BeritaFoto

Kemenko Marves Gelar Rakornas Lintas Kementerian dan Lembaga, Menko Luhut Ingatkan Tugas Negara Selesaikan Masalah

Dibaca: 60 Oleh Jumat, 27 November 2020Tidak ada komentar
Kemenko Marves Gelar Rakornas Lintas Kementerian dan Lembaga, Menko Luhut Ingatkan Tugas Negara Selesaikan Masalah
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves – Jakarta, Dua tahun lalu, Presiden Joko Widodo telah menetapkan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yakni Borobudur, Danau Toba, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo. Permasalahan utama pada DPSP hingga saat ini masih terletak pada kelemahan empat komponen utama, yaitu atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan ancillary facilities (fasilitas pendukung).

Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan DPSP agar dapat meningkatkan kepuasan wisatawan dan peringkat Indonesia pada Travel and Tourism Competitiveness Index menjadi peringkat 30 pada 2021, Kemenko Marves menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Dewan Pengarah serta Pengelola Badan Otorita 5 DPSP pada Hari Jumat (27-11-2020) di Jakarta.

“Tadi kita menetapkan sesuai perintah Presiden, menyinkronisasi hasil kerja kita selama dua tahun terakhir ini mengenai lima destinasi prioritas  pariwisata di Indonesia. Kami sepakat akan ada perbaikan-perbaikan di sana dan juga di sini,” ujar Menko Luhut. Hal-hal yang tak luput didiskusikan adalah dampak pandemi Covid-19 terhadap perkembangan pariwisata di 5 DPSP.

Baca juga:  Menko Luhut: Pengembangan Kawasan Bekasi, Karawang dan Purwakarta Masih Dalam Kajian

Menurut dia, hal pertama yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah  melakukan studi Antropologi di tiap destinasi wisata tersebut. “Karena  Covid 19 mengubah banyak sekali cara berpikir, cara hidup, cara kita bekerja,” jelas Menko Luhut. Kemudian, pemerintah, kata dia, akan mengutamakan kebersihan semua tempat.

“Lalu, setelah masalah kebersihan, kita juga memikirkan masalah keamanan karena wisatawan juga perlu mendapat jaminan keamanan terutama dari penyebaran virus corona saat ini,” kata Menko Luhut.

Terpenting, dia juga mengingatkan bahwa tugas pokok negara  adalah menyelesaikan masalah. “Jadi, kalau ada masalah, lihat kalimat yang pertama, yaitu kita selesaikan masalahnya. Saya ulangin itu ya, berkali-kali itu saya ingatkan, jadi tugas negara itu menyelesaikan masalah bukan berkelahi. Jangan ada conflict of interest untuk kepentingan diri sendiri,” singgung Menko Luhut.

Diapun menilai, pada tahun 2020, koordinasi untuk pembangunan 5 DPSP telah semakin intensif baik pada tingkat pusat maupun daerah. “Namun, masih banyak yang harus ditingkatkan pada 2021. Pemerintah Daerah, Asosiasi, dan Industri harus lebih terlibat erat,” ingat Menko Luhut.

Baca juga:  Sinergisitas Nasional Pengembangan Produk Inovasi Kelautan dan Perikanan

Dalam kesempatan tersebut, hadir pula Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Tohir, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Parekraf Wishnutama secara virtual, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, kepala daerah, serta kepala badan otorita di 5 DPSP.

Kepada Menko Luhut, Menteri BUMN Erick Tohir melaporkan bahwa Indonesia perlu memprioritaskan pariwisata domestik dan tetap meningkatkan pariwisata internasional.

“Pemerintah harus bisa menunjukkan keberpihakan  bahwa wisatawan lokal pun bisa meningkatkan perekonomian nasional terutama di tengah pandemi seperti saat ini,” katanya. Karena itu, sambungnya, Kementerian BUMN akan membentuk holding BUMN Pariwisata yang tujuannya untuk mendukung ekosistem pariwisata nasional.

Menurut Menteri Erick Tohir, pembentukan holding ini menjadi salah satu upaya pemulihan pariwisata nasional pasca Covid-19. “Pembentukan holding digagas untuk memperbaiki iklim industri aviasi & pariwisata, sehingga diharapkan memberikan dampak optimal bagi perekonomian Indonesia,” katanya. Diapun menambahkan bahwa holding akan melakukan penataan bandara dan rute penerbangan untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dengan tujuan pemerataan distribusi pertumbuhan ekonomi serta perbaikan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Baca juga:  Millenials Talk: Dorong Peran Millenial Dalam Dunia Investas

Holding sendiri adalah perusahaan induk yang membawahi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Mengenai pembentukan holding ini,menteri Erick Tohir mengaku telah mendapatkan persetujuan Presiden dalam rapat terbatas.

Rakornas lima DPSP ini dilaksanakan mulai Hari Kamis-Sabtu (26-28 November 2020). Hasil koordinasi Hari Jumat (27-11-2020), ini akan menjadi dasar kebijakan dan program pada 2021.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel