kartini Sjahrir, menegaskan kemiskinan cenderung telah menempatkan perempuan dalam posisi terendah atau terpinggirkan. “Padahal perempuan dapat (dan telah) memainkan peran penting dalam menghadapi perubahan iklim karena pengetahuan lokal mereka dalam manajemen sumber daya di tingkat rumah tangga dan masyarakat,” ujarnya saat berdialog dengan komunitas perempuan Muara Tanjung. Menurutnya, memberdayakan perempuan bisa menjadi solusi untuk memberantas kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Masih dalam kunjungannya ke Serdang Bedagai, Kartini terkesan dengan peran kelompok perempuan Muara Tanjung yang menjadi bagian dalam Koperasi Serba Usaha (KSU) Muara Baibai. Komunitas ini telah mengembangkan kawasan mangrove menjadi tempat wisata edukasi sekaligus mencegah abrasi. “Perempuan dan laki-laki telah bekerja sama sebagai mitra. Perempuan aktif dalam usaha kecil membuat penganan dari mangrove dan produk lokal. Penanaman mangrove telah membantu mencegah abrasi memburuk, mangrove juga membuat nelayan tidak lagi melaut terlalu jauh karena ikan kian mendekat ke pantai. Selain itu wisata juga memberi hasil yang bisa menyejahterakan anggota koperasi dan komunitas,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sutrisno, Ketua Koperasi Muara Baibai, menyampaikan bahwa ombak pernah sangat tinggi sampai merendam mangrove muda. Mangrove muda yang terus menerus terendam akhirnya mati akibatnya kini wisata mangrove tidak lagi serimbun dulu. “Dulu (pantai ini) seperti hutan, rimbun dan sejuk, tapi sekarang seperti inilah. Kami harus mengumpulkan dana untuk mendatangkan alat berat. Alat berat ini dipakai untuk membuat saluran agar mangrove tidak terendam lama saat ombak atau pasang tinggi,” ujarnya dalam pertemuan dengan rombongan Kemenko Bidang Kemaritiman.

Sutrisno tidak bisa memastikan apakah pasang tinggi ini adalah dampak perubahan iklim atau dampak dari angin musiman, tapi Koperasi dan komunitas telah meminimalisir dampak dengan pembuatan saluran air. Hal ini menunjukkan kesejahteraan koperasi membuat keberdayaan untuk memiliki solusi suatu masalah, lebih mandiri, tidak lagi terlalu tergantung pada pemerintah.

“Meskipun banyak yang masih harus dikerjakan, perempuan masih banyak yang terpinggirkan ditambah pemerintah, termasuk pemerintah daerah seolah kurang memberi perhatian. Namun, pemerintah saat ini sangat serius dalam memberdayakan perempuan dan mengentaskan kemiskinan,” tutur Kartini. Rameyo menambahkan bahwa yang menjadi perhatian pemerintah kini tidak hanya mengentaskan kemiskinan, melainkan juga meningkatkan kesejahteraan keluarga. “Selaras dengan target COP yakni pengurangan emisi, perhatian pemerintah dalam issue gender, memberantas kemiskinan, mewujudkan Keluarga yang sejahtera menjadi berdaya terhadap dampak perubahan iklim,” lanjutnya.

Sebagai informasi, pada COP 23 di Bonn tahun 2017, Gender Action Plan (GAP) masuk untuk pertama kalinya dalam UNFCCC (United Nations Frameworks Conventions on Climate Change). Bahkan dalam Keputusan 3/COP 23 ditegaskan bahwa GAP akan menjadi salah satu focus dalam COP 24. Ternyata perubahan iklim memiliki dampak yang lebih besar pada perempuan. Perempuan biasanya menghadapi risiko yang lebih tinggi dan beban yang lebih besar dari dampak perubahan iklim. Partisipasi perempuan yang tidak setara dalam proses pengambilan keputusan dan pasar tenaga kerja sering mencegah perempuan berkontribusi sepenuhnya terhadap perencanaan, pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan.

Adapun tujuan dari rangkaian kunjungan kerja ini, selain untuk menghasilkan pemetaan dan identifikasi masalah kemiskinan, pemberdayaan perempuan terkait masalah perubahan iklim di Indonesia, rombongan juga sedang menyiapkan materi showcase Paviliun Indonesia pada COP 24 mendatang. Isu gender menjadi perhatian setelah komitmen Gender Action Plan (GAP) ini diadopsi pada COP 23 Bonn.

Di sisi lain, Kartini juga merencanakan untuk mengajak para pegiat dan komunitas untuk berbicara dalam COP 24. “Perempuan-perempuan ini telah menjadi solusi dan menunjukkan perempuan yang berdaya yang dapat menjadi manfaat tidak hanya bagi keluarganya tapi juga komunitasnya. Produk yang dibuat, misalnya Andaliman ini yang dulu cuma dijual tanpa diolah, dari hutan langsung ke pasar, ditangan perempuan telah menjadi produk olahan yang memberi nilai tambah bernilai ekonomis. Misalnya Sasagun Andaliman, sambal Andaliman dan lain-lain,” sebutnya. Pakar Antropologi ini juga menambahkan kalau produk-produk khas ini bisa ditampilkan dalam Paviliun Indonesia pada COP 24.*

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kemenko Maritim Antisipasi Perubahan Iklim dan Pengentasan Kemiskinan