Berita

Kemenko Marves Kawal Proses Sertifikasi Tanah di Prov. Lampung Atas Ruas JTTS

Dibaca: 5 Oleh Rabu, 17 Maret 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Kawal Proses Sertifikasi Tanah di Prov. Lampung Atas Ruas JTTS
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-170/HUM/ROKOM/SET.MARVES/III/2021

Marves – Lampung, Tindaklanjuti persoalan inventarisasi permasalahan sertifikasi tanah di proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves telah adakan Rakor percepatan sertifikasi tanah ineligible (tidak memenuhi syarat) di Lampung pada Rabu (17-3-2021).

Terdapat 1.960 bidang tanah ineligible yang telah digunakan sebagai JTTS namun belum dapat dibayarkan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena belum memiliki sertifikat. Bidang tanah ini meliputi wilayah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.

Dari jumlah 1.960 bidang ineligible, telah diterbitkan 1.066 Sertifikat Hak Pakai (SHP) dan ada 109 bidang arsir sertifikat tertunda. Hari ini, terdapat 66 sertifikat tambahan yang diterbitkan sehingga hanya tersisa 43 bidang yang masih dalam proses. Sertifikat yang baru diterbitkan tersebut diserahkan secara simbolis oleh para kepala kantor pertanahan kepada para PPK lahan disaksikan oleh Kakanwil ATR/BPN Provinsi Lampung dan Asisten Deputi Strategi dan Percepatan Kebijakan Investasi dan Kasatker Pengadaan Tanah PUPR Wilayah II.

Baca juga:  Menko Luhut Agenda Indonesia - Korea Investment Roundtable Dialogue

“Kami kemarin sudah rapat kecil dengan Kasatker,  Hutama Karya dan Bina Marga. Kami sangat senang karena upaya koordinasi selama ini telah berhasil mengakselerasi proses sertifikasi. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu semua”,  ungkap Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi Ferry Akbar Pasaribu sebagai Pimpinan Rakor Percepatan Penyelesaian Sertifikasi Tanah Ineligible.

Rakor juga dimanfaatkan untuk menyampaikan upaya implementasi PP dan Perpres di bawah Undang Undang Cipta Kerja (UUCK).

“Kita ingin mendorong peningkatan Foreign Direct Investment (FDI) dan Domestic Direct Investment (DDI) di Indonesia. Saat ini porsi DDI bahkan semakin besar”, katanya.

Asdep Ferry juga mengatakan bahwa Indonesia sangat membutuhkan investasi untuk mengurangi efek kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk tahun 2020, aliran investasi berasal dari pemerintah (5,0-7,1%), BUMN (4,9-8,1%) dan Swasta (90,1-84,7%).

“Ekonomi kita pada secara umum mulai membaik pada Triwulan IV 2020, walaupun pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi. Keberhasilan Indonesia memitigasi Covid-19 sangat memengaruhi appetite investor untuk memasuki pasar Indonesia atau tidak”, tambahnya.

Baca juga:  Langkah Pemerintah untuk Implementasi UUCK di Sumbar

Terkait JTTS, Asisten Deputi menambahkan bahwa “JTTS akan mendorong tumbuhnya berbagai aktivitas ekonomi di seluruh Wilayah Sumatera yang tentu akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia secara nasional”.

Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel