Berita DeputiFotoDeputi 4

Kemenko Marves Dorong Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial

Dibaca: 222 Oleh Rabu, 28 Oktober 2020Oktober 30th, 2020Tidak ada komentar
Kemenko Marves Dorong Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Bali, Program Perhutanan Sosial (PS) telah menjadi perhatian khusus Presiden Joko Widodo dan menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) berdasarkan Perpres Nomor 56 Tahun 2018 terkait Program Kebijakan Pemerataan Ekonomi. Untuk meningkatkan sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah, serta untuk melihat potret perkembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) di tingkat tapak, maka Kemenko Marves bersama Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan rapat koordinasi dan kunjungan lapangan di Provinsi Bali pada tanggal 26 – 27 Oktober 2020.

Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan telah menyelenggarakan serangkaian rapat koordinasi mengenai pelaksanaan program PS dengan berbagai Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait. Salah satu hasil Rakor tersebut adalah perlunya peningkatan singergisitas antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan perlunya kunjungan lapangan ke beberapa lokasi PS untuk mengetahui tantangan dan kendala di lapangan setelah penerbitan PS.

Dalam rapat koordinasi tersebut, hadir Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali serta Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara.

Baca juga:  Menko Luhut Rapat Dengan Dubes Swedia

Asisten Deputi Planologi dan Tata Lingkungan, Sugeng Harmono mendorong agar Pemerintah Provinsi Bali meningkatkan dukungan terhadap program PS melalui penguatan Pokja PPS Daerah dengan melibatkan instansi kunci di daerah, mengalokasikan anggaran secara berkesinambungan, serta penyusunan Program Kerja. “Keberhasilan masyarakat adat Bali dalam pemanfaatan PS dan menjaga hutan tetap lestari perlu diadopsi di lokasi PS lainnya dan disesuaikan dengan karakteristik setempat dan komoditas sejenis yang dikembangkan. Dengan program PS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan serta menjaga hutan tetap lestari,” tambahnya.

Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, I Made Teja menyampaikan bahwa Ia mendukung usulan tersebut dan sedang dalam proses revitalisasi Pokja PPS Provinsi Bali.

Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Ojom Somantri menyampaikan, “luas kawasan hutan yang telah diterbitkan untuk PS di Provinsi Bali mencapai 18.001,93 Ha dengan 91 KUPS dengan potensi, seperti, Kopi, Madu, Jasa Lingkungan (Jasling), Wisata Alam, Bambu, dan Arak. Dari 91 KUPS tersebut, baru 9 KUPS yang berkategosi Platinum dan Gold, serta lainnya masih silver dan blue”.

Baca juga:  Pembangunan Jalan & Pelabuhan Teluk Tapang, Deputi Ridwan: Bangkitkan Infrastruktur Pesisir Sumbar

Kunjungan lapangan ke KUPS dilaksanakan di 3 (tiga) lokasi yaitu KUPS Madusari yang terletak di Desa Pempatan Rendang, Kabupaten Karangasem, KUPS Wana Merta, dan Kelompok Pengelola Wisata Banyumala di Desa Wanagiri, Kabupaten Buleleng.

KUPS Madusari dengan komoditas madu, sedangkan KUPS Wana Merta dengan komoditas kopi dan Kelompok Pengelola Wisata Banyumala dengan potensi Jasa Lingkungan berupa wisata air terjun. KUPS Madusari dan Banyumala tersebut telah berkategori platinum yang berarti telah memiliki market internasional, sedangkan KUPS Wana Merta merupakan kelas gold yang produknya telah dipasarkan di seluruh Bali, namun belum sampai ke mancanegara.

Saat ini dukungan program oleh K/L terhadap PS berada di lokasi yang berbeda – beda, sehingga diperlukan keterpaduan program agar dapat memberikan menfaat ekonomi secara optimum. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan tersebut, Kemenko Marves akan mendorong keterlibatan K/L dalam meningkatkan program pemberdayaan masyarakat KUPS secara lebih terintegrasi dari aspek hulu (penerbitan izin) ke hilirnya (penyaluran modal dan pemasaran) dalam rangka kesinambungan bisnis KUPS.

Baca juga:  Menko Luhut Melakukan Kunjungan ke Bekas Pabrik di Sibonsur

Selanjutnya hasil dari Rakor dan kunjungan lapangan tersebut akan menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional Peningkatan Kualitas Kinerja Kelompok Usaha Perhutanan Sosial dan perencanaan kebijakan selanjutnya di tingkat nasional.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kemenko Marves Dorong Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Perhutanan SosialKemenko Marves Dorong Sinergisitas Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Perhutanan Sosial

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel