FotoBerita DeputiDeputi 4

Kemenko Marves Bahas Land Subsidence di Pesisir Pantai Pulau Jawa

Dibaca: 24 Oleh Kamis, 10 Juni 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Bahas Land Subsidence di Pesisir Pantai Pulau Jawa
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Semarang, Dalam rangka pemantauan penurunan tanah (land subsidence) khususnya pesisir pantai Pulau Jawa, Kemenko Marves melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) land subsidence di dataran rendah pesisir tahun 2021. Rakor ini dibuka oleh Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan Kemenko Marves Kus Prisetiahadi.

“Mengenai penyebaran land subsidence ini kita masih berkonsentrasi di Pantura, karena di samping juga memang Pantura ini sebagai salah satu sasaran program dalam RPJMN 2020-2024, juga memang untuk land subsidence ini ternyata di Pantura itu sudah dirasakan, ini mulai dari Tangerang, DKI, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Pekalongan, Semarang, Demak dan Surabaya,” kata Asdep Kus (yang hadir mewakili Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves Nani Hendiarti), Kamis (10-06-2021).

Akibat land subsidence tersebut, Asdep Kus mengungkapkan, salah satunya mengakibatkan wilayah mengalami banjir seperti di Jakarta, Bekasi, Indramayu, Cirebon, Semarang dan Demak. Menurut penelitian, bahwa tinggi banjir di wilayah pesisir itu juga disebabkan oleh adanya penurunan tanah, dalam artian tanahnya turun dan air dirasakan menjadi tinggi.

Baca juga:  Rapat Mengenai Lahan Kwarnas LRT

“Untuk itu kita ingin memastikan proses proses penanganan land subsidence yang di mana pada hari ini kita bahas di Semarang dan Pekalongan. Kita memastikan bagaimana terlaksananya proses tukar menukar data dan informasi antar Kementerian dan Lembaga (K/L) dalam program penanganan land subsidence ini berjalan dengan baik,” ujarnya.

“Jadi memang nanti kita akan melakukan pembahasan K/L yang sudah melaksanakan kegiatan terkait land subsidence itu, kita akan kompilasi dan akan analisa apakah ada nilai atau sinergi di sana dan apa capaian di tahun 2021 ini,” tambahnya.

Untuk titik perhatian dalam penanganan land subsidence itu sendiri, Asdep Kus memaparkan antara lain mengumpulkan sumber informasi dari K/L dan intansi terkait lainnya untuk menguatkan komitmen penanganan land subsidence dalam skala nasional, kemudian menjadikan masyarakat di daerah terdampak menjadi bagian dari solusi penyelesaian permasalahan land subsidence, lalu merancanf program bersama antar K/L untuk memunculkan cara penanganan land subsidence yang efektif dan efisien serta mengupayakan pembentukan regulasi dalam penanganan land subsidence.

Baca juga:  Kunjungan Kerja Kemenko Maritim Ke PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

“Dengan bantuan pihak terkait, adapun hasil yang diharapkan yaitu terpenuhnya Matriks isian kegiatan K/L dan instansi terkait lainnya sebagai gambaran dalam proses penyusunan program penanganan land subsidence sehingga tersusunnya program kerja pokja land subsidence 2021. Semoga semuanya dapat terlaksana dengan baik dan maksimal,” pungkasnya.

Selain melaksanakan rakor, Kemenko Marves juga mengagendakan kunjungan lapangan ke Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian ESDM yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah, pada Jumat (11-06-2021) besok. Kunjungan lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, informasi, data dan koordinasi lebih lanjut dengan pemangku terkait kondisi aktual fenomena land subsidence yang terjadi masif di beberapa lokasi sepanjang pesisir Pantai Utara Pulau Jawa.

Sementara itu, Koordinator Geologi Teknik, Direktorat Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Kementerian ESDM Wahyudin yang juga hadir dalam rakor mengungkapkan bahwa jika dari aspek kompaksi alamiah, kegiatan pemantauan land subsidence dilaksanakan dengan langkah pemasangan patok tetap.

“Dengan fase terpenting yang pertama adalah identifikasi kondisi geologi teknik dan hubungannya dengan masalah penurunan tanah berdasarkan pemetaan permukaan dan pendugaan bawah permukaan dengan hasil berupa peta geologi teknik  dan kemudian melihat relevansinya terhadap penurunan tanah secara spasial kualitatif (bersifat indikatif dan resolusi rendah),” ujar Wahyudin.

Baca juga:  Penyusunan Final RZWP3K, Sulteng adakan kerjasama dengan Sulbar, Sultra, Gorontalo dan Maluku Utara

“Intinya bagaimana hasil kegiatan pemantauan dari aspek kompaksi alamiah diharapkan dapat menjawab kontribusnya sebagai salah satu faktor penyebab penurunan tanah dan diharapkan berkontribusi sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan bencana land subsidence,” pungkasnya.

Menambahkan Asdep Kus dan Wahyudin, Kepala Balai Air Tanah, Kementerian PUPR Ahmad Taufiq mengungkapkan bahwa adapun salah satu faktor yang menyebabkan land subsidence yang dapat diintervensi secara engineeri yakni air tanah Untuk itu setidaknya ada 2 langkah rekayasa yang dapat dilakukan yakni mitigasi dan adaptasi.

“Mitigasi yaitu dengan penghentian penggunaan air tanah dan pembuatan imbuhan buatan, sedangkan adaptasi yaitu dengan pembuatan tanggul pesisir yang tidak sensitif terhadap land subsidence,” pungkasnya.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel