Berita

Kemenko Marves Adakan Sosialisasi Regulasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dibaca: 115 Oleh Kamis, 14 April 2022April 18th, 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 04 18 at 8.38.51 AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Sentul, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Biro Hukum mengadakan Sosialisasi Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dan Pengurusan Visa Kunjungan WNA di Lingkup 7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves (14-04-2022).

“Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri terus disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran COVID-19 di negara tujuan,” ungkap Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Marves, Ayodhia G. L. Kalake.

Dirinya juga mengungkapkan pertimbangan lain dalam penyesuaian regulasi tersebut terkait pula dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

“Dalam rangka pengayaan ketentuan perjalanan dinas luar negeri, maka sedang dilakukan proses pembaruan Peraturan Menteri Koordinator (PerMenko) Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara PDLN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada,” jelasnya.

Sesmenko yang akrab dipanggi Odi tersebut juga menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkembang diantaranya melalui penetapan SE MenPANRB Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencabutan SE MenPANRB Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi COVID-19, dalam SE tersebut telah memberikan pelonggaran bagi ASN untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga:  Menko Luhut : SOP Lego Jangkar di Kepulauan Riau Segera Disusun

“Kita sudah memiliki sejumlah regulasi yang mendasari kita kenapa melakukan PDLN, termasuk juga mengatur pembatasan-pembatasan yang wajib kita patuhi,” terang Kepala Biro (Karo) Hukum, Budi Purwanto.

Menurut Karo Budi, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana PDLN akan mendukung visi dan misi Presiden RI 2019-2024.

“Ini (visi misi Presiden) salah satu upaya kita, sebagai dasar melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Kita juga harus korelasikan dengan visi Kemenko Marves. Dimana visi Kemenko Marves untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak boleh bertentangan dengan visi misi Presiden RI,” tambahnya.

Karo Budi kemudian menyampaikan pada salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yaitu Diplomasi Maritim yang merupakan turunan dari visi Poros Maritim Dunia, yaitu peran aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, penguatan kepemimpinan, peran aktif dalam penyusunan norma internasional, penetapan ekstensi landas kontinen sesuai hukum internasional, penetapan WNI di berbagai organisasi internasional, dan penetapan batas maritim Indonesia.

Mengenai keputusan seeorang ASN dapat melaksanakan PDLN, Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto menerangkan,
“Keputusan dikeluarkannya izin seorang ASN untuk melaksanakan PDLN tentu menyesuaikan dengan prinsip atau ketentuan umum melaksanakan perjalanan dinas,” jelas Direktur Tri.

Baca juga:  Memiliki Potensi Besar, Empat Kabupaten di Indonesia Diusulkan Menerima Perbaikan Infrastruktur

Prinsip atau ketentuan umum yang dimaksud yaitu selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja K/L, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas, serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja.

“dalam hal penentuan pegawai atau ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, kami mendorong Kementerian/Lembaga untuk memilih orang-orang yang berkompeten dan prominent. Jadi memang tidak sembarangan menunjuk. Jangan sampai yang berangkat, tidak ada perannya,” tegas Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti.

Menurut Karo Novi, pihaknya umumnya akan mengembalikan permohonan pengajuan PDLN untuk dirasionalisasi jika rombongan yang berangkat dinilai tidak sesuai antara jabatan dan acara/kegiatan pada negara tujuan.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita bersama mendapatkan pencerahan mengenai regulasi dan tata cara PDLN. Banyak manfaat setelah kita bertemu, dengan narasumber yang berkompeten untuk memberikan sosialisasi,” pungkas Karo Budi.

Karo Budi menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan sebuah media komunikasi yang bisa bersama-sama dimanfaatkan, tidak hanya oleh Kemenko Marves namun juga para peserta yang terdiri dari 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Serta dapat dimanfaatkan sebagai saran konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Baca juga:  Menko Luhut Ajak APKASI Majukan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

No.SP-140/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2022

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel Kemenko Marves Adakan Sosialisasi Regulasi Perjalanan Dinas Luar Negeri
Berita

Kemenko Marves Adakan Sosialisasi Regulasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

Dibaca: 115 Oleh Kamis, 14 April 2022April 18th, 2022Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2022 04 18 at 8.38.51 AM
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Sentul, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Biro Hukum mengadakan Sosialisasi Kebijakan Perjalanan Dinas Luar Negeri (PDLN) dan Pengurusan Visa Kunjungan WNA di Lingkup 7 K/L di bawah Koordinasi Kemenko Marves (14-04-2022).

“Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan perjalanan dinas luar negeri terus disesuaikan dengan mempertimbangkan perkembangan situasi persebaran COVID-19 di negara tujuan,” ungkap Sekretaris Kemenko (Sesmenko) Marves, Ayodhia G. L. Kalake.

Dirinya juga mengungkapkan pertimbangan lain dalam penyesuaian regulasi tersebut terkait pula dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

“Dalam rangka pengayaan ketentuan perjalanan dinas luar negeri, maka sedang dilakukan proses pembaruan Peraturan Menteri Koordinator (PerMenko) Bidang Kemaritiman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara PDLN di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang sesuai dengan perkembangan kebijakan yang ada,” jelasnya.

Sesmenko yang akrab dipanggi Odi tersebut juga menjelaskan bahwa kebijakan-kebijakan yang berkembang diantaranya melalui penetapan SE MenPANRB Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencabutan SE MenPANRB Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Negeri bagi Pegawai ASN pada Masa Pandemi COVID-19, dalam SE tersebut telah memberikan pelonggaran bagi ASN untuk melakukan perjalanan dinas luar negeri dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.

Baca juga:  Menko Luhut : SOP Lego Jangkar di Kepulauan Riau Segera Disusun

“Kita sudah memiliki sejumlah regulasi yang mendasari kita kenapa melakukan PDLN, termasuk juga mengatur pembatasan-pembatasan yang wajib kita patuhi,” terang Kepala Biro (Karo) Hukum, Budi Purwanto.

Menurut Karo Budi, salah satu tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana PDLN akan mendukung visi dan misi Presiden RI 2019-2024.

“Ini (visi misi Presiden) salah satu upaya kita, sebagai dasar melaksanakan perjalanan ke luar negeri. Kita juga harus korelasikan dengan visi Kemenko Marves. Dimana visi Kemenko Marves untuk menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia tidak boleh bertentangan dengan visi misi Presiden RI,” tambahnya.

Karo Budi kemudian menyampaikan pada salah satu pilar Kebijakan Kelautan Indonesia yaitu Diplomasi Maritim yang merupakan turunan dari visi Poros Maritim Dunia, yaitu peran aktif dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia, penguatan kepemimpinan, peran aktif dalam penyusunan norma internasional, penetapan ekstensi landas kontinen sesuai hukum internasional, penetapan WNI di berbagai organisasi internasional, dan penetapan batas maritim Indonesia.

Mengenai keputusan seeorang ASN dapat melaksanakan PDLN, Direktur Pelaksanaan Anggaran Kementerian Keuangan, Tri Budhianto menerangkan,
“Keputusan dikeluarkannya izin seorang ASN untuk melaksanakan PDLN tentu menyesuaikan dengan prinsip atau ketentuan umum melaksanakan perjalanan dinas,” jelas Direktur Tri.

Baca juga:  Memiliki Potensi Besar, Empat Kabupaten di Indonesia Diusulkan Menerima Perbaikan Infrastruktur

Prinsip atau ketentuan umum yang dimaksud yaitu selektif untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja K/L, transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian perintah dan pembebanan biaya perjalanan dinas, serta efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan belanja.

“dalam hal penentuan pegawai atau ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, kami mendorong Kementerian/Lembaga untuk memilih orang-orang yang berkompeten dan prominent. Jadi memang tidak sembarangan menunjuk. Jangan sampai yang berangkat, tidak ada perannya,” tegas Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara, Noviyanti.

Menurut Karo Novi, pihaknya umumnya akan mengembalikan permohonan pengajuan PDLN untuk dirasionalisasi jika rombongan yang berangkat dinilai tidak sesuai antara jabatan dan acara/kegiatan pada negara tujuan.

“Melalui kegiatan sosialisasi ini, kita bersama mendapatkan pencerahan mengenai regulasi dan tata cara PDLN. Banyak manfaat setelah kita bertemu, dengan narasumber yang berkompeten untuk memberikan sosialisasi,” pungkas Karo Budi.

Karo Budi menegaskan bahwa kegiatan sosialisasi tersebut merupakan sebuah media komunikasi yang bisa bersama-sama dimanfaatkan, tidak hanya oleh Kemenko Marves namun juga para peserta yang terdiri dari 7 K/L di bawah koordinasi Kemenko Marves. Serta dapat dimanfaatkan sebagai saran konstruktif untuk perbaikan ke depan.

Baca juga:  Menko Luhut Ajak APKASI Majukan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

No.SP-140/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2022

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel