BeritaBerita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Dorong Perairan Pedalaman Indonesia Segera Ditetapkan

Dibaca: 28 Oleh Jumat, 30 April 2021Mei 3rd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Dorong Perairan Pedalaman Indonesia Segera Ditetapkan
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

No.SP-290/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Bogor, Sejak 1985, setelah Indonesia meratifikasi Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), dan konvensi tersebut memberikan lampu hijau untuk setiap negara pantai, termasuk Indonesia, menetapkan berbagai zona maritim, termasuk perairan pedalaman, Indonesia masih belum dapat memberikan informasi yang tegas lokasi perairan pedalamannya. Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Basilio Dias Araujo, pada kesempatanmembuka Focus Grup Discussion (FGD) bertajuk Kepentingan Indonesia Untuk Menetapkan Perairan Pedalaman yang di inisiasi oleh Kemenko Marves di Bogor (30-04-2021).

“Berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi terkait kewenangan Indonesia di zona maritim pasti menyebutkan perihal kedaulatan Indonesia atas perairan pedalaman. Namun, seperti saya sebutkan sebelumnya, belum ada regulasi yang menetapkan dimana saja perairan pedalaman Indonesia,” ucap Deputi Basilio.

Menurutnya, urgensi adanya penetapan laut pedalaman juga menjadi fokus Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, yang telah bersurat kepada sejumlah Lembaga terkait agar pada tahun 2021, area perairan pedalaman Indonesia dapat ditetapkan.

Baca juga:  Kemenko Maritim Inisiasi Percepatan Tindak lanjut Perpres No 32 Tahun 2018 Tentang BOP Labuan Bajo

“Melalui pelaksanaan FGD ini, diharapkan kita semua nantinya akan memiliki sebuah pandangan yang sama atas urgensi penetapan perairan pedalaman Indonesia,” harap Deputi Basilio.

Deputi Basilio pada kesempatan tersebut juga mengapresiasi kerja tim teknis yang telah mengidentifikasi berbagai calon perairan pedalaman Indonesia. Namun dirinya menekankan bahwa perlunya melengkapi berbagai data lainnya.

Menurut perwakilan Badan Informasi Geospasial, Eko Artanto, tim teknis telah melaksanakan kajian spasial dalam mengidentifikasi perairan pedalaman sejak tahun 2019 hingga pada April 2021 telah dilaksanakan kajian identifikasi garis penutup mulut sungai.

“Dari hasil kajian spasial identifikasi perairan pedalaman, terdapat 9 area calon teluk historis, 1.842 teluk yuridis, atau teluk yang telah memenuhi kriteria ditetapkan sebagai perairan pedalaman sesuai UNCLOS 1982,” papar Koordinator Pemetaan Batas Negara, Eko Artanto.

Terkait dengan segi keamanan dan pertahanan negara, Direktur Wilayah Pertahanan Ditjen Strahan Kementerian Pertahanan, Laksamana Pertama TNI Jaya Darmawan, mengatakan,

“Hanya di perairan pedalaman saja Indonesia memiliki kedaulatan yang absolut tanpa adanya hak negara lain,” paparnya.

Menurut Dirwilhan, penetapan delimitasi perairan pedalaman di setiap kepulauan dianggap sangat penting dalam menjaga keamanan dan pertahanan negara.

Baca juga:  Pendekatan Religi Untuk Kembangkan Borobudur

Pada FDG tersebut Dirwilhan Jaya menekankan perlunya sebuah regulasi yang khusus mengatur perairan pedalaman dan perlu ditetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar.

“Diperlukan kejelasan pula siapa-siapa yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan penindakan. Kita harus dapat mengatur perairan pedalaman ini, jangan sampai kita dimanfaatkan demi kepentingan negara lain tanpa seizin kita,” sambungnya.

Setali tiga uang dengan Dirwilhan Jaya, Deputi Basilio mengatakan,

“Saya yakin bahwa penetapan perairan pedalaman juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana hukum untuk melindungi berbagai objek vital pertahanan yang berada di berbagai teluk dan area lainnya yang memungkinkan ditutup sebagai perairan pedalaman,” ujar Deputi Basilio.

“Penting untuk di diskusikan pada FGD ini, kalau kita ingin Menyusun regulasi, akan sampai setingkat apa? Apakah sampai Undang-undang atau akan merevisi UU no.6/1996 yang tadinya menyebutkan perairan pedalaman direvisi dengan memasukan penetapan-penetapan,” sambung Perwakilan KKP, Mohammad Husni.

“Sekali lagi saya ingin menekankan arti penting Indonesia segera menegaskan berbagai zona maritimnya sesuai dengan UNCLOS 1982 dan juga kepentingan nasional. Hal ini tentunya hanya bisa kita sukseskan dengan cara kerja sama dan sinergi” pesan Deputi Basilio.

Baca juga:  Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi, Kemenko Marves Pertajam Kamus Kompetensi Teknis

Dirinya mengharapkan dengan dilaksanakannya FGD penetapan laut pedalaman segala pemikiran dan ide yang diberikan dapat memberikan dampak positif bagi tatanan hukum dan regulasi pengaturan perairan Indonesia.

“Satu hal yang selalu saya garis bawahi di berbagai forum, apa itu? Fakta.memang betul Indonesia harus terus menjaga setiap jengkal perairannya. Penegakan hukum dan upaya menjaga keamanan adalah keharusan. Namun kita tidak boleh lupa untuk juga memikirkan potensi pemanfaatan yang optimal dan berkelanjutan,” Tegas Deputi Basilio sekaligus mengakhiri arahannya dalam FGD.

Selepas penyelenggaraan FGD penetapan perairan pedalaman, para peserta FGD langsung menerjemahkan hasil FGD dalam rapat koordinasi pembahasan. Perwakilan Kementerian Lembaga kembali menyampaikan ide, dan gagasannya untuk dapat menyusun sebuah usulan kebijakan yang akan disampaikan kepada pimpinan lembaganya masing-masing.

Di akhir rapat koordinasi, Pemerintah Republik Indonesia telah memiliki sebuah peta jalan yang kongkrit dan siap diimplementasikan dalam waktu dekat.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel