FotoBerita DeputiDeputi 2

Kemenko Marves Bertemu dengan DPRD Kota Tegal Bahas Permen Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pukat Tarik Cantrang

Dibaca: 4 Oleh Senin, 22 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Bertemu dengan DPRD Kota Tegal Bahas Permen Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pukat Tarik Cantrang
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS No.SP-116/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melaksanakan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tegal di Jakarta, pada Senin (22-o2-2021).

Pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas terkait Peraturan Menteri (Permen)-KP Nomor 59 tahun 2020 mengenai Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI). Pembahasan berfokus pada status legalitas penggunaan alat penangkapan ikan berupa pukat tarik berjenis cantrang bagi nelayan, yang hingga kini masih dipertimbangkan oleh pihak pemerintah secara intensif antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Isu pelarangan cantrang sampai saat ini terus bergulir, kebijakan menteri yang sudah diambil. Aspirasi dari tegal akan dibawa ke pertemuan selanjutnya. Akan dilihat sejauh mana menteri saat ini terkait kebijakan yang ada. Kemenko Marves bersama KKP akan mendorong supaya solusi terkait permasalahan ini segera diselesaikan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin dalam pertemuan tersebut.

Baca juga:  Menko Luhut Hadiri Undangan Lembaga Kerjasama Ekonomi, Sosial, dan Budaya Indonesia Tiongkok

Sebagai catatan, terdapat beberapa perubahan pengaturan yang sedang dirumuskan, yaitu pengaturan ukuran mata jaring pada bagian kantong dan panjang tali selambar, penggunaan square mesh window pada bagian kantong, pembatasan daerah penangkapan ikan di WPP 711 dan 712. Selain itu, terdapat rencana pengaturan jalur dan penempatan alat penangkapan ikan yang juga masih dirumuskan. Untuk ukuran tanpa motor, kemudian sampai dengan 5 GT, dan antara 5 sampai 10 GT tidak diperbolehkan melakukan penangkapan menggunakan cantrang.

Untuk kapal dengan 10 – 30 GT diperbolehkan dengan beberapa syarat, yaitu mesh size kantong lebih dari sama dengan 2 inci, panjang tali ris atas kurang dari sama dengan 60 meter, panjang tali selambar kurang dari sama dengan 1.000 meter untuk setiap sisi, dan menggunakan square mesh window pada bagian kantong. Selain itu diperbolehkan juga kapal lebih dari 30 GT dengan ketentuan, yaitu mesh size kantong lebih dari sama dengan 2 inci, panjang tali ris atas kurang dari sama dengan 90 meter, panjang tali selambar kurang dari sama dengan 1.800 meter untuk setiap sisi, dan menggunakan square mesh window pada bagian kantong. Untuk kapal lebih dari sama dengan 30 GT dapat beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) WPP 711 dan 712, sedangkan kapal ukuran 10-30 GT hanya beroperasi di WPP NRI 712.

Baca juga:  Panen Raya Garam Tidak lagi Terkendala Cuaca

Peraturan ini masih menjadi rencana yang masih dalam tahap penyusunan dan diskusi dengan pemerintah, karena ada beberapa daerah yang masih memberikan masukan seperti salah satunya dari Kota Tegal. “Tegal menjadi salah satu daerah yang memberikan masukan mengenai peraturan cantrang ini, sehingga dengan adanya masukan yang terus berdatangan, peraturan masih terus bergulir penyusunannya. Kita terbuka untuk segala masukan dari pemerintah daerah seperti yang Kota Tegal lakukan,” pungkas Asisten Deputi (Asdep) Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikram Malan Sangadji pada kesempatan tersebut.

Perwakilan dari DPRD Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Eko Susanto menyampaikan pesan dari nelayan di Kota Tegal, agar kepastian hukum mengenai Permen KP ini mampu segera diputuskan dan legalitasnya tidak dipertanyakan.

Menanggapi hal ini Deputi Safri nantinya akan kembali melakukan pertemuan dengan pihak KKP untuk membahas hal ini. Direncanakan minggu ini atau minggu depan akan dilaksanakan rapat koordinasi terkait Permen KP ini.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel