FotoBerita DeputiDeputi 1

Kemenko Marves Kawal Upaya Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) pada Perusahaan Galangan Kapal di Indonesia

Dibaca: 2 Oleh Kamis, 29 April 2021Tidak ada komentar
Kemenko Marves Kawal Upaya Penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) pada Perusahaan Galangan Kapal di Indonesia
#Maritim #Kemaritiman #PorosMaritimDunia #SahabatMaritim 

SIARAN PERS
No.SP-281/HUM/ROKOM/SET.MARVES/IV/2021

Marves-Bandung, Industri galangan kapal merupakan industri yang sangat strategis dan menjadi salah satu industri inti yang perlu diperhatikan secara serius dalam upaya mencapai visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Pengembangan industri galangan kapal harus dilakukan secara menyeluruh melalui pengembangan ekosistem industri yang holistik. Untuk itu, Kemenko Marves melalui Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi melakukan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi jenis atau golongan industri pada usaha galangan kapal sebagai langkah awal penyusunan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) khusus Industri Galangan Kapal di Indonesia.

“Sejak tahun 2010 hingga Juni 2020, KNKT mencatat telah terjadi 25 insiden di galangan kapal, dengan korban jiwa 27 orang. Dua puluh insiden di antaranya berkarakter ledakan/kebakaran,” ungkap Asisten Deputi (Asdep) Navigasi dan Keselamatan Maritim Nanang Widiyatmojo di awal pertemuan yang dilaksanakan pada hari Rabu (28-04-2021) di Bandung.

Untuk mendukung kapabilitas dan kualitas industri galangan kapal, maka penyusunan atau review atas SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K-3) menjadi hal sangat krusial dan harus sesuai dengan karakteristik industri galangan kapal. “Namun sebelum kita menyusun K-3 industri galangan kapal, maka perlu diperjelas klasifikasi industri galangan kapal, apakah masih termasuk jenis industri konstruksi atau perlu pemahaman jenis baru untuk industri galangan kapal ini,” lanjut Asdep Nanang.

Baca juga:  Kemenko Marves Kawal Pemerintah Daerah Untuk Dukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Setelah jelas penggolongan industri galangan kapal ini, maka SOP K-3 yang sudah ada akan disesuaikan dengan karakteristik industri galangan kapal. Selain itu pula dengan jelasnya jenis industri galangan kapal ini, maka akan semakin jelas instansi pemerintah yang akan membina industri ini.

Dewan Penasehat IPERINDO Tjahjono Roesdianto selaku salah satu narasumber dalam pertemuan ini mengungkapkan tiga klasifikasi pekerjaan industri, yaitu galangan kapal baja, galangan kapal non baja, dan komponen. Klasifikasi ini nantinya akan digunakan sebagai bahan penyusunan K-3.

Hingga saat ini, masih ada beberapa galangan kapal yang tidak punya Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3), namun mereka sudah memiliki ISO 14001 dan OHSAS ( Occupational Health and Safety Assessment Series ) yang isinya juga diadaptasi dari SMK3.

“Peraturan Pemerintah terkait K3 merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh industri galangan kapal. Untuk itu, Perusahaan galangan akan didorong melaksanakan SMK3 (ISO 14001) yang perlahan akan menjadi ISO 4500 series,” jelas Asdep Nanang.

Tjahjono juga kemudian melanjutkan bahwa saat ini sedang dilakukan transformasi galangan kapal nasional sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas yang meliputi digitalisasi, standarisasi pelayanan, iklim industri maritim yang kondusif untuk tumbuh melalui kebijakan dan membuka peluang permodalan, industri maritim yang atraktif untuk perbankan dan pembiayaan dengan mendorong pembangunan kapal baru sekaligus reparasi kapal.

Baca juga:  Indonesia Berpotensi Pimpin Pasar Ikan Hias Internasional

“Upaya yang dilakukan diantaranya ialah membangun sistem informasi galangan terintegrasi seperti SIAGA yang dikembangkan Samudera Shipyard. Sistem SIAGA ini membantu galangan menghadapi era industri 4.0, mulai dari proses marketing, planning, procurement, production, inventory, dan finance yang terintegrasi,” terang Tjahjono.

Harapannya, industri perkapalan nasional mampu mencapai target untuk bisa memenuhi kebutuhan domestik, mengurangi ketergantungan impor sekaligus pengembangan kemampuan industri dalam negeri (kapal & komponen kapal), mengoptimalkan kompetensi sumber daya di industri perkapalan dan penunjangnya, serta menjadi industri strategis.

Pertemuan ini turut diikuti oleh perwakilan dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), serta Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI).

Biro Komunikasi
Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi

Terkait

Kirim Tanggapan

Made with passion by Vicky Ezra Imanuel