Berita DeputiDeputi 4

Kemenko Marves Gelar Koordinasi Teknis Pengembangan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Hutan Untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP)

Dibaca: 33 Oleh Sabtu, 28 Agustus 2021September 2nd, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 09 02 at 15.00.51
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-542/HUM/ROKOM/SET.MARVES/VIII/2021

Marves – Labuan Bajo, Tidak hanya mengembangkan infrastruktur penunjang pariwisata, pemerintah juga berupaya membenahi manajemen pengelolaan sampah dan limbah serta pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan hutan pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

Terkait hal tersebut, Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Nani Hendiarti melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Hari Jumat-Sabtu (27-28 Agustus 2021). Kunjungan kerja ini berkaitan dengan program blue carbon, restorasi mangrove, pengelolaan sampah dan Limbah serta pengelolaan jasa lingkungan disekitar Destinasi super prioritas Labuan Bajo

Kemudian, Deputi Nani turut membahas mengenai Jasa Lingkungan dan Mangrove yang menjadi isu penting karena kedepannya ada program rehabilitasi mangrove. “Karena tanaman ini memiliki sisi ekonomis yang tinggi, selain itu Pak Menko juga menginisiasi rehabilitasi Mangrove, sehingga secara khusus kami ingin mendorong rehabilitasi dan konservasi mangrove ini di wilayah pesisir Kabupaten Manggarai Barat bebernya. (27-08-2021)

Kemudian agenda dilanjutkan dengan kunjungan lapangan pada tanggal (28-08-2021) yang dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan ke salah satu lokasi wisata yang merupakan potensi jasling yang bisa dikembangkan yang saat ini sudah berjalan dengan masyarakat sebagai pengelolanya dan akan diajukan sebagai izin perhutanan sosial yaitu Wae Bobok. Di Kabupaten Manggarai Barat sendiri terdapat 4 lokasi yang sudah memiliki izin kelola Perhutanan Sosial dengan kategori blue. Pemda melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Manggarai Barat akan mengajukan izin kelola perhutanan sosial dan akan segera didorong oleh Kemenko Marves untuk proses lebih lanjut.

Baca juga:  Jadi Pusat Wisata di Kawasan Asean, Pemerintah Minta Masyarakat Ikut Kembangkan Danau Toba

Wae Bobok memiliki potensi jasa lingkungan sebagai wisata alam dan dengan adanya air terjun di dalam kawasan hutan lindung memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar. KPH telah membangun area foto dan outbond yang terdiri dari flying fox dan camping ground. Saat ini KPH masih menyusun SOP untuk camping ground agar hutan lindung tetap terjaga.

Selain Wae Bobok, terdapat pula lokasi jasa lingkungan yang telah dikelola oleh masyarakat dengan binaan KPH, yaitu areal wisata Sano Limbung. Pada lokasi ini terdapat danau yang memiliki mitos tersendiri di masyarakat. KPH telah membangun tempat untuk upacara adat dan jalur trekking bagi wisatawan yang ingin mengelilingi danau.

Tidak hanya potensi jasa lingkungan, Kabupaten Manggarai Barat juga memiliki potensi HHBK seperti madu hutan, gula aren, dan kerajinan bambu. Madu hutan dan gula aren merupakan HHBK khas dari Kabupaten Manggarai Barat.

KPH Manggarai Barat juga mendukung HHBK dari masyarakat dengan membangun koperasi sehingga masyarakat yang memiliki hasil panen dapat menjualnya dengan mudah. Saat ini telah terdapat 11 supplier madu dengan jumlah produksi 5-6 ton per tahun. Madu tersebut telah dipasarkan tidak hanya di Labuan Bajo, akan tetapi ke wilayah lain juga, seperti Jakarta. HHBK lainnya yang dikirimkan oleh masyarakat, yaitu kerajinan bambu seperti tempat sedotan/tempat alat tulis, gelas, dan sedotan. Dengan turut menjaga lingkungan wisata Labuan Bajo, sedotan bambu rencananya akan ditawarkan kepada pihak hotel, akan tetapi masih terhambat dikarenakan pandemi covid.

Baca juga:  Dampak Kondisi Iklim Global, Menko Luhut Tekankan Pentingnya Edukasi Mitigasi Bencana

Sehari sebelumnya telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis Pengembangan potensi Jasa Lingkungan pada kawasan hutan didaerah penyangga destinasi pariwisata prioritas Labuan Bajo (Provinsi NTT), Kep. Morotai (Malut), Wakatobi (Sultra) dan Mandalika(NTB) Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Sugeng Harmono. Dalam sambutannya dia mengatakan bahwa kawasan hutan dapat dikembangkan untuk memberikan nilai manfaat terhadap masyarakat sekitar dengan tanpa merusak lingkungan. “Jadi pengembangan kawasan hutan terdapat sisi ekonomi, sosial dan lingkungan,” ujarnya.

Agenda rapat ini dilaksanakan secara hybrid (daring dan luring) yang dihadiri oleh Asisten II Kabupaten Manggarai Martinus Iban, Kepala KPH Manggarai Barat Stefanus Nali, Kepala BPDASHL Benain Noelmina Bambang Hendro serta undangan lainnya

Lebih lanjut, rapat ini dipimpin oleh Kepala Bidang Pengembangan Jasa Lingkungan Ike Rachmawati. Tujuan Dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mendukung jasa lingkungan yang terdapat pada kawasan hutan sebagai destinasi alternatif yang dapat menjadi tujuan wisata lainnya selain destinasi utama yaitu 5 Destinasi Wisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang dan Labuan Bajo. “Pemerintah berharap agar teman-teman pengelola hutan yang ada di daerah dapat memberikan masukan dalam pengembangan jasa lingkungan hutan yang terfokus kepada pariwisata,” pungkasnya.

Baca juga:  Indonesia Membuka Peluang Investasi Bagi Para Investor Dunia

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel