BeritaBerita DeputiDeputi 4Siaran Pers

Kemenko Marves Adakan Lokakarya ‘Pre-Selection of Investment Projects for The Pipeline of the Indonesian – German Green Infrastructure Initiative’

Dibaca: 61 Oleh Senin, 25 Oktober 2021November 5th, 2021Tidak ada komentar
2 2
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-697/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves, Bandung – Setelah melalui persiapan panjang, Kemenko Marves mengadakan lokakarya terkait pra-seleksi proyek investasi untuk pipeline Green Infrastructure Initiative (GII) pada (25-10-2021). Lokakarya ini diadakan secara daring dan luring serta dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan dari tingkat provinsi maupun pusat.

Lokakarya ini merupakan elemen penting dalam siklus proyek untuk dapat melakukan studi kelayakan awal yang telah direncanakan, bekerja sama dengan KfW, sesuai dengan Rencana Operasi bersama. Pada kesempatan ini, lokakarya yang diadakan membahas ajuan proyek-proyek dari empat provinsi mitra GII, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali, terkait dengan salah satu sektor tematik: Pengelolaan Air dan Air Limbah.

Acara dibuka oleh Asisten Deputi Pengelolaan DAS dan Konservasi DAS M.Saleh Nugrahadi. Beliau mengatakan bahwa infrastruktur hijau adalah suatu solusi yang sedang ramai digadang sebagai pendekatan yang berkelanjutan untuk sektor infrastruktur, dimana air memiliki peranan kunci yang berfungsi untuk melindungi, mengembalikan atau mungkin menyerupai sirkulasi air secara alami.

“Green Infrastructure” ini adalah pendekatan yang efektif, ekonomis, dan tujuannya adalah meningkatkan keamanan masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup. Dengan adanya GII, diharapkan kita dapat memanfaatkan dana ini untuk penggunaan teknologi atau pendekatan yang canggih untuk memitigasi perubahan iklim”

Acara lalu dilanjutkan oleh pembukaan dan pemaparan sedikit mengenai GII dari Principal Advisor serta Senior Advisor GIZ, Philipp Johansenn dan J.W.Saputro yang menyatakan dukungan penuh kepada Pemerintah Indonesia untuk memberikan konsultasi teknis terhadap pemilihan proyek infrastruktur dari provinsi mitra untuk GII.

Baca juga:  Menko Luhut Adakan Pertemuan dengan Menaker dan Bupati Halsel

Direktur Sanitasi PUPR Prasetyo memberikan . Beliau menyampaikan bahwa beberapa hal yang sudah PUPR lakukan terkait Green Infrastructure, yang tidak hanya bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia melainkan juga perlu memperhatikan kelestarian lingkungan dan upaya keberlanjutannya. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan mengembangkan konsep Green Infrastructure yang mencakup sistem alamiah dan solusi teknis, dimana sejak tahap perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan tahap pemeliharaan telah memperhatikan seluruh aspek yang terkait dalam perlindungan dan penghematan penggunaan sumber daya alam yang salah satunya dapat dilakukan melalui pemanfaatan penggunaan air bersih serta pengolahan air limbah domestik yang bertujuan untuk menurunkan beban pencemar pada sumber air baku, air permukaan, maupun air tanah.

“Penerapan konsep air minum dan sanitasi berkelanjutan ini juga selaras dengan Agenda internasional, SGDs tujuan 6, dimana tahun 2030 diamanatkan untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Target SDGs tersebut telah dimasukkan dalam target RPJMN tahun 2020-2024 ,dimana pada tahun 2024 ditargetkan 100% rumah tangga yang telah memiliki akses air minum layak, termasuk di dalamnya 15% akses air minum aman, adanya peningkatan rumah tangga terhadap akses sanitasi layak 90%, dimana termasuk di dalamnya rumah tangga memiliki akses sanitasi aman.

Direktur sanitasi berharap dalam penyediaan infrastruktur ke depan, tidak hanya mengedepankan pengembagan teknologi, tetapi juga dapat mengangkat nilai nilai kearifan lokal serta tidak mengganggu ekosistem lingkungan.

Baca juga:  Bahas Solusi Pengelolaan Sampah, Kemenko Marves Berkolaborasi Dengan Jepang

Acara dilanjutkan dengan diskusi dan masukan dari pemangku kepentingan yang hadir secara offline maupun luring terhadap usulan project. Diskusi substansial dibuka oleh Rudy Yuwono, Konsultan GIZ mengenai Kriteria Pra Seleksi Usulan Proyek GII Sektor Air Minum dan Air Limbah. Dalam paparan tersebut disampaikan ada 3 kriteria penting yaitu aspek conformity (kesesuaian), readiness (kesiapan), investability (keinvestasian) yang perlu dipertimbangkan untuk masuk ke dalam tahap pra seleksi.
.
Selanjutnya acara dilanjutkan dengan paparan usulan proyek dari keempat provinsi yang dilakukan oleh masing-masing BAPPEDA. Kepala Baperlitbang Klungkung, Anak Agung Gede Lesmana menyampaikan usulan proyek Low Carbon Tourism Development Islands of Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan.

“Air adalah hal yang paling penting dalam kehidupan manusia dan sampah terutama, apabila kita dapat mengolah dan kita kembangkan dan juga memiliki ekonomi bagi masyarakat. Tetapi, yang dapat kita miliki sekarang ini penyediaan air bersih di Kabupaten Klungkung belum bisa kami berikan secara maksimal di samping karena faktor pendanaan kami di APBD, juga belum bisa maksimal dikarenakan pendapatan terbesar kami dari 30an tersebut yakni pariwisata. Jadi kami berharap melalui GII ini bisa memberikan kepada kami sedikit atau banyak mungkin peran serta bapak ibu sekalian. Acuan kami yang berupa project dossier untuk air dan air limbah adalah salah satu cara kami untuk melayani lebih baik semua penduduk yang tinggal di kepulauan dan terutama juga kepada wisatawan-wisatawan yang hadir di kepulauan kami“

Kepala Bappeda Jawa Tengah, Prasetyo Aribowo memaparkan Peningkatan Kualitas Air Sungai Bengawan Solo Melalui Pengelolaan Air Limbah dan Penyediaan Air Baku di Wilayah Subosukawonosraten. Prasetyo berharap pemerintah pusat dapat membantu memberikan bantuan untuk studi kajian dokumen lingkungan, Pemerintah Provinsi dan Kota/Kab siap untuk bekerja sama.

Baca juga:  Kebangkitan Olahraga Bahari Nasional Meriahkan Pesta Sail Selat Karimata

Bappeda Jawa Barat, Ady Rachmat memaparkan Pengelolaan Air Minum & Air Limbah Domestik Terpadu di Jawa Barat bagian Selatan 2 dan Pengelolaan Air Limbah Domestik & Industri di DAS Citarum.

Resmiani, Dinas Lingkungan Hidup Jabar menambahkan jika ada industri yang akan membangun dan membuang air limbah ke sungai berdasarkan PP 2 / 2021 dan PERMEN LHK 5/2001 sekarang ada aturan yang sangat ketat yaitu harus mempertimbangkan daya dukung sungai. Sebelum menyusun dokumen teknis lingkungan harus mempertimbangkan daya dukung sungai. Apabila ada industri yang membangun dan membuang air limbah ke dalam air sungai yang sudah kualitas nya tidak memadai, maka harus memindahkan alternatif pengelolaannya kepada pihak ketiga, sehingga memungkinkan untuk membuat IPAL IPAL Komunal dengan catatan bahwa industri pengolah air limbah ini harus dapat mengolah air limbahnya menjadi sumber air baru (recycle). Ini yang menjadi alasan mengapa Pemerintah perlu menyediakan fasilitas IPAL Komunal, sebagai solusi bagi industri yang akan mengembangkan kegiatannya dan menambah fasilitas.

Dari lokakarya ini, Asdep Saleh berharap akan adanya kesepakatan project dossier yang sudah dipersiapkan sebelumnya dari masing-masing provinsi di sektor air atau sumber daya air dan air limbah.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel