BeritaFoto

Kemenko Marves Gelar Konsinyering Pokja Peningkatan Performa Teknis Kapal Berbendera Indonesia Tahun 2021 dan Pembuatan Help Desk Port State Control

Dibaca: 16 Oleh Sabtu, 3 April 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Gelar Konsinyering Pokja Peningkatan Performa Teknis Kapal Berbendera Indonesia Tahun 2021 dan Pembuatan Help Desk Port State Control
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-218/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves – Bogor, Pemerintah menggelar sebuah konsinyering Kelompok Kerja (Pokja) untuk meningkatkan performa teknis kapal berbendera Indonesia tahun 2021 dan pembuatan help desk (bantuan informasi) Port State Control (Pengawasan Negara atas Pelabuhan) di Bogor pada Hari Rabu/Kamis (31 Maret-01 April 2021).

Dalam pembukaan Konsinyering Staf Ahli Menteri (SAM) Bidang Hukum Laut Okto Irianto menuturkan kegiatan ini bertujuan untuk mempertemukan berbagai stakeholder terkait guna membahas secara detil terkait program Kelompok Kerja (Pokja) Peningkatan Performa Teknis Kapal Berbendera Indonesia, Klasifikasi Kapal Berbendera Indonesia, dan Pelayaran Indonesia, serta membahas hal-hal teknis yang diperlukan dalam pembuatan sistem Help Desk Port State Control.

Kegiatan ini diikuti oleh seluruh anggota Pokja yang terdiri dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Biro Klasifikasi Indonesia, Lembaga Nasional Single Window, dan INSA, serta Kemenko Marves sebagai koordinatornya.

“Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyelesaikan proses bisnis dan SOP dari aplikasi pemantau performa kapal berbendera Indonesia sesuai dengan Forum Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control in Asia Pacific,” tutur Okto.

Baca juga:  Plt Sesmenko Agung: Pentingnya Pola Pikir Global dan Out of The Box dalam Perencanaan

Sebagai informasi, Tokyo MoU adalah organisasi regional Port State Control yang terdiri dari 20 negara anggota di Asia Pasifik. Tujuan organisasi ini adalah untuk mengurangi pengoperasian kapal di bawah standar internasional melalui kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota, mempromosikan keselamatan maritim, melindungi lingkungan dan laut, serta untuk menjaga kondisi kerja dan kehidupan di atas kapal.

Sejak Indonesia bergabung dengan Tokyo MoU pada tahun 1993, kapal berbendera Indonesia selalu berada dalam kategori _black list_ yang artinya pengangkutan dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia beresiko tinggi.

Akan tetapi, laporan tahun Tokyo MoU tahun 2020 menunjukkan bahwa performa kapal berbendera Indonesia sudah mengalami perbaikan, yang ditandai dengan masuknya Indonesia dalam kategori grey list yang berarti telah terjadi peningkatan performa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan performa kinerja tersebut tidak diraih tanpa usaha. Pada tahun 2020 dibuat sistem Help Desk Port State Control yang berfungsi sebagai desk bersama untuk mempercepat koordinasi antar kementerian/lembaga terkait, serta penanganan jika terdapat kasus kapal berbendera Indonesia yang tertahan/didetensi di luar negeri.

Baca juga:  Menko Luhut Coffee Morning bersama 'Old Soldier Group' di Kantor Maritim

“Dengan aplikasi ini, maka kementerian/lembaga dan semua pihak yang terkait dapat melakukan pemantauan secara real time mengenai kapal-kapal berbendera Indonesia yang berlayar di luar negeri yang mengalami masalah pada saat atau selama masa pemeriksaan standar keamanan oleh otoritas pelabuhan di luar negeri,” papar Okto.

Aplikasi ini telah cukup lama dirancang dan diharapkan dapat dioperasikan pada bulan Juli 2021 yang akan datang. Kegiatan ini bertepatan dengan telah ditandatanganinya SK Pokja untuk tahun 2021.

“Seandainya ada kapal berbendera Indonesia yang mengalami masalah, baik terkait dokumen, awak kapal, maupun masalah teknis lainnya, pihak di Indonesia dapat segera menindaklanjuti sehingga detensi kapal dapat diminimalisir,” pungkas Okto.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kemenko Marves Agung Kuswandono  mengatakan pula bahwa pada masa mendatang diharapkan agar Indonesia tidak hanya  masuk ke dalam white list di Tokyo MoU on Port State Control in Asia-Pacific Region, tetapi juga diharapkan agar tidak ada lagi kapal berbendera Indonesia yang terkena detensi di luar negeri.

Baca juga:  Menko Luhut Menghadiri Working Luncheon on Indonesia Financing Scheme

Berkaitan dengan performa teknis kapal berbendera Indonesia, tahun 2021, Indonesia menargetkan untuk dapat masuk white list. Dengan asumsi bahwa jumlah pemeriksaan kapal adalah sama dengan periode sebelumnya (tahun 2017- 2019) yaitu sebanyak 761 kapal, maka untuk mencapai white list, jumlah detensi selama 3 tahun tidak boleh lebih dari 41 kapal.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel