BeritaBerita Deputi

Kemenko Maritim Mengurai Tantangan Ekstensifikasi Lahan Garam Nusa Tenggara Timur

Oleh 21 Feb 2019 Februari 22nd, 2019 Tidak ada komentar
Kemenko Maritim Mengurai Tantangan Ekstensifikasi Lahan Garam Nusa Tenggara Timur
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Maritim – Kupang, — Mewujudkan swasembada garam nasional 2021 menghadapi berbagai tantangan. Salahsatunya masalah ekstensifikasi atau perluasan lahan pergaraman. Sebagai daerah yang telah digadang-gadang sebagai lumbung garam nasional, Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki semua potensi untuk menjadi daerah penghasil garam andalan. Namun, untuk mewujudkannya masih terhalang banyak kendala.

Masalah ekstensifikasi lahan di NTT terungkap dalam proses pembebasan lahan dan masuknya investor-investor potensial. Garam NTT memang telah diproyeksikan untuk diproses menjadi garam skala industri demi memenuhi kebutuhan industri nasional dan mengurangi impor. Tercatat telah ada beberapa investor yang berminat membuka dan mengembangkan tambak garam serta pabrik pengolahannya di NTT, sebelumnya satu-satunya yang ada hanyalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Garam (Persero)

Kebutuhan garam nasional mencapai 4.2 juta ton tiap tahunnya dengan tren yang terus meningkat. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan garam untuk industri dan konsumsi. Untuk menghasilkan 4.2 juta ton garam diperlukan lahan minimal 40.000 ha. Pemerintah provinsi NTT telah menyatakan dukungan mewujudkan target swasembada garam 2021.

Peran Pemerintah dalam Penanganan Ekstensifikasi Lahan

Penghambat keberhasilan proses ekstensifikasi lahan mengalami beberapa hambatan, diantaranya penolakan atau keberatan nilai ganti kerugian atas pembebasan tanah, adanya penguasaan tanah yang akan dibebaskan oleh pihak ketiga, ketidakjelasan status lahan (misalnya tanah tidak bersertifikat), terbitnya sertifikat palsu/aspal/ganda, hingga masalah penguasaan tanah secara adat.

Mengacu pada Pasal 19 UU No.2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi , selanjutnya Gubernur bersama Instansi yang memerlukan tanah mengumumkan penetapan lokasi pembangunan. Berikutnya diatur dalam pasal 127 Instansi yang memerlukan tanah mengajukan pelaksanaan Pengadaan Tanah kepada Lembaga Pertanahan (Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)).

Dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menegaskan keterlibatan pemerintah dalam proses pengadaan lahan cukup kuat. Perpres mengatur dan menegaskan bahwa gubernurlah yang melaksanakan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah setelah menerima dokumen perencanaan dari instansi yang memerlukan. Selanjutnya gubernur (dalam hal ini Gubernur NTT) membuat tim persiapan. Setelah membentuk tim persiapan, Gubernur menetapkan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan dengan SK Gubernur. Dimana SK Gubernur inilah yang menjadi landasan penetapan pengadaan tanah, perubahan penggunaan tanah dan peralihan hak atas tanah bagi pembangunan.

Lebih lanjut Perpres No.148 Tahun 2015 dalam Pasal 49 menegaskan bahwa (1) Pelaksanaan Pengadaan Tanah diselenggarakan oleh Menteri ATR/BPN; dan (2) Pelaksanaan Pengadaan Tanah tersebut dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman berkoordinasi dengan instansi terkait dan pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan ini dan bersama-sama mengurai masalah lahan. Baru-baru ini Kemenko Kemaritiman melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono bersama Gubernur NTT Victor Laiskodat melakukan Rapat Koordinasi Monitoring Progress Ekstensifikasi Lahan Garam serta Rencana Pembangunan Pilot Project Garam Industri di Kabupaten Kupang, Kupang (20/02). Dalam rakor tersebut Gubernur Victor mengatakan bahwa NTT akan menjadi gudang garam Indonesia. Lumbung garam nasional.

Gubernur Victor Laiskodat dalam sambutannya juga menegaskan, “Mereka yang berinvestasi garam di Teluk Kupang dan menunjukkan keseriusannya dengan menempatkan nilai investasi di Bank Pembangunan Daerah NTT. HGU pada HPL (Hak Pengelolaan Lahan) yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Provinsi tentunya hanya akan diberikan kepada mereka yang telah menyatakan keseriusannya membangun potensi garam NTT”. Gubernur Victor juga menyatakan lahan pergaraman perlu dikembangkan dengan tidak mengabaikan tambak-tambak garam yang sudah ada.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Agung Kuswandono, dalam wawancara jelang peninjauan pilot project garam industri (21/02) mengatakan, setelah masalah ekstensifikasi lahan diselesaikan, Kemenko Kemaritiman akan mendorong percepatan solusi transportasi dan distribusi garam. “Kita estimasi produksi garam akan meningkat pesat. Nah, hasil produksi ini harus dikirim ke Jawa. Kenapa? Karena garam ini adalah garam untuk bahan baku industri dimana pabrik-pabriknya kebanyakan ada di Jawa. NTT juga membutuhkan pelabuhan yang tepat untuk shipment garam industri ini. Kemenko Kemaritiman Bersama instansi terkait tentunya, sedang menyusun kajian terkait paska produksi garam, terkait distribusi dan tranportasi. Harapan kami bila semua kendala ini selesai, swasembada garam industri 2021 akan tercapai. Kalau garam konsumsi, kita sudah swasembada.” Tutupnya. *

Sumber:

Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden nomor 148  tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel