Maritim - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman RI

Kemenko Maritim Inisiasi Percepatan Tindak lanjut Perpres No 32 Tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo

Labuan-Bajo

Maritim – Labuan Bajo, Pasca ditandangani Peraturan Presiden No 32 Tahun 2018 Tentang Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo (BOP Labuan Bajo) pada tanggal 5 April 2018, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dengan sigap segera menggelar Rapat Koordinasi disertai kunjungan lapangan yang dihadiri oleh perwakilan kementerian/lembaga (k/l) terkait diantaranya dari, Sekretariat Kabinet, Kementerian Pariwisata, Kementerian PU-Pera dan pihak Pemerintah Daerah untuk langsung menindak lanjuti Perpres No 32 Tahun 2018.

“Kami diberikan mandat untuk penyusunan Perpres, BOP Labuan Bajo harus lebih bagus dari sebelumnya, kita harus bekerja keras untuk percepatan destinasi wisata ini. Kami juga apresiasi untuk kerja keras seluruh tim yang terlibat, termasuk masukan berharga dari Pemda. BOP Labuan Bajo ini untuk masyarakat, bahwa pembangunan harus memberikan manfaat untuk semua,” ujar Asisten Deputi Bidang Jasa Kemaritiman, Kemenko Bidang Kemaritiman, Okto Irianto saat memimpin Rakor, di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Kamis (30/8/2018).

Sementara itu, Wakil Bupati Manggarai Timur Maria Geong yang didaulat untuk membuka Rakor sangat menyambut baik adanya agenda seperti ini, dia mengatakan bahwa pihaknya selaku pemangku kebijakan di daerah dapat memperoleh kejelasan mengenai bagaimana peran daerah dalam mendukung BOP Labuan Bajo.

“Kami senang sekali bahwa pemerintah sangat concern mengenai hal ini, semoga kami bisa mendapatkan lebih banyak penjelasan, kami ingin tahu sampai sejauh mana peran kami sebagai pemda,” katanya.

Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet, Agustina Murbaningsih menambahkan, dengan ditanda tanganinya BOP Labuan Bajo, agar diperhatikan masalah Lahan Otoritatif dan Lahan Koordinatif, dengan jalan seluruh pihak terkait harus lebih bersinergis dan tidak menjalankan skema business as usuall.

“Berfokus pada rencana induk dan rencana detail yang harus selaras dengan ITMP (Integrated Tourism Master Plan) dan melibatkan k/l lain. Harus bersinergi. agar pihak Pemda bisa duduk bersama, Perpres No 32 Tahun 2018 itu mau seperti apa, seperti harus ada masterplan yang jelas,” ujarnya.

Kemudian, Kepala Biro Informasi dan Hukum Kemenko Bidang Kemaritiman, Latief Nurbana menjelaskan mengenai Rancangan Peraturan Menko Bidang Kemaritiman (Permenko) tentang tugas, dan tata kerja Dewan Pengarah, Tugas dan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Dewan Pengarah serta Tugas Keanggotaan dan Tata Kerja Kelompok Ahli Dewan Pengarah. Serta, tindak lanjut tugas dari Menko Bidang Kemaritiman sebagai Dewan Pengarah, sebagaimana tercantum dalam Perpres no 32 tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo.

“Diantaranya untuk menetapkan kebijakan umum, memberikan arahan dan melakukan pengendalian serta pembinaan terhadap pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata dan menyinkronkan kebijakan k/l lain dan pemda mengenai tata kelola, pengembangan dan pembangunan kawasan pariwisata Persiapan kami adalah menindak lanjut Perpres No 32 Tahun 2018 ini, selain juga Perpres pembentukan BOP yang lain, kami juga siap melaporkan apa saja progress yang telah kami laksanakan,” tambahnya.

Pembentukan BOP Labuan Bajo tidak terlepas dari keberadaan Taman Nasional Komodo (TNK). TNK adalah rumah bagi satwa langka Komodo (Varanus Komodoensis) dan aneka biota laut. Sementara Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat menjadi pintu gerbang menuju TNK. Karena kekayaan alam itu, TNK kini menjadi target destinasi pariwisata dunia, tidak hanya untuk melihat komodo tetapi juga kegiatan wisata seperti snorkeling, diving dan trecking.

Melalui pembentukan BOP Labuan Bajo, ditargetkan jumlah kunjungan mencapai 500 ribu wisatawan pada 2019. Jumlah tersebut naik lima kali lipat dari jumlah wisatawan pada tahun 2015 yang hanya mencapai 90 ribu wisatawan.

Labuan Bajo akan dilengkapi pedestrian di wilayah Jalan Soekarno-Hatta. Aspek amenitas terbaik juga disiapkan, termasuk pembangunan pusat kuliner pun dilakukan di Kampung Ujung.

Nantinya, Kemenko Bidang Kemaritiman akan mengkoordinasikan program percepatan lainnya dengan k/l terkait seperti Kemenpar dan Kemen Pu-Pera serta Kemenhub. Utamanya mengenai pembangunan infrastruktur pendukung yang nyaman, kemudahan aksesibilitas, konektifitas multi moda transportasi (Udara, Darat dan Laut) dan juga pengembangan Bandara Komodo menjadi Bandara Internasional.

Dampaknya Labuan Bajo akan semakin yakin dan siap dalam menyambut event keuangan terbesar di dunia Annual Meeting International Monetary Fund – World Bank yang akan dilangsungkan di Bali pada bulan Oktober mendatang, dimana TNK akan menjadi destinasi yang ditawarkan kepada seluruh delegasi dari 185 negara.

POS TERKAIT
Filter by
Post Page
Siaran Pers Berita Deputi Foto
Sort by

Kirim Komentar/Pertanyaan

Verifikasi CAPTCHA *

Kemenko Maritim Inisiasi Percepatan Tindak lanjut Perpres No 32 Tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo