Siaran Pers
No.SP-626/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021
Marves-Bogor, Guna meningkatkan daya saing usaha perikanan di Asia Tenggara, Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Koordinator Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi, bekerja sama dengan Foundation for International Human Rights Reporting Standarts (FIHRRST) mengambil inisiatif untuk membentuk Annual South-East Asian Forum on Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF) dengan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Terbatas di Bogor pada Senin (04-10-2021).
Forum ini dibentuk untuk memberikan wadah bagi pemerintah dan perusahaan perikanan di Asia Tenggara untuk bertukar informasi, meningkatkan daya saing usaha, dan mengambil tindakan kolaboratif untuk mempromosikan produk perikanan berkelanjutan ke negara-negara pasar.
Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Basilio Dias Araujo dalam pembukaan acara tersebut mengatakan
“Rencana Pembentukan Annual South-East Asian Forum On Sustainable Capture Fisheries (ASEAF-SCF) bertujuan untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang economic viable (layak secara ekonomi),environmentally accepted, dan berkelanjutan di Indonesia”.
Penangkapan ikan yang tidak berizin dan over eksploitasi (IUUF) dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem laut pada akhirnya mempengaruhi produktivitas dan ketahanan pangan (food security).
Menurut Deputi Basilio, Indonesia terus berupaya untuk memperkuat sistem pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan memastikan bahwa stok ikan dan ekosistem di sepanjang wilayah perairan di Indonesia dengan berbagai dampak perubahan iklim ekstrem perlu untuk terus dikelola dengan baik dan tepat. Hal ini menegaskan pentingnya pembentukan ASEAF-SCF untuk memperkuat kerjasama dan kolaborasi.
“Forum ini dibentuk nantinya akan menjadi wadah berbagi pengalaman terbaik dan menyusun langkah strategis berbagai pemangku kepentingan untuk mengelola sumber perikanan tangkap yang tepat dan berkelanjutan, termasuk penanggulangan dampak perubahan iklim ekstrem, serta mengembangkan teknologi pemanenan ikan tangkap yang inovatif sehingga dapat meningkatkan ketahanan maritim” lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua FIHRRST Marzuki Darusman dalam sambutannya mengatakan bahwa industri perikanan tangkap negara-negara di Asia Tenggara memiliki kontribusi penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, namun di sisi lain juga terdapat dampak negatif terhadap lingkungan oleh karena itu diperlukan penyusunan langkah yang tepat dalam mengelola perikanan tangkap.
“Demi menjaga perikanan tangkap yang berkelanjutan diperlukan pengkajian, diskusi, dan membangun kesepahaman secara bertahap di antara negara-negara Asia Tenggara guna meningkatkan daya saing usaha perikanan di Asia Tenggara” tambahnya
Potensi pembangunan (ekonomi) kelautan Indonesia ini perlu dikelola secara baik, masif, dan inovatif, sehingga dipastikan dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan memperkuat ketahanan maritim Indonesia, serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat.
FGD dilanjutkan dengan pemaparan dari perwakilan Senior Consultant at FAO , Rome Kristin Von Kistowski, IOM Migrant Assistant and Protection, Regional Office of Asia Pacific, Among Resi, dan National Project Coordinator, Ship to Shore Rights Indonesia, ILO , Albert Bonasahat, dengan mengangkat tema ”Regional update Keberlanjutan dan Hak Asasi Manusia Pada Sektor Perikanan”
Turut hadir secara daring dalam FGD ini Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, Dubes RI untuk Vietnam, Denny Abdi, Direktur Perhubungan Laut, Direktur Asia Tenggara, Menlu, Mirza Nurhidayat, Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Kemenhub, Ahmad, Direktur Kebijakan, Bakamla, Laksma Samuel H, Kowaas, Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asean, Abdullah Zulfikli.
Setelahnya diadakan diskusi dengan pembicara dari 5 (lima) perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait yang membahas mengenai pentingnya pemberantasan IIU Fishing dan perlindungan Hak Asasi Manusia untuk memenuhi peningkatan permintaan konsumen dan investor atas produk perikanan berkelanjutan.
Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
