Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi

Kemenko Marves Adakan Penelitian RKA-K/L Guna Revisi DIPA Seiring Perubahan SOTK

Dibaca: 48 Oleh Sabtu, 11 Juli 2020Juli 20th, 2020Tidak ada komentar
Kemenko Marves Adakan Penelitian RKA-K/L Guna Revisi DIPA Seiring Perubahan SOTK
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves—Bogor, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Biro Perencanaan melaksanakan adalah rapat penelitian RKA K/L atas perubahan DIPA untuk menyesuaikan dengan SOTK baru di Kemenko Marves sebagai tindak lanjut Permenko Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi pada Kamis hingga Sabtu, 9-11 Juli 2020 di Bogor, Jawa Barat.

Kepala Biro Perencanaan Arif Rahman menjelaskan dengan adanya SOTK baru, tentu membutuhkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatannya. Tim Biro Perencanaan melalui Bagian Program dan Anggaran akan melaksanakan penelitian RKA K/L ini dan Tim Bagian Akuntabilitas Kinerja akan mengawal juga untuk membahas teknis pengukuran kinerja kegiatan yang berubah seiring perubahan dokumen anggaran, karena hal ini perlu diperhatikan betul terkait dengan pengukuran kinerja anggaran melalui aplikasi Smart DJA.

“Disepakati kita akan melakukan revisi DIPA dan re-distribusi untuk mengalihkan beberapa anggaran yang ada dimasing-masing di unit kerja existing dan dialihkan ke dua kedeputian atau yang kita kenal sebagai re-distribusi. Untuk itu kami mengundang perwakilan unit kerja terkait untuk membahas usulan perubahan DIPA beserta kelengkapan dokumennya sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan,” kata Karo Arif.

Baca juga:  Menko Luhut: RDF Bentuk Nyata Penyelesaian Masalah Sampah Kita

Karo Arif menyampaikan bahwa rapat penelitian RKA-K/L ini merupakan rangkaian dari sekian banyak rapat koordinasi dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan yang telah mendekati final, diharapkan DIPA revisi ini dapat selesai pada pertengahan bulan Juli ini. Oleh karena itu, Karo Arif memohon komitmen dari maisng-masing unit kerja untuk menindaklanjuti segera hasil pembahasan ini sehingga proses revisi dapat segera diselesaikan.

“Nantinya, hasil penelitian RKA K/L akan dituangkan ke dalam Berita Acara Hasil Penelitian yang ditanda tangani oleh tim dan wakil dari unit kerja selanjutnya akan di serahkan kepada Inspektur untuk direviu. RKA K/L revisi dan hasil Reviu akan diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk ditelaah. Masing-masing unit kerja beserta tim anggarannya, kami persilahkan menyampaikan dengan lengkap dan jelas dokumen usulan revisi dan dokumen pendukung lain yang akan diajukan,” tambah Karo Arif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 208/PMK.02/2019 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 39/PMK.02/2020 Tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020, Biro Perencanaan melakukan penelitian RKA K/L dengan cara melakukan verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan dalam penyusunan RKA K/L.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin Rapat Penguatan Akuntabilitas Kerja Kemenko Bidang Kemaritiman

Inspektur Ajum Muchtar juga menyampaikan pada tim Biro Perencanaan terkait penelitian RKA-K/L ini untuk hanya fokus pada empat hal menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

“Saya meningatkan kepada kawan-kawan di Biro Perencanaan terkait fokus penelitian hanya keempat, yaitu pertama, konsisten pencantuman sasaran kinerja; kedua, kesesuaian total pagu RKA-K/L dan pagu anggaran; ketiga, kesesuaian rincian sumber dana, dan keempat pencantuman tematik APBN,” kata Inspektur Ajum.

Penelitian terhadap RKA-K/L dilakukan pararel antara Biro Perencanaan dan Inspektorat. Inspektur Ajum menyampaikan fokus penelitian dari Inspektorat yaitu kelayakan anggaran, kepatuhan dalam penerapan kaidah perencanaan yaitu penerapan SBM atau hal-hal yang dibatasi. dan kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L seperti TOR dan RAB harus lengkap.

“Terkait SOTK baru, saya harap besok ada kesepakatan. Unit kerja baru ini akan kita anggaran pada bulan ini, tapi kegiatan dan anggarannya sudah terealisasi sejak Januari, ini nanti kita cari dan sepakati mekanismenya atas pengeluaran yang sudah ada akan dimasukan di rumah yang mana,” kata Inspektur Ajum.

Baca juga:  Kembangkan Destinasi Yang Berkelanjutan, Menpar Sarankan Strategi ECE

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel