Berita

Kemenko Marves Berkomitmen Kawal Penyelesaian Rancangan Pedoman Penerapan SMK3 untuk Industri Galangan Kapal

Dibaca: 41 Oleh Jumat, 26 November 2021Tidak ada komentar
8FE970ED A5DF 49DD A00A 0AE1EC55AEA9
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-755/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Bandung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sedang menyusun Rancangan Pedoman Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) khusus Industri Galangan Kapal. Pada Juni lalu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penelahaan awal terkait K-3, dilanjutkan pada awal November lalu, dan kembali digelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dalam rangka Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan SMK-3 Khusus Industri Galangan Kapal pada Kamis (25 – 11 – 2021).

“Rapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti rancangan dan penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri galangan kapal, seperti yang telah dibahas pada dua rapat sebelumnya,” buka Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo.

Dengan banyaknya standar sistem manajemen yang ada, berdasarkan forum pada rapat sebelumnya disepakati untuk menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK-3) berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012 sebagai sistem manajemen mutu galangan kapal nasional. Rakor kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dalam K-3 khususnya pada industri lain yang dapat diterapkan dalam Norma K-3 Khusus Industri Galangan Kapal. “Nantinya Kemenko Marves sebagai inisiator akan bersurat kepada pihak yang terlibat dalam program ini, untuk menindaklanjuti terkait penyusunan ini,” tambahnya.

Baca juga:  Hadapi Tantangan Acara Virtual di Masa Pandemi, Biro Komunikasi Selenggarakan Workshop Public Speaking Untuk Even Virtual

Untuk memahami konsep K-3 secara mendalam, dibahas penajaman substansi pada K-3 di Industri Galangan Kapal sesuai dengan level perusahaannya. “Penerapan SMK-3 mempertimbangkan variasi kapasitas dan kapabilitas galangan kapal nasional yang pembagiannya diklasifikasikan berdasarkan risiko bisnis,” disampaikan oleh Penasehat IPERINDO, Cahyono.

K-3 di Galangan Kapal menjadi hal penting untuk dapat membantu penjabaran kedalam SOP yang lebih rinci. Contoh  potensi bahaya utama di galangan kapal seperti kerja panas dan penggunaan gas-gas bertekanan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan, atau bekerja di ketinggian yang memiliki potensi orang terjatuh atau tertimpa benda berat. K-3 ini diatur dari bekerja di ketinggian, kerja di ruang panas, dan juga bekerja di tepi permukaan air. Rincian seperti ini yang nantinya perlu diperhatikan di dalam SOP.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat IMATAP Kementerian Perindustrian Imanuel, menyampaikan terkait Best Practices terkait SOP K-3 yang sebelumnya sudah berjalan di galangan kapal. Terdapat empat rencana untuk menerapkan SOP ini, pertama adalah kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa aspek K-3 menjadi hal utama. Selain itu adalah organisasi K3 di dalam perusahaan, SOP & Standar kerja sesuai dengan penerapan K3, dan juga Program kerja dari SMK-3 dengan melakukan plan, do, check, dan action.

Baca juga:  Menko Luhut Cek Progres Pembangunan Bandara Dhoho Kediri

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan SMK-3 untuk Industri Galangan Kapal. Sebelumnya, disampaikan oleh Hugo Nainggolan dari Direktorat Penegakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait langkah strategis dalam penyusunan pedoman penerapan K-3. “Penerapan ini dilakukan mengacu kepada dasar hukum yang ada, sebagai standar dari SOP baik menggunakan dasar hukum nasional maupun internasional,” ujarnya. Ruang lingkup dari pedoman pelaksanaan ini berdasarkan, PP No.50 Tahun 2021, syarat mandatory maupun voluntary, klasifikasi golongan kapal, dan juga studi kasus atau kajian.

Setelah semua pemaparan materi diberikan, seluruh peserta rapat melakukan pembahasam terkait rincian draf dari pedoman penerapan K-3 yang telah disusun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Penanganan Kecelakaan Maritim Wahyu Widodo mengatakan bahwa kedepannya akan dilakukan pertemuan untuk dapat membahas lebih lanjut terkait Pedoman Penerapan SMK-3 Industri Galangan Kapal dalam beberapa klasifikasi.

Rakor yang dilaksanakan secara daring dan luring ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), serta Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Baca juga:  Indonesia Siap Bekerjasama Membangun Infrastruktur di Kawasan Afrika

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

 

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel Kemenko Marves Berkomitmen Kawal Penyelesaian Rancangan Pedoman Penerapan SMK3 untuk Industri Galangan Kapal
Berita

Kemenko Marves Berkomitmen Kawal Penyelesaian Rancangan Pedoman Penerapan SMK3 untuk Industri Galangan Kapal

Dibaca: 41 Oleh Jumat, 26 November 2021Tidak ada komentar
8FE970ED A5DF 49DD A00A 0AE1EC55AEA9
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-755/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves – Bandung, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi sedang menyusun Rancangan Pedoman Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K-3) khusus Industri Galangan Kapal. Pada Juni lalu telah dilaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) penelahaan awal terkait K-3, dilanjutkan pada awal November lalu, dan kembali digelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut dalam rangka Penyusunan Rancangan Pedoman Penerapan SMK-3 Khusus Industri Galangan Kapal pada Kamis (25 – 11 – 2021).

“Rapat dilaksanakan untuk menindaklanjuti rancangan dan penyusunan pedoman penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di industri galangan kapal, seperti yang telah dibahas pada dua rapat sebelumnya,” buka Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo.

Dengan banyaknya standar sistem manajemen yang ada, berdasarkan forum pada rapat sebelumnya disepakati untuk menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja (SMK-3) berdasarkan PP Nomor 50 tahun 2012 sebagai sistem manajemen mutu galangan kapal nasional. Rakor kali ini bertujuan untuk mengidentifikasi poin-poin penting dalam K-3 khususnya pada industri lain yang dapat diterapkan dalam Norma K-3 Khusus Industri Galangan Kapal. “Nantinya Kemenko Marves sebagai inisiator akan bersurat kepada pihak yang terlibat dalam program ini, untuk menindaklanjuti terkait penyusunan ini,” tambahnya.

Baca juga:  Hadapi Tantangan Acara Virtual di Masa Pandemi, Biro Komunikasi Selenggarakan Workshop Public Speaking Untuk Even Virtual

Untuk memahami konsep K-3 secara mendalam, dibahas penajaman substansi pada K-3 di Industri Galangan Kapal sesuai dengan level perusahaannya. “Penerapan SMK-3 mempertimbangkan variasi kapasitas dan kapabilitas galangan kapal nasional yang pembagiannya diklasifikasikan berdasarkan risiko bisnis,” disampaikan oleh Penasehat IPERINDO, Cahyono.

K-3 di Galangan Kapal menjadi hal penting untuk dapat membantu penjabaran kedalam SOP yang lebih rinci. Contoh  potensi bahaya utama di galangan kapal seperti kerja panas dan penggunaan gas-gas bertekanan yang berpotensi menimbulkan kebakaran dan ledakan, atau bekerja di ketinggian yang memiliki potensi orang terjatuh atau tertimpa benda berat. K-3 ini diatur dari bekerja di ketinggian, kerja di ruang panas, dan juga bekerja di tepi permukaan air. Rincian seperti ini yang nantinya perlu diperhatikan di dalam SOP.

Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Subdirektorat IMATAP Kementerian Perindustrian Imanuel, menyampaikan terkait Best Practices terkait SOP K-3 yang sebelumnya sudah berjalan di galangan kapal. Terdapat empat rencana untuk menerapkan SOP ini, pertama adalah kebijakan perusahaan yang menetapkan bahwa aspek K-3 menjadi hal utama. Selain itu adalah organisasi K3 di dalam perusahaan, SOP & Standar kerja sesuai dengan penerapan K3, dan juga Program kerja dari SMK-3 dengan melakukan plan, do, check, dan action.

Baca juga:  Menko Luhut Cek Progres Pembangunan Bandara Dhoho Kediri

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penyusunan SMK-3 untuk Industri Galangan Kapal. Sebelumnya, disampaikan oleh Hugo Nainggolan dari Direktorat Penegakan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan RI terkait langkah strategis dalam penyusunan pedoman penerapan K-3. “Penerapan ini dilakukan mengacu kepada dasar hukum yang ada, sebagai standar dari SOP baik menggunakan dasar hukum nasional maupun internasional,” ujarnya. Ruang lingkup dari pedoman pelaksanaan ini berdasarkan, PP No.50 Tahun 2021, syarat mandatory maupun voluntary, klasifikasi golongan kapal, dan juga studi kasus atau kajian.

Setelah semua pemaparan materi diberikan, seluruh peserta rapat melakukan pembahasam terkait rincian draf dari pedoman penerapan K-3 yang telah disusun sebelumnya. Dalam kesempatan yang sama Kepala Bidang Penanganan Kecelakaan Maritim Wahyu Widodo mengatakan bahwa kedepannya akan dilakukan pertemuan untuk dapat membahas lebih lanjut terkait Pedoman Penerapan SMK-3 Industri Galangan Kapal dalam beberapa klasifikasi.

Rakor yang dilaksanakan secara daring dan luring ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), serta Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Baca juga:  Indonesia Siap Bekerjasama Membangun Infrastruktur di Kawasan Afrika

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

 

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel