Berita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Mempelajari Kemungkinan Membentuk Polisi Pamong Praja Maritim untuk Penegakan Peraturan Daerah dan Menjaga Keamanan Maritim di Wilayah 12 Mil Laut

Dibaca: 36 Oleh Selasa, 15 Desember 2020Tidak ada komentar
Konsep Otomatis
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

Marves -Bandung, Dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 27 ayat (2) huruf d tentang keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam memelihara keamanan di laut, maka Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) yang bertajuk “Membangun Konsep Keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam Memelihara Keamanan di Laut” pada Jumat, (11-12-2020).

“Kami dari Kemenko Marves mencoba memahami UU No. 23 Tahun 2014 dan menemukan adanya kekosongan kebijakan terkait pengawasan maritim dan sumber daya laut secara keseluruhan, di mana belum ada konsep yang jelas tentang porsi peranan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah,” ungkap Basilio D. Araujo, selaku Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim. “Sampai detik ini, kami belum mendapatkan konsep konkret tentang keikutsertaan Pemerintah Daerah dalam turut serta memelihara keamanan di laut, sehingga kami ingin mengajak seluruh Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait untuk kita sama-sama membangun konsep ini,” lanjutnya.

FGD ini diharapkan bisa menemukan sebuah konsep kebijakan yang mampu memberikan payung hukum demi memastikan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam ikut serta memelihara keamanan di laut sesuai amanat UU No.23 Tahun 2014. Untuk menyelesaikannya, FGD ini mengundang Kepala Biro Hukum, Direktur Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kementerian Dalam Negeri selaku narasumber.

Baca juga:  Kemenko Maritim Harap Rancangan Inpres Soal Percepatan Swasembada Garam Nasional Segera Ditetapkan

FGD juga mengundang peserta yang terdiri dari Kepala Biro Pemerintahan dan Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi di seluruh Indonesia, serta Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi seluruh Indonesia. Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan  turut memberikan masukan untuk membangun konsep keterlibatan Pemerintah Daerah dalam memelihara keamanan di laut.

Dalam FGD itu, Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, R. Gani Muhammad bersepakat bahwa belum ada konsep yang dibangun untuk melaksanakan amanat UU 23 Tahun 2014 tersebut. Hal ini termasuk definisi dan batasan yang jelas terkait dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, Gani menyebutkan  perlunya pembentukan payung hukum (aturan pelaksanaan UU 23 Tahun 2014 – Red) yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangan daerah masing-masing. “Untuk melaksanakan UU ini dapat saja dibentuk satuan polisi pamong praja maritim, untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta mengelenggarakan perlindungan masyarakat dalam konteks kemaritiman.

Dalam pelaksanaan tugas di lapangan sebetulnya sudah ada beberapa Provinsi yang memberikan tugas dan kewenangan kepada Satpol PP untuk melaksanakan tugas pengawasan keamanan di laut. Misalnya, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan Utara dan Provinsi Bangka Belitung. Namun, belum ada payung hukum secara nasional sehingga tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Provinsi di Indonesia.

Baca juga:  Menjaga Laut Dari Ancaman Destructive Fishing

Di sisi lain, Bernhard E. Rondonuwu selaku Direktur Polisi Pamong Praja dan Linmas menjelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja selaku aparat Pemda yang bertugas untuk menjalankan fungsi penegakan Perda dan Perkada merupakan bagian penting di Pemerintahan Daerah. Sayangnya, personel Satpol PP khususnya di berbagai daerah yang memiliki laut masih jauh dari kata cukup, “Satpol PP sejatinya ingin menjalankan UU ini, tetapi jumlah personel, sarana prasarana dan anggaran yang kami miliki belum memadai dan kami membutuhkan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para personil Satpol PP di daerah untuk menunjang pelaksanaan tugas,” ungkapnya.

Menanggapi hal ini, Asdep Basilio  mengatakan bahwa fungsi penegakan keamanan laut dapat ditambahkan ke dalam tugas dan fungsi Satpol PP karena ada ruang hukum dalam UU 23 Tahun 2014 “Tetapi perlu ketegasan Pemda untuk menjalankan tugas dan fungsi penegakkan Perda dan Perkada yang ada di tambah dengan fungsi pengawasan keamanan dan harus didukung sarana serta prasarana yang memadai,” ujarnya.

“Perumusan indikator dan target program daerah perlu memperhatikan keselarasan dengan indikator dan target perencanaan Pusat serta menggunakan penilaian yang lebih terukur,” ungkap Tantri Lisdiawati, Kasubdit Kelautan dan Perikanan Direktorat SUPD II Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, dalam upaya pencapaian target nasional pada bidang urusan kelautan dan perikanan, perlu koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti akademisi, pelaku bisnis, pemerintah, komunitas, dan generasi milenial sebagai bonus demografi demi terlaksananya sinkronisasi pembangunan, khususnya dalam urusan penegakan keamanan laut.

Baca juga:  Sosialisasi GBBS dan Aksi Bersih, Kemenko Maritim Rangkul Komunitas Bebas Sampah

Dari FGD ini disepakati dua pendekatan yang akan dilakukan. Pertama, peninjauan kembali UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pasal-pasal yang mengatur kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuka kemungkinan Pemerintah Kota dan Kabupaten untuk dapat berperan langsung dalam pengawasan keamanan laut di pesisir. Kedua,  kemungkinan dilakukan penambahan tugas pengawasan keamanan laut oleh Satpol PP dalam Perda RZWP3K.  Provinsi-Provinsi yang belum mempunyai Satpol PP Maritim diharapkan dapat mengadopsi tupoksi dari Provinsi-Provinsi yang telah membentuk Satpol PP Maritim seperti Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Bangka Belitung.

Diharapkan adanya upaya tindak lanjut dari hasil pertemuan ini untuk melakukan diskusi dengan seluruh Kementerian dan Lembaga terkait guna mematangkan peluang Pemda ikut serta dalam menjaga keamanan laut sesuai amanat UU 23 Tahun 2014.

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel