Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kemenko Maritim Dorong Pembangunan Integratif Kawasan Batam, Bintan, Karimun

WhatsApp_Image_2018-01-15_at_23.40.27

Maritim – Kepulauan Riau, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melaksanakan Rapat dalam rangka Tindak Lanjut Rakor Pendalaman dan Pembukaan Alur Pelayaran Baru di Selat Malaka, Pengembangan Pulau Karimun dan Pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Wisata dan Industri Baru (15/1), yang dihadiri oleh Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Nurdin Basirun, Sekretaris Daerah, Arif Fadilah, Wakil Walikota Batam, Amsakar Ahmad, perwakilan TNI AL dan seluruh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait.

Kemenko Maritim yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa, Agung Kuswandono menyatakan bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan Rakor dengan topik yang sama di kantor Kemenko Maritim dan kesimpulannya sudah ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang pembangunan di Provinsi Kepri, dan sudah ada pula berbagai persiapan untuk membangun provinsi Kepulauan Riau.

“Sudah ada investor sejak lama yang akan investasi membangun Kepri, ada investor yang akan membangun Pulau Rempang, Pulau Galang, dan sekitarnya,” ujarnya di Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Senin (15/1).

Lalu terkait peruntukan lahan, saat ini status hutan lindung juga telah diupayakan untuk diturunkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun pengesahannya masih menunggu rapat paripurna DPR.

“Tentunya dengan pengawasan yang harus terpadu di lapangan, dari berbagai instansi penegak hukum,” tambahnya.

Sementara di tempat yang sama, Staf Ahli Menko Maritim, Lambock V. Nahattands, menuturkan pembangunan di Kepulauan Riau harus dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi, karena apabila itu dilakukan maka pariwisata setempat turut berkembang dan akan menambah pendapatan Pemerintah Daerah.

“Perpres No. 16 tahun 2017, pendanaannya tidak hanya dari APBN tapi pihak swasta juga akan bermitra. Investor adalah mitra dari pemerintah. Di bidang perhubungan, akan ada kerja sama antara pihak swasta dan pemerintah untuk mengembangkan bandara-bandara di Indonesia untuk mendukung pariwisata,” imbuhnya.

Kemudian, perwakilan dari Kementerian Perhubungan mengungkapkan, Kemenhub mendukung kegiatan pendalaman dan pembukaan alur pelayaran baru karena telah tertuang di Rencana Aksi Nasional Kebijakan Kelautan Infonesia (RAN KKI) Kemenhub akan merevisi Permenhub tentang salvage, berkoordinasi dengan KKP, Kemendikbud, Kementerian Pariwisata, Kementerian Maritim, dan Sekretariat Kabinet.

Diketahui Kepulauan Riau memerlukan pelabuhan laut, akan tetapi alur pelayarannya dangkal sehingga perlu ada pendalaman. Hal ini bisa dilakukan tanpa membebani APBN dan APBD dengan catatan harus melibatkan pihak swasta, saat ini untuk bisnis pelayaran telah terjadi peningkatan sekitar 15% dalam kurun waktu 10 tahun. Diperkirakan di tahun 2025 akan terjadi peningkatan hingga 20%, sementara selat yang dilalui sempit dan ramai (Selat Philips).

Di sisi lain, TNI AL pun akan mendukung pendalaman dan pembukaan alur pelayaran baru, guna mencegah kecelakaan kapal di Selat Malaka, sekaligus menghimbau agar pendalaman Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) juga dilakukan karena itu merupakan jalur internasional.

Oleh karenanya percepatan penyelesaian dokumen dan Raperda RZWP3K Provinsi Kepulauan Riau dan Rencana Zonasi KSN BBK (Batam, Bintan, Karimun) statusnya dalam proses pembahasan RPerpres, akan diupayakan selesai dalam waktu dua bulan (Maret).

Pembangunan Shipwreck Museum

Deputi Agung juga menghimbau agar nantinya dapat dibangun shipwreck museum di Provinsi Kepri. Karena diketahui, Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) yang ada di sekitar Selat Malaka terdapat sekitar 700 titik, sehingga diperlukan koordinasi antara KKP, Kemendikbud, dan Pemprov Kepri dalam pengelolaannya.

“Namun dikarenakan keterbatasan dana, maka selebihnya akan dibantu oleh pihak swasta, dan diusulkan agar merevisi peraturan mengenai daftar investasi tertutup untuk BMKT. Karena banyak sekali BMKT yang telah diangkat, dan belum diangkat dari kawasan Selat Malaka,” jelas Deputi Agung.

Deputi Agung menambahkan, Bupati Rempang dan Bupati Karimun sendiri menyatakan bahwa, pengembangan pelabuhan, pariwisata dan industri terpadu diperlukan, dengan tujuan untuk melebihi Singapura dan Malaysia.

“Dari segi sumber daya alam kita sendiri tidak kalah dengan mereka, namun masih diperlukan sosialisasi ke masyarakat tentang rencana pengembangannya,” pungkasnya.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Video Foto Berita Siaran Pers Berita Deputi
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kemenko Maritim Dorong Pembangunan Integratif Kawasan Batam, Bintan, Karimun