FotoBerita DeputiDeputi 3

Kemenko Marves Kawal RPP Penyelenggaraan Rumah Susun

Dibaca: 17 Oleh Jumat, 5 Februari 2021Februari 23rd, 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Kawal RPP Penyelenggaraan Rumah Susun
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS

No.SP-117/HUM/ROKOM/SET.MARVES/II/2021

Marves – Tangerang, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Ayodhia G. L. Kalake memimpin Rapat Koordinasi Perlindungan Investasi dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Penyelenggaraan Rumah Susun (Rusun). Rapat yang digelar secara virtual ini diadakan pada Jumat (05-02-2021).

“Rapat ini diadakan dalam rangka mengumpulkan pendapat dan rekomendasi dari asosiasi pengusaha bidang properti yang belum terakomodasi dalam RPP Penyelenggaraan Rumah Susun,” ungkap Deputi Ayodhia. RPP ini sendiri merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja (UUCK). Salah satu tujuan UUCK adalah untuk memberikan kemudahan berusaha dan perlindungan investasi, serta penciptaan lapangan kerja.

Membahas tentang penyelenggaraan rusun, Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) berperan sangat penting dalam pengelolaan rusun dan perawatan aset-aset pemilik. PPPSRS adalah badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun yang diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2018. “Pengurus terpilih harus mampu mewakili pemilik rusun untuk menjamin perlindungan nilai investasi,” tegas Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Dasar, Perkotaan, dan Sumber Daya Air, Rahman Hidayat.

Baca juga:  Menko Luhut Menghadiri Vidcon Rakor Pelaksanaan Uji Swab untuk Nakes dan Polisi/TNI/Satpol PP

Tim asosiasi yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Real Estate Indonesia (REI) mengusulkan untuk menunda pengesahan RPP Penyelenggaraan Rusun terlebih dahulu, dan setidaknya perlu dicantumkan beberapa poin perlindungan investasi. Pasal 92 perlu menyebutkan bahwa perlindungan investasi atas aset sesuai dengan hak dan kewajiban pemilik dengan menetapkan Nilai Perbandingan Proporsional (NPP) sebagai dasar perhitungan suara untuk pemilihan pengurus PPPSRS. Lalu, Pasal 93 ayat 3 sebaiknya menyebutkan kuasa kepemilikan dapat diberikan kepada setiap orang yang ahli dan paham di bidang hukum. Selanjutnya, Pasal 80 Ayat 2 perlu menyebutkan pemanfaatan rusun sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dan 3 bahwa kepemilikan dikelola oleh PPPSRS bekerja sama dengan Badan Pengelola yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PPPSRS.

“Untuk membahas masalah ini secara lebih rinci, Dirjen Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melaksanakan pertemuan lebih lanjut dengan pihak terkait,” pesan Deputi Ayodhia. Dirjen Perumahan PUPR Khalawi yang hadir dalam rakor ini menyampaikan akan menindaklanjuti pertemuan virtual dengan para pihak terkait untuk membahas RPP Penyelenggaraan Rumah Susun pada Sabtu (06-02-2021).

Baca juga:  Menko Luhut Vidcon Meeting Agenda Center for Future Knowledge

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel