Berita DeputiDeputi 4

Kemenko Maritim dan Investasi Dorong Percepatan Program Perhutanan Sosial di Provinsi Sumatera Barat

Dibaca: 30 Oleh Senin, 27 September 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 27 at 8.57.54 AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-607/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IX/2021

Marves, Sumatera Barat – Dalam rangka koordinasi dan monitoring pelaksanaan program perhutanan sosial di Sumatera Barat pada Sabtu, (25-09-2021), Kemenko Marves melakukan Rapat Koordinasi dan kunjungan lapangan bersama Pemerintah Provinsi dan daerah setempat ke beberapa lokasi perhutanan sosial di Sumatera Barat.

Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Sugeng Harmono mewakili Deputi PLK Kemenko Marves tersebut menyampaikan bahwa, “Pada tingkat nasional, telah dibentuk Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Percepatan Perhutanan Sosial melalui SK Menko Marves No 126/2021,”.

Salah satu tugas dari Pokjanas tersebut adalah untuk mengoordinasikan percepatan pencapaian target perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar pada tahun 2024, yang saat ini baru tercapai 4.7 juta ha (37%). Menurutnya, Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu daerah yang diharapkan dapat berkontribusi pada pencapaian target tersebut.

Kepala Dinas apa LH Provinsi Sumatera Barat, Yozarwardi Usama Putra, mengatakan bahwa adanya Perhutanan Sosial itu menjadi peluang bagi masyarakat di daerah untuk mengelolah hutan sebagai upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan menyelesaikan konflik tenurial, “Pemprov Sumatera Barat menargetkan luas perhutanan sosial di Sumatera Barat adalah 500.000 ha tahun 2024 dengan target per tahun 50.000 ha,” ungkapnya.

Baca juga:  Menko Luhut: Peningkatan produksi garam harus diiringi peningkatan kesejahteraan petani.

Untuk mencapai target tersebut, telah diterbitkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 52 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Perhutanan Sosial serta pembentukan Pokja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Saat ini Sumbar yang telah mendapat SK Perhutanan Sosial seluas 228.658 hektar untuk 224 kelompok yang tersebar di 15 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, Agam, Kabupaten Kota, Tanah Datar, Padang Pariaman, Sijunjung, Dharmasraya, Solok, Solok Selatan, Pesisir Selatan, Mentawai, Kota Sawahlunto, Padang Panjang, dan Kota Padang.

Tim Deputi PLK yang didampingi oleh Dinas Kehutanan dan Kepala KPH Bukit Barisan dan KPH Solok juga melakukan kunjungan lapangan ke dua lokasi Perhutanan Sosial yaitu ke Hutan Kemasyarakatan (HKM) Solok Radjo di Kabupaten Solok, dan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Salibutan di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman.

HKM Solok Radjo memproduksi kopi berkelas dunia karena telah berhasil diekspor ke Eropa serta telah melakukan pengembangan ekowisata Bukit Batabuh. Sedangkan Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Salibutan di Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman mempunyai ekowisata andalan Nyarai Lubuk Alung.

Baca juga:  Bersama Menkeu, Menhub dan Menbumn, Menteri Luhut adakan Prescon LRT Jabodebek

Dalam kunjungan lapangan tersebut, Pengelola PS di masing-masing lokasi menyampaikan harapan agar diberikan dukungan dari K/L terkait dan Pemda, khususnya untuk pendampingan program, anggaran dan SDM, serta aspek pengembangan infrastruktur dan pemasaran pengembangan produk, sehingga persetujuan akses hutan sosial yang diberikan bisa memberikan manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat, “Masyarakat lokal serta generasi muda nantinya yang menjadi salah satu kunci penting pula bagi pengembangan perhutanan sosial dan memiliki peran sebagai local champion bagi masyarakat sekitar,” tutup Asdep Sugeng dalam kunjungannya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel