FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Dukung Rencana Pembuatan Konsep Belitung sebagai Pusat Perikanan dan Kelautan Indonesia Bagian Barat

Dibaca: 35 Oleh Sabtu, 27 Maret 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Dukung Rencana Pembuatan Konsep Belitung sebagai Pusat Perikanan dan Kelautan Indonesia Bagian Barat
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-200/HUM/ROKOM/SET.MAR,VES/III/2021

Marves – Jakarta, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake membuka secara resmi focus group discussion (FGD) bertajuk Dukungan Infrastruktur Sumber Daya Air dan Pantai: Rencana Pembuatan Konsep Belitung sebagai Pusat Perikanan dan Kelautan di Indonesia Bagian Barat yang diselenggarakan secara hybrid luring di Serpong dan secara daring pada Rabu (24-03-2021).

“FGD ini menjadi upaya koordinasi di bidang infrastruktur sumber daya air dan rekayasa pantai yang merupakan salah satu fokus Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, khususnya di Asisten Deputi Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air (Asdep IDPSDA),” ungkap Deputi Ayodhia pada kesempatan yang sama. Topik yang dibahas dalam FGD ini juga berkaitan langsung dengan dukungan infrastruktur pendukung industri, khususnya industri maritim, kelautan, dan perikanan sehingga berkaitan erat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang merupakan satu di antara tujuh kementerian/lembaga (K/L) yang berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.

Sebelumnya, Persatuan Insinyur Indonesia (PII) telah menyiapkan konsep Belitung sebagai pusat perikanan dan kelautan di Indonesia bagian barat. Kajian ini dilakukan untuk mendukung kebijakan maritim, penyediaan pangan dari laut, maupun infrastruktur pendukung sehingga mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga:  Menko Luhut Vidcon Rakor Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Terdapat beberapa pembicara yang hadir dalam diskusi panel FGD, yaitu Ketua Komite Kerjasama Antar Lembaga dan Kementerian PII Purba Robert Mangapul Sianipar yang memaparkan tentang konsep Belitung sebagai pusat perikanan dan kelautan di Indonesia bagian barat, Koordinator Pelabuhan Perikanan Pantai Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Ady Chandra yang menyampaikan tentang potensi kelautan dan perikanan di Indonesia bagian barat serta rencana pengembangan pusat kelautan dan perikanan di Belitung. Koordinator Logistik Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Indra Nurcahyo yang menjelaskan tentang peran sektor swasta dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, juga Pakar Kelautan dan Perikanan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Luky Adrianto yang menerangkan rekomendasi kebijakan pengelolaan dan pengembangan pusat perikanan dan kelautan di Indonesia yang ia sebut sebagai WPP based economy.

Melalui FGD tersebut dihasilkan beberapa rekomendasi. Pertama, mengingat Indonesia bagian barat memiliki potensi perikanan yang besar, rencana pengembangan Belitung sebagai pusat kelautan dan perikanan (Belitung Multi-Fisheries Estate/BMFE) di Indonesia bagian Barat menjadi cukup potensial. Walaupun begitu, pengembangan Belitung sebagai BMFE tetap memerlukan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat, seperti penetapan Belitung sebagai landing point bagi kapal-kapal penangkap ikan yang beroperasi di perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan (wilayah pengelolaan perikanan/WPP 711), perairan Laut Jawa (WPP 712), dan perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda (WPP 572). Hal ini mengingat bahwa semua hasil penangkapan ikan dibawa ke pelabuhan perikanan di Jakarta.

Baca juga:  Suar Kemaritiman Edisi 17 Agustus 2018

Konsep pengembangan BMFE akan mengoptimalkan potensi dan perekonomian WPP secara multi-species, di antaranya melalui pengembangan perikanan tangkap, budidaya laut, pengolahan dan peningkatan ekspor, pariwisata, serta pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Terkait hal tersebut, Guru Besar IPB Etty Riani mengingatkan agar seluruh proses pengembangan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, kesesuaian tata ruang, dan keamanan dari kontaminasi bahan yang bagi produk perikanan. Pengelolaan BMFE perlu dilakukan secara terpadu dengan upaya konservasi yang memperhatikan kapasitas dan daya dukung fungsi lingkungan.

Pada masa mendatang, rencana pembangunan BMFE meliputi beberapa lokasi pengembangan. Pertama, kawasan inti yang mencakup pembangunan Pelabuhan Perikanan Baru (PPS Sungai Padang) beserta fasilitas pendukungnya, pengembangan dermaga tambat labuh nelayan, pembangunan pasar ikan modern, pembangunan fasilitas docking kapal, pendalaman alur dan kolam pelabuhan, perbaikan jalan lingkungan, serta pembangunan laboratorium mini untuk cek mutu produk ekspor hasil perikanan. Kedua, kawasan penunjang yang meliputi wilayah Tanjung Pandan, Sungai Padang, Selat Nasik, Pulau Seliu, Tanjung Rusa, Lassar, dan kawasan sekitar BMFE.

Baca juga:  Menko Luhut meeting bersama Dubes Eutophia

Pengembangan BMFE disarankan dilakukan menggunakan pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang melibatkan peran investasi swasta. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sri Bagus Guritno menyampaikan, “Mengingat penerapan KPBU untuk sektor kelautan dan perikanan merupakan hal yang baru, tentunya masih diperlukan studi pendahuluan. Kita dapat mengambil pelajaran dari kajian KPBU untuk pengembangan Pelabuhan Ambon secara terintegrasi, yakni antara pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan guna mendukung program Lumbung Ikan Nasional (LIN).” Kawasan BMFE juga diusulkan agar dapat ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) industri perikanan dan kelautan agar dapat meningkatkan potensi investasi.

“Saya mengapresiasi kontribusi seluruh pihak yang berperan dalam melahirkan konsep BMFE. Semoga konsep ini dapat diimplementasikan dengan baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan maupun masyarakat Indonesia secara luas,” harap Ketua Umum PII Heru Dewanto yang sekaligus menutup acara FGD.

Selanjutnya, konsep BMFE ini akan disampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebagai rekomendasi kebijakan strategis.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel