FotoBerita DeputiDeputi 6

Kemenko Marves Kawal Implementasi UUCK di Sulawesi Selatan

Dibaca: 11 Oleh Selasa, 12 Oktober 2021Oktober 15th, 2021Tidak ada komentar
WhatsApp Image 2021 10 15 at 10.48.42
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-647/HUM/ROKOM/SET.MARVES/X/2021

Marves – Makassar, Dalam rangka mengawal implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Penanaman Modal di Provinsi Sulawesi Selatan. Rakor ini dipimpin oleh Asisten Deputi (Asdep) Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Kemenko Marves Ferry Akbar Pasaribu. Hadir juga sebagai pembicara Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Ir. Denny Irawan Saardi, M.Si, Kepala Bappeda Pemprov Sulsel, Ir. Darmawan Bintang, MDevPlg, dan Asisten Perekonomian dan pembangunan, dr Muhammad Ichsan Mustari, di Hotel Claro Makassar, Selasa (12 oktober 2021).

Sulsel merupakan salah satu aset terbesar yang dimiliki Indonesia. Sulsel memiliki potensi investasi yang maha kaya dan menjadi lahan untuk menciptakan lapangan kerja dimana realisasi investasi Sulawesi Selatan didorong oleh tiga sektor utama, yaitu Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran, Sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi, dan Pertambangan dengan lokasi investasi utama berada di Kota Makassar.

“Di tengah Pandemi Covid-19, realisasi investasi Sulawesi Selatan melebihi target investasi RPJMD Tahun 2020 dan 2021. Pada 2020, realisasi investasi mencapai Rp 12.541 T yang didukung oleh PMA (Rp 3.399 T) dan PMDN (Rp 9.142 T). Sementara, pada semester I 2021, realisasi investasi mencapai Rp 10.439 T yang sudah melebihi target RPJMD 2021 sebesar Rp 8 T” ungkap Asdep Ferry.

Baca juga:  Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulsel, Ir. Denny Irawan Saardi, M.Si. menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenko Marves dan mengharapkan ada sinergitas antara pusat, provinsi dan daerah yang terus senantiasa ditingkatkan dalam rangka mendorong percepatan investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana amanat dari UUCK.

“Undang-undang omnibuslaw ini perlu kita kawal bersama, khususnya dalam pelaksanaan OSS-RBA. Dengan adanya pola penyederhanaan perizinan dari berbasis izin menjadi resiko tentu ini menjadi PR kita bersama,” jelasnya.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan sudah menindaklanjuti harmonisasi Peraturan Gubernur mengenai perizinan usaha berbasis risiko dengan UU No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 6 Tahun 2021. Saat ini, proses tersebut masih pada tahap usulan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Propemperda TA 2020).” Tambahnya.

Namun demikian masih terdapat sejumlah faktor yang menghambat investasi di Sulawesi Selatan. Diantaranya dokumen tata ruang kab/kota yang belum tuntas, Sistem OSS-RBA yang belum terintegrasi dengan sistem izin usaha yang sudah dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Selatan, serta Sistem OSS RBA tidak user friendly sehingga dibutuhkan pendampingan kepada pelaku usaha dan pemerintah Kabupaten/Kota oleh DPMPTSP dan diharapkan ada komitmen dari kab/kota untuk menyelesaikan dokumen RTRW dan RDTR sebagai penunjang kemudahan berinvestasi di Sulawesi Selatan.

Baca juga:  Menko Luhut Vidcon Rakor Securi Port di Kantor Marves

Pada kesempatan ini telah juga dilakukan kunjungan bersama dengan tim bidang pengembangan iklim DPMPTSP Sulsel ke Makassar New Port (MNP) sebagai salah satu Proyek Stategis Nasional (PSN) yang dikembangkan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 Makassar dengan total nilai investasi sebesar Rp. 89.57 T. MNP berada di lokasi strategis yang dapat menjadi Pelabuhan Kargo terbesar di Wilayah Indonesia Timur serta Lokasi MNP yang strategis dan didukung oleh perekonomian Porvinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai Pelabuhan Internasional seperti Singapura.

“Kemarin saya jalan-jalan ke Makassar New Port. Luar biasa pengembangannya, idenya hebat dan yang paling membanggakan karena pimpronya adalah anak negeri sendiri bukan asing,” ungkap Ferry.

Pembangunan MNP ini dikerjakan dalam tiga tahapan. Setiap tahapan dibagi menjadi Paket A, B, C, dan D. Proyek ini bertujuan untuk memperlancar jalur distribusi serta membantu memangkas biaya dan waktu. Harapan besar lainnya adalah MNP berperan sebagai hub port bertaraf internasional, sehingga dapat meningkatkan direct call dan direct export. Oleh karena itu dalam waktu dekat Kementerian terkait di Pusat (Kemenkomarves, Kemenperekonomian, Kemenhub, KemenBUMN, Pelindo) dapat mengembangkan MNP menjadi regional hub dengan mengadakan Rapat Koordinasi di Makassar.

Baca juga:  Kemenko Maritim Laksanakan Sosialisasi Pengurangan Sampah dan Berikan Penghargaan Green Port di Bontang

“Idenya keren, luar biasa, saya melihat gambaran dalam tayangan peta ini benar-benar good idea, ini harus kita dukung. Ntar klo saya balik ke Jakarta, saya langsung laporkan MNP ke pak deputi, dan akan saya usulkan rapat regional, supaya kita bisa dapat input dari berbagai daerah,” tutur Ferry meyakinkan.

Biro Komunikasi

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel