Berita

Kemenko Maritim Berupaya Meningkatkan Kebijakan Energi Nasional

Oleh 22 Nov 2018 November 23rd, 2018 Tidak ada komentar
Kemenko Maritim Berupaya Meningkatkan Kebijakan Energi Nasional
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Bogor, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kebijakan energi nasional yang bertujuan untuk menjamin ketahanan energi.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melalui Deputi Bidang Sumber Daya Alam melaksanakan rapat koordinasi mengenai status kebutuhan LPG 3 Kg untuk kapal perikanan bagi nelayan kecil pasca tahun 2018, Kamis (22/11).

“Kita harus lebih kembangkan & koordinasikan dengan program unggulan dari K/L terkait, dimana kita mempunyai komitmen terkait capaian dan target yang terlah ditetapkan dan disusun sebelumnya”, jelas Asisten Deputi Sumber Daya Mineral, Energi, dan Nonkonvensional Amalyos.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh Perpres 126/2015 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Untuk Kapal Perikanan Bagi Nelayan Kecil. Dasar Hukum Perpres 126/2015 mempunyai tujuan sebagai berikut:
1. Memberikan akses energi kepada masyarakat
2. Memberikan dampak positif kepada nelayan melalui penghematan pengeluaran biaya bahan bakar
3. Membantu ekonomi masyarakat khususnya nelayan menuju ekonomi masyarakat yang mandiri dan ramah lingkungan
4. Mengurangi konsumsi BBM subsidi

Perpres 126/2015 akan diajukan beberapa revisi guna menjadi persiapan perencanaan pelaksanaan program konversi BBM ke BBG untuk dibesarkan ruang lingkupnya tidak hanya pada nelayan saja akan tetapi juga pada para petani yang menjadi sasaran ditahun 2019, serta penggunaan tabung khusus untuk LPG nelayan yang akan berakhir pada 31 desember 2018.

“Segmentasi nya itu harus diperluas, segmentnya sekarang itu diperluas ke petani, dan itu juga baru dibatasi hanya untuk pompa air, kita akan usulkan buka ruang untuk pengguna selain pompa air, walaupun nanti berlakunya 5 tahun/3 tahun setelah perpres itu terbit.” Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Energi Najamuddin.

Rapat Koordinasi ini akan menentukan keberlanjutan program BBM ke BBG untuk para nelayan kecil, baik yang telah mendapatkan bantuan ataupun yang mendapatkan bantuan setelah tahun 2018. Liquefied Petroleum Gas (LPG) menjadi salah satu bahan bakar yang sudah akrab dengan masyarakat sebagai Bahan Bakar Rumah Tangga, yang mempunyai potensi dimanfaatkan sebagai bahan bakar mesin motor berdaya rendah.

“Kebutuhan LPG 3 kg melekat pada kebutuhan rumah tangga dan industri kecil dan itu berlaku sampai dengan akhir tahun ini, dan segera ada pembaharuan Perpres,” ujar Najamuddin.

Asdep Amalyos juga mengucapkan apresiasi yang cukup besar kepada K/L terkait dengan Pengembangan program ini. Dalam hal ini, upaya dilakukan demi mendorong munculnya inovasi baru dan mensukseskan program pemerintah.

Kegiatan ini dihadiri oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Bappenas, Kementerian Pertanian, Lemigas dan PT. Pertamina.

Bagi daerah yg belum ada program konversi BBM ke BBG LPG 3 KG untk masyarakat miskin dan industri kecil, maka penggunaan konverter kit akan didorong menggunakan gas alam/CNG, khususnya daerah yg ADA industri gas bumi, seperti Bintuni, Sorong, Anambas, Natuna dan daerah lain, harga CNG lebih murah dr LPG, sehingga efesiensi lebih besar dr LPG, secara tidak langsung mengurangi impor LPG yg terus meningkat. Impor LPG 5 juta ton thn 2017 dan yg mampu diproduksi dalam negeri hanya 2 JT ton. Anggaran subsidi LPG tahun 2018 sekitar 40 T, kondisi ini membebani negara.

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel