Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kemenko Maritim Berkomitmen Penuhi Target Reformasi Birokrasi

WhatsApp_Image_2018-07-26_at_9.12.43_AM

Maritim – Jakarta,  Guna menindaklanjuti evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 dan memperhatikan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No B/36/M.RB.05/2018 tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2017 dan persiapan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018 oleh Kemenpan-RB. Kemenko Maritim mengadakan Rapat Pembahasan Kesiapan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi dan Pelaksanaan Evaluasi oleh Kemenpan-RB tahun 2018, sekaligus melaksanakan Penandatanganan Kesepakatan Peningkatan NIlai Indeks Reformasi Birokrasi.

“Saya sangat mengapresiasi acara semacam ini, nantinya kami ingin hal ini terus dipantau dan juga harus terukur. Ini semacam pakta integritas, yang pertama untuk melindungi SDM di lingkup Kemenko Maritim, sebab selain untuk mereformasi birokrasi dampaknya juga akan meningkatkan keekonomian bagi para pegawai dalam bentuk tunjangan kinerja (tukin) untuk mendongkrak kinerja, saya ingin nanti dibentuk tim yang bisa mengakselerasi” ujar Sekretaris Kemenko Maritim, Agus Purwoto yang bertindak sebagai pemimpin rapat, di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Rabu (25-7/2018).

Kemudian, Kepala Biro Perencanaan (Karoren) Kemenko Maritim, Suparman memaparkan perkembangan reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Maritim. Menurutnya, bila merujuk aturan Kemenpan-RB ada dua komponen perubahan yang dinilai, yaitu komponen pengungkit dimana Kemenko Maritim pada tahun 2016 mencapai bobot 32,1 persen dan 2017 naik menjadi 35,2 persen dari bobot yang ditentukan oleh Kemenpan-RB sebesar 60 persen. Sementara untuk komponen hasil, Kemenko Maritim telah mencapai bobot 27,6 persen dari aturan bobot 40 persen.

“Perjuangan kita masih panjang, kita juga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 2 tahun berturut-turut, sebetulnya capaian dari Kemenko Maritim yang baru 3 tahun berdiri sebesar 63,54 persen itu cukup baik, bahkan dapat dikatakan bagus sekali. Oleh karena capaian ini belum dapat diikuti oleh Kementerian-kementerian lain dalam tempo 3 tahun bahkan Kementerian-kementerian yang sudah lama berdiri pun sangat sulit untuk mencapai nilai ini,” ujar Karoren Suparman.

Selanjutnya, Kepala Biro Informasi dan Hukum (Karo IH) Kemenko Maritim, Latief Nurbana lebih menekankan kepada sinergitas antar kelompok kerja (pokja) serta seluruh elemen di lingkup Kemenko Maritim. Selain itu, terkait tukin, Karo IH Latief Nurbana mengatakan, bahwasanya reformasi birokrasi bukan hanya masalah tukin, namun yang lebih penting adalah dampak dari reformasi yang telah dilakukan.

“Reformasi birokrasi bukan hanya itu saja, tetapi jiwanya adalah perubahan, jadi tukin itu adalah dampak dari progress yang kita lakukan dan telah kita laksanakan. Berkaitan dengan tugas ini kami tidak pernah mengatakan ini tugas dari Biro Perencanaan saja, tetapi ini adalah tugas bersama dan kita semua harus bersinergi, kita harus bersama-sama berubah untuk menuju sesuatu yang lebih baik,” jelasnya.

Forum ini dihadiri oleh jajaran Eselon I, II, III, IV lingkup Kemenko Maritim, Staf Ahli Menko Maritim Bidang Sosio Antropologi, Tukul Rameyo dan Staf Ahli Menko Maritim Bidang Ekonomi Maritim, Sugeng Santoso serta perwakilan pegawai di lingkup Kemenko Maritim.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Foto Narasi Tunggal Siaran Pers Berita Deputi
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kemenko Maritim Berkomitmen Penuhi Target Reformasi Birokrasi