Deputi 3

Kemenko Marves Dorong Percepatan Pembentukan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat

Dibaca: 126 Oleh Kamis, 16 Juli 2020Juli 20th, 2020Tidak ada komentar
Kemenko Marves Dorong Percepatan Pembentukan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves- Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Ridwan Djamaluddin, menggelar Rapat Koordinasi Progress Usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kamis, 16 Juli 2020.

Rapat koordinasi dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti rapat koordinasi sebelumnya yang dipimpin oleh Deputi Ridwan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2020 dan 14 Mei 2020 melalui video conference.

Dalam rapat koordinasi sebelumnya, Dewan Nasional KEK menyatakan pihaknya belum dapat memproses lebih lanjut usulan KEK Tanjung Gunung dan usulan KEK Sungailiat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena belum memenuhi persyaratan dan kebijakan yang ditentukan oleh Dewan Nasional KEK. Sehingga perlu dilakukan update progress setelah dilakukan 2 rapat sebelumnya.

Dalam rapat ini, Deputi Ridwan menerima beberapa laporan dari sejumlah stakeholder sebagai tindak lanjut rapat koordinasi di antaranya dari PT Pan Semujur Makmur selaku pengusul KEK Tanjung Gunung yang menyebut KEK Tanjung Gunung masuk dalam Zona Pariwisata pada Dokumen RZWP3K yang sudah resmi menjadi Perda 3/2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Baca juga:  Pemerintah Lakukan Percepatan Pembangunan Terminal Multipurpose di NTT

Terkait pembangunan KEK Tanjung Gunung, PT Pan Semujur Makmur telah menjalin kerja sama dengan sejumlah pihak seperti PLN, Telkom, PDAM, serta Anchor Investor. Perjanjian juga dijalin dengan PT Timah yang berkomitmen mempercepat proses penambangan tiga tahun setelah KEK Tanjung Gunung diresmikan.

Sementara itu, PT Pantai Timur Sungailiat selaku pengusul KEK Sungailiat melaporkan bahwa sesuai Perda No.3 tahun 2020 tentang RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, KEK Sungailiat masuk dalam Zona Pariwisata.

Agar pemanfaatan laut untuk pertambangan, perikanan, dan pariwisata bisa berjalan bersamaan, maka perlu perjanjian khusus antara pengusul KEK Sungailiat dengan PT Timah untuk mengatur pemanfaatan kawasan tersebut. Untuk itu, PT Timah bersedia membuat surat perjanjian selama tidak menghilangkan aset (IUP), namun masih harus diperjelas objek yang diperjanjikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan PT Timah. Sementara itu, draf perjanjian dengan PT Timah secara administratif belum cukup untuk diterima Dewan Nasional KEK.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyesalkan adanya pelambatan pada persetujuan atas usulan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat yang saat ini sudah memasuki tahun ke empat. Gubernur merasa khawatir UU Pertambangan yang baru dapat mematikan usulan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat, khususnya terakit Pasal 35 yang menyebutkan bahwa daerah menjamin tidak akan mengubah rencana zonasi kawasan pertambangan.

Baca juga:  Kemenko Marves Dukung Pengembangan Pariwisata Bintan Resort Paska Covid-19

Gubernur pun meminta Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves dapat memfasilitasi pertemuan selanjutnya dengan Dewan Nasional KEK guna membahas percepatan persetujuan penetapan KEK.

“Gubernur atas nama masyarakat Kepulauan Bangka Belitung mengharapkan Presiden dapat mengabulkan dan menandatangani persetujuan permohonan pengajuan usulan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat sebagai hadiah ulang tahun HUT RI ke-75,” kata Gubernur Babel.

Untuk mengurai berbagai persoalan tersebut, Kemenko Marves akan memfasilitasi pertemuan tindak lanjut khusus untuk finalisasi dokumen yang masih menjadi wewenang dari Dewan Nasional KEK. Pertemuan akan dihadiri oleh Gubernur, Pemprov Bangka Belitung, Pemkab Bangka Tengah, Pemkab Bangka, PT Pan Semujur Makmur, PT Pantai Timur Sungailiat, dan PT Timah Tbk.

Deputi Ridwan mendorong agar semua pihak berkoordinasi untuk mencari jalan keluar atas kendala pada usulan KEK Tanjung Gunung dan KEK Sungailiat.

“Jika masih ada yang kurang mohon ditegaskan apa yang kurang untuk dicarikan solusi ke depannya yang lebih baik. Kewajiban pemerintah adalah memberikan izin dan kewajiban pengusul adalah membangkitkan ekonomi,” ucap Deputi Ridwan.

Baca juga:  Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Program Mata Najwa

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel