Berita DeputiDeputi 6

Kemenko Marves Kawal Isu Perpajakan Pembangunan Infrastruktur PSN

Dibaca: 25 Oleh Sabtu, 1 Mei 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Kawal Isu Perpajakan Pembangunan Infrastruktur PSN
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-287/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

 

Marves – Cilegon, Untuk mendukung kelancaran pembangunan proyek-proyek infrastruktur dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diusung melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 109 Tahun 2020, Kemenko Marves kembali mendiskusikan permasalahan perpajakan terkait pembangunan tersebut.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves bersama Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Badan Kebijakan Fiskal, dan Kementerian PUPR menggelar rapat koordinasi pada Jumat, (30-4-2021).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, Septian Hario Seto mengatakan agar hasil diskusi ini dapat disusun melalui policy brief  (ringkasan kebijakan) yang akan disampaikan kepada pimpinan.

“Ini akan disampaikan kepada pak Menko dan menteri lainnya agar kita dapat mencari solusi. Apalagi dari sisi regulasi banyak yang belum diatur dan ada yang belum jelas,” ungkap Deputi Seto.

Deputi Seto yang didampingi oleh Asisten Deputi Investasi Strategis, Bimo Wijayanto juga berharap agar solusi yang disusun dapat membantu semua pihak, “Kita cari regulasi yang bisa kita propose  (usulkan) kepada pimpinan, yang netral dan yang dapat membantu semua pihak,” jelas Asdep Bimo.

Baca juga:  RI – Chile Komitmen Perkuat Kerja Sama Kemaritiman dan Lingkungan

Diskusi ini sebagai bentuk dukungan Kemenko Marves dan pemerintah untuk mengawal dan memastikan kelancaran program. Dalam hal ini, dukungan pemerintah berupa, Viability Gap Fund/VGF (dukungan kelayakan atas biaya konstruksi), dana talangan tanah, availability payment /AP (pembayaran atas ketersediaan layanan financing), dan hak konsesi.

Dalam penjelasan Asdep Bimo, bahwa dukungan pemerintah dalam bentuk VGF terhadap dukungan konstruksi Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) akan menjadi risiko. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 223/PMK.011/2021 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-29/PJ/2018 dijelaskan bahwa VGF diberikan dalam bentuk tunai. Sehingga, atas pembangunan Sebagian ruas tol dengan menggunakan skema VGF non tunai tersebut bisa diinterpretasikan bukan merupakan dukungan kelayakan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Sedangkan, terkait pengembalian dana talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), pendanaan eks talangan dipotong Pph 15%. Kerugian selisih bunga dari eks dana talangan dengan dana pinjaman WP menjadi penambah beban. Diharapkan dana talangan terkait proyek-2 penugasan atau investasi tidak dikenakan Pph, seperti dana LMAN.

Baca juga:  Percepatan Penyelesaian Otoritas Pengelolaan (Management Authority/MA) Jenis Ikan dalam CITES, Kemenko Marves menargetkan 1 September Selesai

Kemudian, potensi pengenaan pajak PPN dan PPh final terhadap AP financing. Penerimaan pendapatan atas AP dari pemerintah untuk pembayaran bunga dan pokok utang kontraktor, dipotong pajak. Harapannya terkait proyek-proyek yang pendapatannya dari AP tidak dipungut pajak. Dalam hal ini, pemerintah belum mengatur secara jelas tentang skema pembiayaan AP financing.

Lalu, pada pengenaan pajak atas dukungan pemerintah berupa hak konsesi terhadap proyek penugasan akan membebani perusahaan di awal penerimaan dukungan pemerintah. Diharapkan pada masa mendatang agar terdapat keringanan pajak.

Dalam rakor kali ini juga Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diwakili oleh Kepala Seksi Strategi Pemeriksaan Aswin. Dia menjelaskan tentang mekanisme sistem compliance risk management /CRM (tata kelola risiko kepatuhan).  Dalam pengaturan pajak, perlu diketahui bahwa DJP menggunakan sistem CRM dalam pengawasan baik dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, maupun penagihan.

Dalam penilaian CRM ini terdapat tiga tingkat penilaian, yakni rendah, sedang, dan tinggi. Dalam skema penghitungan ini, pada sumbu X menggambarkan tingkat kemungkinan ketidakpatuhan. Sedangkan, sumbu Y menggambarkan dampak fiskal.

Baca juga:  Lindungi Keselamatan Pelayaran, Kemenko Maritim Minta Masukkan Posisi Bangkai Pesawat Tempur AS dalam Peta Laut RI

Selanjutnya, Kemenko Marves akan berdiskusi lebih lanjut terlebih dahulu bersama Kementerian PUPR dan Kementerian BUMN untuk berkoordinasi lebih lanjut terkait pengisian gap policy  pajak yang akan diajukan dan dukungan untuk meningkatkan kepatuhan pajak BUMN Karya.

BIRO KOMUNIKASI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

 

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel