FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Dukung Pembangunan Superkoridor Konektivitas Antar Wilayah di Provinsi Jawa Barat

Dibaca: 18 Oleh Minggu, 24 Januari 2021Februari 24th, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Dukung Pembangunan Superkoridor Konektivitas Antar Wilayah di Provinsi Jawa Barat
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-29/HUM/ROKOM/SET.MARVES/I/2021

Marves – Bandung, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Ayodhia G. L. Kalake menyatakan dukungannya untuk menjadikan Jawa Barat superkoridor infrastruktur antarmoda.

Hal ini dinyatakannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Transportasi di Wilayah Jawa Barat. Acara yang diadakan di Bandung pada Jumat tanggal 22 Januari 2021 tersebut dihadiri oleh para asisten deputi (asdep) serta sekretaris deputi (sesdep) lingkup Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Asdep Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, juga Kepala Biro Perencanaan.

Selain pejabat internal Kemenko Marves, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMRT) Provinsi Jawa Barat, juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Provinsi Jawa Barat beserta jajarannya juga turut hadir dalam acara ini.

Dalam sambutannya, Deputi Ayodhia mengungkapkan, “Saat ini, pembangunan transportasi menjadi salah satu prioritas kami. Jika dilihat dari sektor ekonomi, Jawa Barat sudah sangat baik. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,41 persen di tahun 2019, lebih tinggi daripada rata-rata nasional (5,04%). Namun, masih ada daerah yang tertinggal dan wilayah yang perlu didukung untuk menunjang pembangunan dan perekonomian.”

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Ferry Sofwan Arif  mengungkapkan bahwa Pelabuhan Patimban juga menjadi fokus Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan kota.

Kemudian, pada tahun 2021, Ferry mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat berharap Tol Cisumdawu dapat selesai hingga seksi 3, yakni hingga Kecamatan Cimalaka, Sumedang.

Menambahkan, dia menyatakan infrastruktur juga perlu dibangun di jalur selatan yang merupakan daerah rawan bencana. Hal ini diakibatkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Barat.

Baca juga:  Kemenko Marves Sempurnakan Dokumen Juklak-Juknis tentang Keselamatan Pelayaran, Perlindungan Lingkungan Maritim dan Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Masih terkait pembangunan infrastruktur di Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat A. Koswara M. P. memaparkan tentang usulan infrastruktur jalan untuk Program Strategis Nasional (PSN). Usulan tersebut adalah pembangunan Jalur Tengah Selatan (JTS) dengan rute Lengkong, Sukabumi-Kertahayu, Banjar karena saat ini berada jauh dari jalur jalan nasional existing.

Dia beralasan, “Saat ini kalau mau pergi dari satu daerah ke daerah lain harus memutar ke utara atau ke selatan dahulu”. Padahal, menurut Koswara, daerah tersebut terisolir, membahayakan, dan rawan bencana sehingga perlu dibangun jalan untuk evakuasi.

“Nantinya JTS akan melewati tujuh kabupaten dan empat Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yakni Pelabuhan Ratu, Cidaun-Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran,” ujarnya tentang usulan JTS. Jalur ini sendiri direncanakan akan dibuat dua segmen dengan total jarak sejauh 357 kilometer. Diperkirakan proyek ini akan memakan biaya sebesar Rp4,378 triliun, termasuk pembebasan lahan.

Lebih jauh, dalam rapat ini juga dibahas tentang pemanfaatan sumber daya perikanan di Pantai Selatan Provinsi Jawa Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat Hermansyah memberikan paparan tentang pemanfaatan sumber daya perikanan di Pantai Selatan, Jawa Barat  yang panjang pantainya 466,35 kilometer.

Ia melanjutkan, “Wilayah ini memiliki potensi produksi mencapai 1.267.540 ton per tahun. Potensi perikanan tangkap meliputi ikan yellow fin, ikan cakalang, ikan tongkol, ikan tengiri, dan ikan layur.” Ia pun menyebutkan bahwa di wilayah ini terdapat 42.658 orang nelayan penuh, sambilan utama, maupun sambilan tambahan.

Menyambung paparan Hermansyah, Kepala Bappeda Jawa Barat juga menjelaskan bahwa terdapat tujuh pelabuhan perikanan (PP), yakni PP Cisolok, PP Minajaya, PP Jayanti, PP Rancabuaya, PP Pantai Cilauteureun, PP Pamayangsari, dan PP Batukaras. Ia mengungkapkan bahwa Pelabuhan perikanan ini masih memerlukan anggaran untuk revitalisasi karena berbagai faktor, mulai dari pendangkalan kolam labuh, pembangunan peningkatan kapasitas, maupun penambahan fasilitas pelengkap.

Baca juga:  Menko Luhut Pimpin interview dengan Bloomberg

Menanggapi penjelasan dari Kepala Bappeda Ferry, Kepala Dinas BMTR Koswara, dan Kepala Dinas KP Hermasyah, para Asdep di lingkungan Deputi Infrastruktur dan Transportasi, menyatakan bahwa perkembangan tiap proyek dan target masing-masingnya perlu dibuat skema pembangunan yang jelas, juga diperlukan informasi rinci terkait kebutuhan anggaran untuk menangani masing-masing masalah.

“Informasi rinci sangat diperlukan mengingat setiap tahunnya Proyek Strategis Nasional (PSN) akan di-review, maka perlu dipersiapkan  dokumen pendukung seperti Feasibility Study (FS), Detail Engineering Design (DED), dan dokumen lingkungan apabila proyek ingin diikutsertakan,” saran Asdep Infrastruktur Pengembangan Wilayah Djoko Hartoyo.

Tidak hanya soal pembangunan infrastruktur konektivitas dan pemanfaatan sumber daya kelautan, dalam rakor ini juga dibahas mengenai perlunya sinkronisasi tata ruang.

Asdep Infrastruktur Konektivitas Rusli Rahim menyampaikan perlunya sinkronisasi tata ruang sebagai pola ruang dan struktur ruang yg harus dipenuhi dalam pembangunan konektivitas di Jawa Barat, termasuk Integrasi antarmoda berupa aksesibitas moda darat, laut, udara dan kereta api, juga perlu adanya penataan bangunan dan utilitas sebagai hal mendasar.

Di Jawa Barat, saat ini telah selesai dibangun tahap 1 (Car Terminal) Pelabuhan Patimban dan dilanjutkan dengan terminal container sebagai sister port pelambuhan Tanjung Priok, termasuk Bandara Kertajati serta jalan Tol Cisumdawu yang saat ini sedang dibangun serta high-speed train (HST) Jakarta-Bandung yang terintegrasi dengan moda bus rapid transit (BRT) dan light rail transit (LRT) sebagai bagian transportasi terpadu dalam sistem transportasi perkotaan dan konektivitas penyangga wilayah provinsi Jawa Barat dan sekitarnya.

Baca juga:  Kemenko Marves Gelar Rakor Pengelolaan Data dan Informasi Tahun 2020

Kemudian, Asdep Infrastruktur Dasar, Perkotaan, Sumber Daya Air Rahman Hidayat mempertanyakan mengapa penanganan permasalahan banjir di wilayah Bandung Selatan tidak dimasukkan dalam rencana usulan infrastruktur prioritas Jawa Barat, mengingat konsep penanganan telah banyak diusulkan oleh para pihak. Ia menuturkan, “Salah satu penggagasnya adalah KOPAKAR ITB yang sudah melakukannya selama 3,5 tahun tetapi sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan, sekalipun kelompok penggagas ini telah menyampaikan usulannya sebanyak dua kali ke Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan. Hal ini juga telah didukung oleh Bupati Kabupaten Bandung dan Gubernur Jawa Barat sehingga perlu untuk menjadi perhatian kita bersama.”

Lalu, terkait pengembangan Kendaraan Bertenaga Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) di Provinsi Jawa Barat, Asdep Industri Maritim dan Transportasi Firdaus Manti mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Provinsi Jawa Barat No 13 tahun 2011 terkait Pajak Daerah sebagai dukungan terhadap pengembangan KBLBB di Indonesia.

Selanjutnya, yang perlu dilakukan Pemerintah Jawa Barat dalam mendukung implementasi percepatan KBLBB di Jawa Barat adalah perlu menyediakan fasilitas stasiun pengisian baterai di kantor-kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Menutup rapat, Deputi Ayodhia berpesan, “Kami siap untuk memfasilitasi usulan dari Pemda Jawa Barat. Konsep pembangunan Jalur Tengah Selatan yang sudah dinantikan sejak lama perlu dikoordinasikan lintas sektor dengan pembangunan yang holistik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.”

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel