ArtikelBeritaFotoBerita DeputiDeputi 3Siaran Pers

Kemenko Marves Adakan Rakor Tindak Lanjuti Perintah Menko Marves mengenai Penyesuaian Tarif Jasa Maritim di Batam

Dibaca: 126 Oleh Jumat, 29 Oktober 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 29 at 18.59.10 1
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS 
No.SP-668/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves—Bandung, Pasca terbitnya Undang-undang Cipta Kerja (UUCK), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan memberikan arahan agar tarif dan pelayanan yang ada di Wilayah Batam dapat bersaing dengan negara tetangga. Oleh sebab itu, pada Rabu (27-10-2021) di Bandung, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake didampingi oleh Sekretaris Deputi (Sesdep) yang juga merangkap sebagai Plt. Infrastruktur Konektivitas Lukijanto dan Asdep Industri Pendukung Infrastruktur Yudi Prabangkara menggelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penyesuaian Pentarifan Jasa Maritim di Wilayah Batam Pasca Terbitnya UUCK sebagai lanjutan dari rapat yang diadakan sebelumnya.

Dalam rapat ini dibahas tentang pentingnya pengkajian ulang tarif yang mencakup biaya labuh, biaya rambu, biaya tunda dan biaya pandu yang belum kompetitif. Hal ini diperlukan untuk dapat meningkatkan jumlah kapal yang berkunjung ke wilayah Batam, meningkatkan jumlah investor di wilayah Batam, serta meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

“Peningkatan PNBP harus disertai dengan pertumbuhan ekonomi agar mampu menarik investor dan menghasilkan multiplier effect,” sebut Deputi Ayodhia dalam sambutannya. Lebih lanjut, ia mengutarakan agar tujuan PNBP ini bukan hanya untuk memperoleh pemasukan sebanyak-banyaknya, namun juga diperlukan untuk meningkatkan fasilitas pelayanan jasa maritim di Batam, serta disalurkan kembali dalam bentuk investasi peningkatan sarana dan prasarana pelabuhan.

Pengkajian ulang tarif ini bukan hanya menjadi urusan Kemenko Marves ataupun instansi di Pusat, tetapi juga melibatkan pemerintah daerah dan lembaga terkait, seperti Badan Pengusahaan (BP) Batam. Oleh karena itu, kajian tentang tarif harus dilakukan secara komprehensif dan mencakup kajian tentang rencana, langkah-langkah strategis, dan tindak lanjut dari penyesuaian penerapan tarif.

Baca juga:  Marina: Upaya Pengembangan Wisata Bahari Ekonomi Maritim

Dalam kesempatan ini, BP Batam pun memaparkan tentang perbandingan biaya kepelabuhanan BP Batam dengan beberapa pelabuhan di dekatnya. “Biaya ini tidak dapat diperbandingkan langsung. Kami belum dapat memastikan apakah business process-nya sudah tepat atau belum, jadi kami memohon masukan dari Bapak/Ibu sekalian,” ungkap Direktur Badan Usaha Pelabuhan BP Batam Nelson Idris. Beberapa biaya yang didapatkan tersebut diperoleh dari Peraturan Kepala BP Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengalokasian Lahan maupun dari sumber internet.

Lebih lanjut, ia menjelaskan tentang perbandingan tarif jasa kapal pemanduan dan penundaan, tarif jasa labuh, tarif kegiatan bongkar muat petikemas, dan tarif ship to ship (STS). Dari pemaparannya, dapat disimpulkan bahwa untuk kegiatan bongkar muat, tarif di Batam masih lebih murah dibandingkan negara tetangga.

Merespons paparan tersebut Staf Khusus Menko Marves Lambock V. Nahattands mengungkapkan bahwa Batam masih memerlukan studi yang lebih komprehensif dengan melihat Singapura dan Malaysia sebagai acuan. “Dengan mempertimbangkan berbagai aspek, maka akan mampu meningkatkan pelayanan, terutama di sektor logistik dan meningkatkan pembangunan,” ujarnya. Tetapi, Lambock juga mengingatkan bahwa nantinya dalam pengelolaan pelabuhan, BP Batam tidak perlu menangani semuanya sendiri.

Baca juga:  Menko Luhut: "Pembangunan di Indonesia untuk Mengembangkan Ekonomi dan Mempererat Kesatuan"

Menyambung, Perwakilan Subdirektorat PNBP Kementerian/Lembaga III Anas menyarankan agar dilakukan kerja sama secara menguntungkan dengan pihak lain

Lebih jauh, Penasihat Menko Bidang Pertahanan dan Keamanan Maritim Marsetio menjelaskan, “penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang merupakan turunan UUCK menjadi alasan kita mengadakan rangkaian acara ini.” Ia pun menyarankan agar seluruh proses bisnis di pelabuhan memanfaatkan ranah digital supaya semuanya dapat terkontrol. Kalau perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pelindo perihal digitalisasi yang komprehensif dari tahapan pandu tunda.

Kemudian, Staf Ahli Menko Bidang Ekonomi Maritim Sahat Manaor Panggabean pun menyampaikan bahwa jika semua proses ini sudah dibenahi, biaya logistik di Batam pun akan menurun dan akan lebih kompetitif. Diinformasikan pula oleh Biro Hukum Kementerian Perhubungan bahwa nantinya aturan pandu tunda akan diseragamkan secara nasional.

Terkait pengembangan pelabuhan, ditegaskan kembali oleh Deputi Ayodhia dan Staf Khusus Menko Marves Bidang Politik dan Keamanan Fred Lonan dalam rapat bahwa berdasarkan rapat sebelumnya sudah disebutkan bahwa Pelabuhan Batu Ampar sulit dikembangkan sehingga yang diperlukan adalah optimalisasi Pelabuhan Batu Ampar eksisting dan pengembangan area pelabuhan baru. “Kita perlu berpikir ke depan agar dapat bersaing secara tarif dan pelayanan di negara tetangga. Ini pun menjadi concern pimpinan dan diperlukan kepastian hukum mengenai tarif,” sebut Deputi Ayodhia. Oleh karena itu, ia menyampaikan perlunya penyamaan visi berbagai pihak yang bersifat holistik karena bukan hanya membahas tentang penurunan tarif saja, tetapi juga tentang multiplier effect (efek pengganda) yang mungkin ditimbulkan.

Baca juga:  Kemenko Marves Dukung Rencana Pembuatan Konsep Belitung sebagai Pusat Perikanan dan Kelautan Indonesia Bagian Barat

Setelah mendengarkan tanggapan dari seluruh peserta rapat, Deputi Ayodhia menutup rapat dengan menyampaikan beberapa catatan yang perlu digarisbawahi. Pertama, tarif bongkar muat petikemas memang berdasarkan kajian sudah lebih murah, tapi hal yang sama juga diperlukan untuk biaya jasa labuh dan tarif tunda. Kedua, untuk tarif yang sifatnya per kunjungan juga perlu diganti menjadi per hari untuk meningkatkan competitiveness dari aspek tarif. Ketiga, Deputi Ayodhia menegaskan agar diperlukan pemikiran jangka panjang untuk memaksimalkan potensi, seperti pelayanan, tarif, dan volume. “Kalau tarif kita kompetitif, jumlah kapal yang bersandar pun akan naik,” pesan Deputi Ayodhia.

“Kalau kita siap, tentunya akan ada multiplier effect yang berdampak secara nasional, bukan hanya untuk Batam,” tegas Deputi Ayodhia. Meskipun bukan tugas yang mudah, tetapi dapat diterapkan bila ada kerja sama dan sosialisasi kepada asosiasi terkait. “Kita memerlukan extra effort (upaya ekstra) untuk membangun pelabuhan yang bertaraf internasional yang dapat memberi multiplier effect secara nasional,” tutup Deputi Ayodhia.

Sebagai informasi, acara ini turut dihadiri oleh wakil Kementerian/Lembaga terkait, antara lain Kemenko Perekonomian, Kemhub, Kemenkeu, TNI/Polri, serta wakil dari Asosiasi Tenaga Ahli Kepabeanan (ATAK) Batam, dan Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (DPP INSA).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel