Berita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves: Indonesia Siap Terapkan Dekarbonisasi Pelayaran dan Transisi “Green Port”

Dibaca: 264 Oleh Rabu, 10 November 2021November 11th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 11 11 at 08.50.14
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-717/HUM/ROKOM/SET.MARVES/XI/2021

Marves-Jakarta, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi terus mengawal upaya transisi penggunaan bahan bakar nol karbon di berbagai kegiatan pelayaran dan memastikan kesiapan pelabuhan-pelabuhan strategis Indonesia untuk transisi menjadi “Green Port”. Pernyataan itu disampaikan Deputi Basilio dalam Sesi Talkshow IMO-UNCTAD Side Event at Cop26: Seizing Opportunities for Developing Countries in Providing Zero-Carbon Fuels to Global Shipping pada hari Rabu (10-11-2021).

Pada COP-26 di Glasgow, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjanjikan upaya atasi perubahan iklim. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa Indonesia mampu memenuhi komitmen pada 2030 sesuai Perjanjian Paris, yaitu pengurangan emisi sebesar 29%. Komitmen tersebut disampaikan pada COP-21 tahun 2015, Pemerintah Indonesia janji menurunkan emisi dari tahun 2020-2030 sebesar 29% (unconditional) hingga 41% (conditional) dengan skenario business as usual tahun 2030, peningkatan komitmen tanpa syarat dibandingkan tahun 2010 sebesar 26%.

“Kita terus (upayakan) penuhi komitmen Indonesia,” jelas Deputi Basilio Dias Araujo dalam Forum Diskusi yang dihadiri berbagai negara anggota IMO tersebut.

Indonesia telah memperbarui Nationally Determined Contributions (NDC) pada Juli 2021.  Terkait isu Dekarbonisasi Pelayaran, NDC Indonesia mencatat kontribusi 19% Emisi CO2 berasal dari pelayaran di Indonesia. Emisi ini berasal dari jumlah dan jenis kapal yang dimiliki Indonesia.” terang Deputi Basilio.

Baca juga:  Kemenko Maritim Dorong Percepatan Rehabilitasi Mangrove

Indonesia memiliki 39.510 kapal kargo dan 171.754 kapal penangkap ikan yang terdaftar di database nasional. Sebagian besar kapal Kargo Indonesia dan kapal penangkap ikan berukuran kecil. Angka armada Indonesia terlalu kecil jika dibandingkan dengan 2,1 miliar DWT armada dunia yang tercatat dalam UNTACD Handbook of Statistics tahun 2020.

”Sekitar 200.000 armada dunia ini berlayar diantara tiga selat strategis Indonesia yaitu Selat Malaka (130.000/tahun), Selat Sunda (56.000/tahun) dan Selat Lombok (33.000/tahun). Ini menghasilkan jutaan ton CO2 yang dikeluarkan oleh armada-armada tersebut saat melewati perairan Indonesia,” jelas Deputi Basilio.

Lebih jauh, dia menyampaikan, bahwa terlepas dari kontribusi jutaan ton atau bahkan giga ton emisi karbon dari kapal yang melintasi perairan Indonesia, Indonesia sebagai Negara Pesisir dan negara kepulauan terbesar di dunia tetap melakukan tugasnya.

“Perusahaan Minyak Nasional kami mulai memproduksi Low Sulphur Marine Fuel Oil atau LS MFO untuk bahan bakar armada nasional kami. Kami bahkan mulai menyediakan LS MFO untuk pelayaran Internasional dengan peluncuran di salah satu Pelabuhan Kargo Curah di Krakatau Internasional Port (KIP) pada Agustus 2021. Pertamina Indonesia sedang mempersiapkan empat terminal LS MFO di Selat Malaka untuk melayani armada laut Internasional. Kami berharap dapat memiliki mitra internasional untuk bekerja sama dengan kami untuk membangun lebih banyak kilang guna menyediakan LS MFO untuk pelayaran global di Selat strategis kami. Di tingkat nasional, Indonesia juga kini memperkenalkan B20 dan B30 untuk transportasi darat dan udara,” kata Deputi Basilio.

Baca juga:  Rakor dengan Jajaran Ditjen KKP, Bahas Sinkronisasi Program, Jadwal Kerja 2021, dan Program Kerja 2022

“Pemerintah Indonesia juga akan mengubah penggunaan bahan bakar minyak menjadi bahan bakar gas (BBG) untuk kapal-kapal kecil. Program ini untuk nelayan dengan kapal penangkap ikan 7.812 metrik ton. Kami juga sekarang memperkenalkan Tenaga Surya Atap untuk dipasang di semua pelabuhan kami untuk menyediakan energi hijau di pelabuhan kami,” lanjut Deputi Basilio.

Deputi Basilio yakin Indonesia mampu wujudkan komitmennya, namun perlu kerja sama kolektif dan kolaboratif dari semua pemangku kepentingan di sektor maritim dan energi di dalam negeri, maupun organisasi internasional seperti IMO, UNCTAD, dan World Bank.

“Saya harap IMO dapat membantu upaya kita promosikan teknologi rendah karbon. IMO bisa berikan fasilitasi kemitraan publik-swasta dan pertukaran informasi, transfer teknologi, pembangunan kapasitas SDM maritim, kerjasama teknis, dan berbagai program untuk tingkatkan efisiensi energi di kapal dan kegiatan pelayaran,” kata Deputi Basilio.

Menurutnya, IMO mestinya juga dapat membantu pendanaan dan teknologi inovasi termasuk pengembangan kapasitas. Ini adalah salah satu langkah untuk implementasikan Strategi IMO melalui ITCP dan inisiatif lainnya termasuk proyek GloMEEP dan jaringan MTCC,” jelas Deputi Basilio.

Baca juga:  Laksanakan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Lakukan Pembekalan Agent of Change dan Budaya Kerja PATEN

Sesi Talkshow ini dimoderatori oleh Chief Department of Partnerships and Projects IMO Jose Matheickal, dan turut diikuti oleh Deputy Secretary-General UNCTAD Isabelle Durant, Acting Global Director for Transport, and Manager of Global Unit in the Transport Global Practice World Bank Binyam Reja, CEO Global Marine Forum Johannah Christensen, Principal Secretary State Department for Maritime and Shipping Affairs Kenya Nancy Wakarime Karigithu, Senior Advisor Economic Acceleration & Special Projects, Office of the MEC for Economic Development, Environment, Agriculture & Rural Development, Gauteng Provincial Government South Africa Jak Koseff, serta Unit head for New Energy Carriers Division for Fuels and Energy Carries Ministry of Energy Chile Camilio Aviles Arias.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel